Kalina
Moderator
Terkait Rencana Copot Pejabat di Dephub
JAKARTA - Meski akan mencopot beberapa pejabat eselon I dan II di lingkungan Dephub (Departemen Perhubungan) terkait banyaknya kecelakaan transportasi belakangan ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa tidak akan mengundurkan diri. Sinyal ini ditunjukkan Hatta saat ditanya wartawan soal tuntutan mundur yang diarahkan kepadanya.
Kemarin di Kantor Dephub wartawan bertanya kepada Hatta seputar rencana penggantian pejabat eselon I dan II. Apakah Menhub juga bersedia diganti oleh presiden?
"Soal itu (penggantian menteri) haknya presiden. Saya nggak mau komentar," katanya.
Soal rencana penggantian beberapa pejabat di Dephub, Hatta tidak membantah. penggantian dilakukan terkait dengan sejumlah kecelakaan transportasi belakangan. Itu juga merujuk pada evaluasi kinerja terhadap para bawahannya.
Hatta menjelaskan, khusus untuk rencana mutasi beberapa pejabat eselon I (satu), masih harus ditunggu hasil pembahasan Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kewenangan untuk memutuskan itu akan dijalankan melalui keputusan presiden (keppres). Sedangkan rencana mutasi pejabat eselon II akan dibahas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selesainya diperkirakan pekan ini. "Kita jangan gunakan istilah dicopot. Ini kan sesuatu pergantian," katanya.
Informasi yang beredar, beberapa pejabat segera diganti. Terutama yang terkait dengan sejumlah kecelakaan kapal laut dan pesawat udara akhir-akhir ini. Dirjen Perhubungan Udara M Iksan Tatang akan bertukar posisi dengan Budhi Suyitno yang saat ini menjabat Inspektorat Jenderal (Irjen). Dirjen Perhubungan Laut Haryogi santer terdengar juga akan dicopot.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang dijabat Suharto serta Direktur Perkapalan dan Kelautan Bobby R. Mamahit juga akan diganti. Begitu juga Ketua KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Setio Raharjo tak luput dari daftar yang akan dicopot.
Hatta menambahkan, presiden pernah mengatakan bahwa pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tidak memperhatikan aspek-aspek keselamatan akan dicopot dari jabatannya. Hal itu juga berlaku terhadap operator transportasi. Misalnya, KM Levina I yang secara tegas dan nyata memanipulasi jumlah penumpang sehingga tidak sesuai dengan manifes. Sanksinya, kata Menhub, izin operasi dibekukan.
Bagaimana komentar para pejabat Dephub yang santer dikabarkan bakal dicopot? Dirjen Perhubungan Laut Haryogi ketika ditemui enggan berkomentar banyak. "Itu wewenang pimpinan (menteri). Semua keputusan yang diambil menteri pasti yang terbaik bagi Dephub," katanya.
Menurut dia, setiap hari dirinya berbicara dengan menteri, termasuk membicarakan pergantian-pergantian itu. "Kita tunggu saja kapan itu dilaksanakan, benar nggak," ujarnya.
Yogi -panggilan akrab Haryogi- menegaskan, yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang pasti benar. Tapi, tidak semua yang benar harus dia sampaikan. Ada beberapa hal yang tidak harus disampaikan ke publik. Salah satu di antarnya masalah internal. Meski demikian, lanjut dia, semua akan menjadi baik. Diganti atau tidak diganti tujuannya tetap satu, yakni untuk memperbaiki kinerja di Dephub.
Yogi dicopot karena terkait seringnya kecelakaan kapal? "Itu bukan hak saya untuk menyatakan ada kaitannya atau tidak," ujarnya. Untuk itu, selama menjadi aparat pemerintah harus siap diganti. Sebab, itu merupakan konsekuensi dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah. Pria yang pernah menjabat Kasubdit Kelaikan Kapal selama 11 tahun itu menyatakan tidak menyesal jika harus diganti. "Astagfirullah, mengapa harus menyesal kalau harus diganti. Yang penting dalam hidup ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dalam bidang apa saja," ungkapnya.
Di tempat terpisah, Ketua KNKT Setio Raharjo membenarkan bahwa dirinya akan diganti. Setio mengaku telah diajak berbicara oleh Menteri Perhubungan Hatta Rajasa berkaitan dengan penggantian dirinya.
Penggantinya adalah Marsekal Muda (pur) Tatang dari Angkatan Udara (AU). Sebagai salam perpisahan, dia berterima kasih kepada seluruh wartawan yang selama ini menjadi mitra KNKT. Meski demikian, dia mengaku belum tahu waktu penggantiannya secara resmi. "Mungkin, saya dianggap tidak berhasil oleh presiden, bukan oleh Menhub lho," jelasnya.
