irigster
New member
Tanggal: 22 Mar 2006
Sumber: Annisa M. Zakir
NamaDomain.com, Berapa biaya yang wajar untuk menerapkan e-government di pemerintahan Indonesia? Sangat beragam, mulai satu rupiah hingga Rp 1 triliun.
Hal itu diucapkan praktisi Teknologi Informasi (TI) yang juga merupakan ketua STIMIK Perbanas, Richardus Eko Indrajit. Setelah acara temu pers Seminar E-Government di Mid Plaza Intercontinental Hotel, Jakarta, Selasa (21/03/2006).
Ditanyai mengenai investasi yang bisa dilakukan dalam pengimplementasian E-Government ini, Eko tidak bisa memberikan angka yang pasti. "Dari satu rupiah hingga Rp 1 triliyun," ujarnya kepada detikINET sambil guyon.
Eko mengungkapkan, ada banyak kemudahan yang ditawarkan bila e-Government sudah diterapkan di Indonesia. "Dengan e-Government, untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya, penduduk tak lagi harus mengantri dan menunggu lama-lama. e-Government memungkinkan perpanjangan penduduk dengan megisi form di web, bahkan mengirimkan foto untuk di KTP dengan menggunakan MMS, semudah itu," kilas Eko.
Menurut Eko, investasi untuk e-Government memang sangat beragam. "Semua tergantung scope dan macam implementasinya," jelasnya. "Ragamnya mulai dari pembuatan website sebagai sarana informasi lintas sektoral yang bersangkutan dengan database, hingga e-Government yang mampu untuk menjadi pusat interaksi dan mengintegrasikan sistem pemerintahan," imbuh Eko.
Seminar E-Government itu sendiri bertajuk 'Meningkatkan Pelayanan Publik dan Mencerdaskan Bangsa Melalui Penerapan e-Government'. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan seminar 'Road to e-Government Award' yang dilaksanakan majalah Warta Ekonomi.
Bukan Soal Teknologi
Teknologi apa yang digunakan dalam implementasi e-Government? Elisa Lumbantoruan, Presiden Direktur Hewlett Packard menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. "E-Government is not about Technology, it's about transformation," ujar Elisa.
Bila e-Government sudah jalan sesuai dengan bayangan, Elisa bahkan menjelaskan bisa saja terjadi pelangsingan di departemen-departemen. "Bayangannya seperti pengurangan kursi saja. Yang tadinya 10 kursi, dengan bantuan e-Gov bisa saja hanya 4 kursi yang dibutuhkan. Ini terjadi karena akan mengurangi sistem manual yang dilakukan oleh tenaga kerja," jelas Elisa.
Presiden Direktur Public Sector Microsoft Indonesia, Andreas Pardyanto menjelaskan, sistem implementasi, teknologi dan infrastrukturnya di Indonesia sudah siap untuk diterapkan. "Semuanya sudah tersedia, tinggal SDM-nya saja, bagaimana menanggapi transformasi dan perubahan yang terjadi," Andreas menambahkan.
Andreas mengakui bahwa penerapan e-Government di Indonesia terbilang sulit.
Awareness dan pendidikan mengenai keunggulan e-Government diakuinya merupakan langkah awal yang penting. "Yang terpenting adalah sosialisasi dulu. Kami baru sampai tahap itu saja," ujarnya. (amz/wsh)
Sumber: Annisa M. Zakir
NamaDomain.com, Berapa biaya yang wajar untuk menerapkan e-government di pemerintahan Indonesia? Sangat beragam, mulai satu rupiah hingga Rp 1 triliun.
Hal itu diucapkan praktisi Teknologi Informasi (TI) yang juga merupakan ketua STIMIK Perbanas, Richardus Eko Indrajit. Setelah acara temu pers Seminar E-Government di Mid Plaza Intercontinental Hotel, Jakarta, Selasa (21/03/2006).
Ditanyai mengenai investasi yang bisa dilakukan dalam pengimplementasian E-Government ini, Eko tidak bisa memberikan angka yang pasti. "Dari satu rupiah hingga Rp 1 triliyun," ujarnya kepada detikINET sambil guyon.
Eko mengungkapkan, ada banyak kemudahan yang ditawarkan bila e-Government sudah diterapkan di Indonesia. "Dengan e-Government, untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya, penduduk tak lagi harus mengantri dan menunggu lama-lama. e-Government memungkinkan perpanjangan penduduk dengan megisi form di web, bahkan mengirimkan foto untuk di KTP dengan menggunakan MMS, semudah itu," kilas Eko.
Menurut Eko, investasi untuk e-Government memang sangat beragam. "Semua tergantung scope dan macam implementasinya," jelasnya. "Ragamnya mulai dari pembuatan website sebagai sarana informasi lintas sektoral yang bersangkutan dengan database, hingga e-Government yang mampu untuk menjadi pusat interaksi dan mengintegrasikan sistem pemerintahan," imbuh Eko.
Seminar E-Government itu sendiri bertajuk 'Meningkatkan Pelayanan Publik dan Mencerdaskan Bangsa Melalui Penerapan e-Government'. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan seminar 'Road to e-Government Award' yang dilaksanakan majalah Warta Ekonomi.
Bukan Soal Teknologi
Teknologi apa yang digunakan dalam implementasi e-Government? Elisa Lumbantoruan, Presiden Direktur Hewlett Packard menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. "E-Government is not about Technology, it's about transformation," ujar Elisa.
Bila e-Government sudah jalan sesuai dengan bayangan, Elisa bahkan menjelaskan bisa saja terjadi pelangsingan di departemen-departemen. "Bayangannya seperti pengurangan kursi saja. Yang tadinya 10 kursi, dengan bantuan e-Gov bisa saja hanya 4 kursi yang dibutuhkan. Ini terjadi karena akan mengurangi sistem manual yang dilakukan oleh tenaga kerja," jelas Elisa.
Presiden Direktur Public Sector Microsoft Indonesia, Andreas Pardyanto menjelaskan, sistem implementasi, teknologi dan infrastrukturnya di Indonesia sudah siap untuk diterapkan. "Semuanya sudah tersedia, tinggal SDM-nya saja, bagaimana menanggapi transformasi dan perubahan yang terjadi," Andreas menambahkan.
Andreas mengakui bahwa penerapan e-Government di Indonesia terbilang sulit.
Awareness dan pendidikan mengenai keunggulan e-Government diakuinya merupakan langkah awal yang penting. "Yang terpenting adalah sosialisasi dulu. Kami baru sampai tahap itu saja," ujarnya. (amz/wsh)