nurcahyo
New member
DPD RI Diminta Fasilitasi Pertemuan Papua-Irian Jaya Barat
Kapanlagi.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), Abraham Aturury guna membahas berbagai kegiatan pembangunan dan hubungan kerjasama kedua provinsi.
Ketua Fraksi PDS DPRP Papua, Julianus Rumboirusi mengatakan hal itu setelah mengikuti dialog antara tim DPD RI dengan Pemda Papua serta unsur-unsur terkait di Jayapura, Kamis (30/11).
Menurut Rumboirusi, hubungan kerja antara kedua gubernur selama ini kurang menggembirakan, padahal Gubernur Suebu dan Atururi sama sama orang Papua.
"Memang saya melihat masing-masing gubernur menjaga gengsi sehingga masalah kedua Provinsi sampai sekarang belum dapat diselesaikan dan masyarakat yang menjadi korban," katanya.
Rumboirusi mengatakan, keberadaan Provinsi IJB itu tidak ada payung hukumnya, tetapi kenyataannya propinsi itu ada.
Hal ini yang perlu dibahas bersama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Provinsi, Gubernur Papua dan Gubernur serta DPRD IJB sehingga dana pembangunan yang berasal dari Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu bisa juga diperoeh Provinsi IJB, tambahnya.
Kabupaten-Kabupaten di Provinsi IJB itu secara rutin setiap tahun mendapat dana Otsus, kecuali Propinsi IJB yang hanya mendapat sedikit bantuan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Kapanlagi.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), Abraham Aturury guna membahas berbagai kegiatan pembangunan dan hubungan kerjasama kedua provinsi.
Ketua Fraksi PDS DPRP Papua, Julianus Rumboirusi mengatakan hal itu setelah mengikuti dialog antara tim DPD RI dengan Pemda Papua serta unsur-unsur terkait di Jayapura, Kamis (30/11).
Menurut Rumboirusi, hubungan kerja antara kedua gubernur selama ini kurang menggembirakan, padahal Gubernur Suebu dan Atururi sama sama orang Papua.
"Memang saya melihat masing-masing gubernur menjaga gengsi sehingga masalah kedua Provinsi sampai sekarang belum dapat diselesaikan dan masyarakat yang menjadi korban," katanya.
Rumboirusi mengatakan, keberadaan Provinsi IJB itu tidak ada payung hukumnya, tetapi kenyataannya propinsi itu ada.
Hal ini yang perlu dibahas bersama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Provinsi, Gubernur Papua dan Gubernur serta DPRD IJB sehingga dana pembangunan yang berasal dari Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu bisa juga diperoeh Provinsi IJB, tambahnya.
Kabupaten-Kabupaten di Provinsi IJB itu secara rutin setiap tahun mendapat dana Otsus, kecuali Propinsi IJB yang hanya mendapat sedikit bantuan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).