jozz78
New member
JAKARTA, FAJAR -- Pengusutan dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota dewan terhadap BUMN terus dilakukan Badan Kehormatan (BK). Kemarin, direktur utama dari tiga BUMN yang masuk dalam laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan penjelasan yang sangat gamblang dalam sidang etik BK.
"Tadi disampaikan oleh direksi-direksi, memang ada pertemuan dan juga ada yang dinamakan permintaan-permintaan (dari beberapa oknum anggota dewan, red) terkait dengan penyertaan modal negara atau PMN," kata Ketua BK DPR M.Prakosa usai memimpin rapat tertutup di gedung DPR, Selasa 20 November. Menurut dia, para dirut itu menjadi pihak yang mengalami sendiri berbagai peristiwa tersebut.
Meski baru sebatas pengakuan tanpa bukti fisik, BK menyikapi informasi itu secara serius. Para dirut menyatakan, dalam pertemuan itu mereka tidak sendirian. Ketika masing-masing dirut melakukan pertemuan, ada beberapa direksi lain yang juga hadir. Mereka semua bisa menjadi saksi yang menguatkan.
Salah satu pertemuan yang diungkapkan BK kepada wartawan berkaitan dengan PT Merpati Nusantara Airlines. "Memang ada nama-nama yang ikut pertemuan dengan direksi Merpati. Ada nama-nama yang ikut mendengar saja. Ada juga yang aktif melakukan pembicaraan," tutur Prakosa.
Prakosa menegaskan, pendekatan etika dalam konteks kedewanan dan penegakan hukum berbeda. Jangankan mengirimkan SMS yang isinya meminta sesuatu, melakukan pertemuan berkali-kali dengan salah satu mitra kerja di luar forum resmi saja sudah terindikasi melakukan pelanggaran etika.
"Jadi, tidak perlu ada bukti yang otentik secara hukum. Kalau pelanggaran etika itu, misalnya anggota dewan bertemu dengan mitra di luar forum resmi DPR, di luar gedung DPR, mal, atau hotel, sampai berkali-kali, ini berarti ada sesuatu yang diduga kurang patut dilakukan. Itu cukup (disimpulkan melanggar etika, red)," tegas Prakosa.
http://www.iyaa.com/berita/nasional/umum/2335784_1124.html
"Tadi disampaikan oleh direksi-direksi, memang ada pertemuan dan juga ada yang dinamakan permintaan-permintaan (dari beberapa oknum anggota dewan, red) terkait dengan penyertaan modal negara atau PMN," kata Ketua BK DPR M.Prakosa usai memimpin rapat tertutup di gedung DPR, Selasa 20 November. Menurut dia, para dirut itu menjadi pihak yang mengalami sendiri berbagai peristiwa tersebut.
Meski baru sebatas pengakuan tanpa bukti fisik, BK menyikapi informasi itu secara serius. Para dirut menyatakan, dalam pertemuan itu mereka tidak sendirian. Ketika masing-masing dirut melakukan pertemuan, ada beberapa direksi lain yang juga hadir. Mereka semua bisa menjadi saksi yang menguatkan.
Salah satu pertemuan yang diungkapkan BK kepada wartawan berkaitan dengan PT Merpati Nusantara Airlines. "Memang ada nama-nama yang ikut pertemuan dengan direksi Merpati. Ada nama-nama yang ikut mendengar saja. Ada juga yang aktif melakukan pembicaraan," tutur Prakosa.
Prakosa menegaskan, pendekatan etika dalam konteks kedewanan dan penegakan hukum berbeda. Jangankan mengirimkan SMS yang isinya meminta sesuatu, melakukan pertemuan berkali-kali dengan salah satu mitra kerja di luar forum resmi saja sudah terindikasi melakukan pelanggaran etika.
"Jadi, tidak perlu ada bukti yang otentik secara hukum. Kalau pelanggaran etika itu, misalnya anggota dewan bertemu dengan mitra di luar forum resmi DPR, di luar gedung DPR, mal, atau hotel, sampai berkali-kali, ini berarti ada sesuatu yang diduga kurang patut dilakukan. Itu cukup (disimpulkan melanggar etika, red)," tegas Prakosa.
http://www.iyaa.com/berita/nasional/umum/2335784_1124.html
