zackysetya
New member
Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan selama tahun 2011 pelaku korupsi banyak yang berlatar belakang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan jumlah 190 orang, serta anggota DPR/DPRD sebanyak 99 orang. Berikut adalah daftar indeks korupsi di Indonesia tahun 2011. (*Untuk tahun 2012 dan 2013 belum ada data yang lengkap dan akurat).
1. Pelaku Korupsi
No Keterangan Kasus
1. Pegawai Negeri 239
2. Direktur swasta/Rekanan/Kontraktor 190
3. Anggota DPR/DPRD 99
4. Kepala Dinas 91
5. Panitia Lelang 67
6. Bendahara Pemda 51
7. Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 41
8. Kepala desa 31
9. Ormas 30
10. Konsultan/Pengawas 28
11. Pegawai BUMN/D 27
12. Sekda/Sekot/Sekab/Sekjen 24
13. Pegawai Swasta 24
14. KPU/KPUD 20
15. Direktur BUMN/D 17
2. Sektor Paling Korup
No. Keterangan Kasus
1. Pendidikan 54
2. Keuangan Daerah 51
3. Sosial Kemasyarakatan 42
3. Modus Korupsi
No. Keterangan Kasus
1. Penggelapan 168
2. Penyalahgunaan Anggaran 81
3. Mark Up 80
4. Laporan Kegiatan/Proyek/Perjalanan Dinas 53
5. Penyuapan 19
6. Pungli/pemerasan 19
7. Penyalahgunaan Wewenang 5
8. Mark Down 4
9. Penunjukan Langsung dlm pengadaan 4
10. Gratifikasi 3
4. Tempat / Lembaga Korupsi
No. Keterangan Kasus
1. Pemerintah Kabupaten 264
2. Pemerintah Kota 56
3. Pemerintah Provinsi 23
5. Jumlah Kerugian
No. Keterangan Rupiah
1. Pemerintah Kabupaten 657,7 M
2. BUMN 249,4 M
3. Pemerintah Kota 88,1 M
1. Pelaku Korupsi
No Keterangan Kasus
1. Pegawai Negeri 239
2. Direktur swasta/Rekanan/Kontraktor 190
3. Anggota DPR/DPRD 99
4. Kepala Dinas 91
5. Panitia Lelang 67
6. Bendahara Pemda 51
7. Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 41
8. Kepala desa 31
9. Ormas 30
10. Konsultan/Pengawas 28
11. Pegawai BUMN/D 27
12. Sekda/Sekot/Sekab/Sekjen 24
13. Pegawai Swasta 24
14. KPU/KPUD 20
15. Direktur BUMN/D 17
2. Sektor Paling Korup
No. Keterangan Kasus
1. Pendidikan 54
2. Keuangan Daerah 51
3. Sosial Kemasyarakatan 42
3. Modus Korupsi
No. Keterangan Kasus
1. Penggelapan 168
2. Penyalahgunaan Anggaran 81
3. Mark Up 80
4. Laporan Kegiatan/Proyek/Perjalanan Dinas 53
5. Penyuapan 19
6. Pungli/pemerasan 19
7. Penyalahgunaan Wewenang 5
8. Mark Down 4
9. Penunjukan Langsung dlm pengadaan 4
10. Gratifikasi 3
4. Tempat / Lembaga Korupsi
No. Keterangan Kasus
1. Pemerintah Kabupaten 264
2. Pemerintah Kota 56
3. Pemerintah Provinsi 23
5. Jumlah Kerugian
No. Keterangan Rupiah
1. Pemerintah Kabupaten 657,7 M
2. BUMN 249,4 M
3. Pemerintah Kota 88,1 M