Hatta Harus Tanggung Jawab
Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, pencopotan dua pejabat eselon I di Dephub (Dirjen Perhubungan Udara dan Laut) jangan dijadikan solusi terakhir atas sering terjadinya kecelakaan. "Penyidikan harus diteruskan," ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna DPR kemarin.
Pencopotan dua pejabat tersebut dinilai Agung sebagai reaksi spontan yang positif. Sebab, langkah-langkah seperti itu bisa dijadikan contoh pejabat lain dalam me-manage lembaga atau departemen masing-masing. "Agar ke depan pejabat-pejabat bisa mengemban tanggung jawab dengan baik," lanjutnya
Untuk langkah selanjutnya, Agung mengusulkan agar dilakukan kontrol atas dikeluarkannya sejumlah regulasi, khususnya terkait transportasi. "Tidak ada gunanya dicopot dua orang, atau sepuluh orang kalau kinerjanya begini-begini juga," tegasnya.
Reaksi kritis juga datang dari anggota Komisi V DPR Abdullah Azwar Anas. Dia mengatakan, rencana pencopotan itu diharapkan menjadi bagian dari rencana yang lebih sistematis dalam perbaikan sistem transportasi nasional.
"Saya dukung kebijakan itu asalkan diletakkan sebagai penyelesaian sistematis dalam rangka perbaikan kinerja Dephub," katanya di Jakarta kemarin. Anas berharap, rencana kebijakan itu tidak bersifat reaktif, yang hanya ditujukan untuk memberikan kepuasaan sesaat kepada publik.
"Pencopotan itu harus diganti yang lebih kredibel. Jangan hanya sebatas penggeseran posisi," ujarnya. Sebab, lanjut kader PKB itu, Komisi V DPR memang sempat merekomendasikan langkah dan audit radikal terhadap Dephub di seluruh jaringan.
Selain itu, Anas meminta Dephub segera menertibkan dan memperbaikit kapasitas SDM (sumber daya manusia) di seluruh kawasan otoritas transportasi, baik laut, darat, dan udara. Langkah penertiban itu, misalnya, terkait faktor sertifikasi maskapai penerbangan nasional yang dinilai menyisakan banyak persoalan. "Segera beri sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan sertifikasi bermasalah atau palsu itu," katanya.
Meski demikian, Anas tetap meminta menteri perhubungan bertanggung jawab atas rangkaian tragedi kecelakaan transportasi nasional. "Pemerintah ini telah gagal dalam dua hal, yaitu tugas pembinaan tidak maksimal di lapangan dan gagal dalam pengawasan," tuturnya.
Karena itu, wujud tanggung jawab konkret Menhub tetap dinanti. "Menhub harus bertanggung jawab. Persoalan bentuknya harus mundur dari kabinet atau tidak, itu terserah presiden," katanya.
Kameraman SCTV Ditemukan
Suasana duka kemarin menyelimuti rumah kameramen M Guntur Saefullah, 46, di Blok 44, Lantai II, No. 07, RT 02/01, Rumah Susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Sejumlah kerabat, rekan kerja, dan wartawan dari media cetak maupun elektronik tampak sabar menunggu kdatangan jenazah Guntur di rumah duka.
Setelahn dua hari hilang, jenazah Guntur ditemukan oleh nelayan pada pukul 17.20 kemarin dalam kondisi terapung di pantai pariwisata Ardam, Muara Mati, Bekasi, sekitar 2 - 3 mil dari lokasi kapal Levina I karam atau 6 mil dari Tanjung Priok.
Keluarga almarhum mendapatkan kabar Guntur ditemukan sekitar pukul 17.20. Saat itu di rumah duka terdapat Pimpinan Redaksi SCTV Rosiana Silalahi.
Jenazah almarhum dibawa ke Port Medical Center untuk dilakukan visum. Selanjutnya, hari ini pukul 07.00 jenazah dibawa ke rumah duka. Dari sana, jenazah akan dibawa ke kantor SCTV. Dari tempat kerjanya itu, jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Menurut Pimpinan Redaksi Liputan 6 SCTV, Rosiana Silalahi, SCTV menyatakan duka yang teramat dalam dengan perginya Guntur yang sudah 11 tahun bergabung. "Kami bukan hanya kehilangan rekan kerja yang berdedikasi dan loyal, melainkan juga seorang saudara," ujar Rosi.
Guntur yang lahir di Metro pada 1961 meninggalkan tiga anak, yaitu Deviana Pratami Putri, 17, Iwan Fausa Ramadhan, 12 dan Trisna Putri Salsabila, 7.
Sejumlah kerabat dan wartawan yang hadir di rumah duka mengaku merasa kehilangan dan prihatin terhadap musibah yang menimpa almarhum. Sejumlah warga tetangga korban saling bahu membahu mendirikan tenda untuk menyambut kedatangan jenazah almarhum.
