Dana Aspirasi itu subyektif Golkar saja

[lala_lulu]

Usulan adanya dana aspirasi atau dana percepatan pembangunan dengan basis daerah pemilihan sebaiknya dibahas terlebih dahulu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas sebelum dibahas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Musrenbangnas adalah forum yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemimpin di daerah sehingga pembahasan dana itu bisa lebih diperdalam.

“Keinginan anggota DP untuk membangun di daerah pemilihannya harus dibicarakan di Musrenbangda (daerah) dan Musrenbangnas. Kita perlu lebih terbuka lagi,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (17/6), seusai menghadiri rapat paripurna yang mengagendakan laporan Badan Anggaran DPR tentang Rancangan APBN 2011.

Menkeu menanggapi keinginan Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR untuk membuat nomenklatur baru dalam penganggaran pembangunan dalam bentuk dana percepatan pembangunan daerah pemilihan (dapil).

Ketua Badan Anggaran DPR, wacana dana percepatan pembangunan berbasis dapil itu terdapat dalam bagian catatan. Dalam catatan itu terungkap dana aspirasi hanya diusulkan oleh F-PG.



Pantesan, kenapa cuma Golkar aja yang berambisi menuntut cairnya dana aspirasi tersebut, bagaimana dengan fraksi lain? Mufakat engga berlaku dong, Kar (Panggilan Golkar).(Pen.)








Sumber : Kompas

 

[Administrator]

Bls: Dana Aspirasi itu subyektif Golkar saja

Pendapat setiap partai sudah jelas dan Setgab bukan tempat untuk penyeragaman pendapat yang subyektif atau meminta dukungan pendapat. Sebetulnya ini bukan saatnya membahas dana aspirasi lagi, karena usulan itu sudah menjadi catatan resmi di pemerintah.

Pokoke, tinggal menunggu pidato Presiden tentang nota keuangan pada 16 Agustus 2010 nanti aja. Kalau usulan itu disetujui Presiden, tentu akan beliau bahas. Golkar juga tidak perlu ngotot jika Presiden berpendapat lain yang engga sesuai dengan pengajuan dana tersebut. Lagian, dana aspirasi ini sangat pesimistis sampai ke masyarakat jika disetujui, bahkan Keberadaan dana aspirasi dapat terindikasi akan menjadi lahan korupsi baru yang empuk dan basah.