BANDA ACEH--MIOL: Program keluarga berencana (KB) masih menghadapi kendala. Pasalnya, sejumlah pimpinan daerah kabupaten dan kota kurang memahami manfaat dan strategi penting KB untuk pembangunan nasional.
"Kenyataan itu tercermin dari belum memadainya komitmen para bupati dan wali kota terhadap program dan kelembagaan KB di daerah," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief pada pembukaan rapat kerja daerah (rakerda) KB di Banda Aceh, Senin (26/2).
Dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Utama BKKBN Pusat Ismarjono W Mardjono, Sugiri mengatakan selama pelaksanaan otonomi daerah (otda), mekanisme operasi program KB di lapangan semakin lemah.
Padahal, lanjut Sugiri, program KB sangat erat kaitannya dengan upaya mempercepat terwujudnya penduduk yang sejahtera dan berkualitas. Karena, pembangunan tanpa didukung kualitas penduduk tidak akan berjalan secara berkelanjutan.
Sugiri menjelaskan peningkatan kualitas penduduk tidak akan terjadi jika tidak ada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk akan sulit bila populasi penduduk semakin meningkat tetapi rendah kualitasnya.
"Jadi, membiarkan pertumbuhan penduduk dengan kualitas rendah menjadi tidak terkendali akan mempersulit persoalan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah," tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf mengatakan konflik berkepanjangan dan musibah tsunami yang melanda daerahnya telah menyebabkan persoalan keluarga
semakin kompleks.
Begitu pula dengan nasib para wanita korban konflik dan kekerasan di dalam maupun di luar rumah tangga yang sampai sekarang belum dapat didata dan ditangani secara baik. Mereka juga masih menghadapi masalah kesehatan dan kesejahteraan yang sangat rendah.
"Tidak itu saja, kondisi sekarang mengharuskan kita semua menaruh perhatian serius terhadap umur harapan hidup para ibu melahirkan," katanya.
"Kenyataan itu tercermin dari belum memadainya komitmen para bupati dan wali kota terhadap program dan kelembagaan KB di daerah," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief pada pembukaan rapat kerja daerah (rakerda) KB di Banda Aceh, Senin (26/2).
Dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Utama BKKBN Pusat Ismarjono W Mardjono, Sugiri mengatakan selama pelaksanaan otonomi daerah (otda), mekanisme operasi program KB di lapangan semakin lemah.
Padahal, lanjut Sugiri, program KB sangat erat kaitannya dengan upaya mempercepat terwujudnya penduduk yang sejahtera dan berkualitas. Karena, pembangunan tanpa didukung kualitas penduduk tidak akan berjalan secara berkelanjutan.
Sugiri menjelaskan peningkatan kualitas penduduk tidak akan terjadi jika tidak ada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk akan sulit bila populasi penduduk semakin meningkat tetapi rendah kualitasnya.
"Jadi, membiarkan pertumbuhan penduduk dengan kualitas rendah menjadi tidak terkendali akan mempersulit persoalan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah," tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf mengatakan konflik berkepanjangan dan musibah tsunami yang melanda daerahnya telah menyebabkan persoalan keluarga
semakin kompleks.
Begitu pula dengan nasib para wanita korban konflik dan kekerasan di dalam maupun di luar rumah tangga yang sampai sekarang belum dapat didata dan ditangani secara baik. Mereka juga masih menghadapi masalah kesehatan dan kesejahteraan yang sangat rendah.
"Tidak itu saja, kondisi sekarang mengharuskan kita semua menaruh perhatian serius terhadap umur harapan hidup para ibu melahirkan," katanya.