JAKARTA - Meski akan mencopot beberapa pejabat eselon I dan II di lingkungan Dephub (Departemen Perhubungan) terkait banyaknya kecelakaan transportasi belakangan ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa tidak akan mengundurkan diri. Sinyal ini ditunjukkan Hatta saat ditanya wartawan soal tuntutan mundur yang diarahkan kepadanya.
Kemarin di Kantor Dephub wartawan bertanya kepada Hatta seputar rencana penggantian pejabat eselon I dan II. Apakah Menhub juga bersedia diganti oleh presiden?
"Soal itu (penggantian menteri) haknya presiden. Saya nggak mau komentar," katanya.
Soal rencana penggantian beberapa pejabat di Dephub, Hatta tidak membantah. penggantian dilakukan terkait dengan sejumlah kecelakaan transportasi belakangan. Itu juga merujuk pada evaluasi kinerja terhadap para bawahannya.
Hatta menjelaskan, khusus untuk rencana mutasi beberapa pejabat eselon I (satu), masih harus ditunggu hasil pembahasan Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kewenangan untuk memutuskan itu akan dijalankan melalui keputusan presiden (keppres). Sedangkan rencana mutasi pejabat eselon II akan dibahas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selesainya diperkirakan pekan ini. "Kita jangan gunakan istilah dicopot. Ini kan sesuatu pergantian," katanya.
Informasi yang beredar, beberapa pejabat segera diganti. Terutama yang terkait dengan sejumlah kecelakaan kapal laut dan pesawat udara akhir-akhir ini. Dirjen Perhubungan Udara M Iksan Tatang akan bertukar posisi dengan Budhi Suyitno yang saat ini menjabat Inspektorat Jenderal (Irjen). Dirjen Perhubungan Laut Haryogi santer terdengar juga akan dicopot.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang dijabat Suharto serta Direktur Perkapalan dan Kelautan Bobby R. Mamahit juga akan diganti. Begitu juga Ketua KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Setio Raharjo tak luput dari daftar yang akan dicopot.
Hatta menambahkan, presiden pernah mengatakan bahwa pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tidak memperhatikan aspek-aspek keselamatan akan dicopot dari jabatannya. Hal itu juga berlaku terhadap operator transportasi. Misalnya, KM Levina I yang secara tegas dan nyata memanipulasi jumlah penumpang sehingga tidak sesuai dengan manifes. Sanksinya, kata Menhub, izin operasi dibekukan.
Bagaimana komentar para pejabat Dephub yang santer dikabarkan bakal dicopot? Dirjen Perhubungan Laut Haryogi ketika ditemui enggan berkomentar banyak. "Itu wewenang pimpinan (menteri). Semua keputusan yang diambil menteri pasti yang terbaik bagi Dephub," katanya.
Menurut dia, setiap hari dirinya berbicara dengan menteri, termasuk membicarakan pergantian-pergantian itu. "Kita tunggu saja kapan itu dilaksanakan, benar nggak," ujarnya.
Yogi -panggilan akrab Haryogi- menegaskan, yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang pasti benar. Tapi, tidak semua yang benar harus dia sampaikan. Ada beberapa hal yang tidak harus disampaikan ke publik. Salah satu di antarnya masalah internal. Meski demikian, lanjut dia, semua akan menjadi baik. Diganti atau tidak diganti tujuannya tetap satu, yakni untuk memperbaiki kinerja di Dephub.
Yogi dicopot karena terkait seringnya kecelakaan kapal? "Itu bukan hak saya untuk menyatakan ada kaitannya atau tidak," ujarnya. Untuk itu, selama menjadi aparat pemerintah harus siap diganti. Sebab, itu merupakan konsekuensi dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah. Pria yang pernah menjabat Kasubdit Kelaikan Kapal selama 11 tahun itu menyatakan tidak menyesal jika harus diganti. "Astagfirullah, mengapa harus menyesal kalau harus diganti. Yang penting dalam hidup ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dalam bidang apa saja," ungkapnya.
Di tempat terpisah, Ketua KNKT Setio Raharjo membenarkan bahwa dirinya akan diganti. Setio mengaku telah diajak berbicara oleh Menteri Perhubungan Hatta Rajasa berkaitan dengan penggantian dirinya.
Penggantinya adalah Marsekal Muda (pur) Tatang dari Angkatan Udara (AU). Sebagai salam perpisahan, dia berterima kasih kepada seluruh wartawan yang selama ini menjadi mitra KNKT. Meski demikian, dia mengaku belum tahu waktu penggantiannya secara resmi. "Mungkin, saya dianggap tidak berhasil oleh presiden, bukan oleh Menhub lho," jelasnya.
Hatta Harus Tanggung Jawab
Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, pencopotan dua pejabat eselon I di Dephub (Dirjen Perhubungan Udara dan Laut) jangan dijadikan solusi terakhir atas sering terjadinya kecelakaan. "Penyidikan harus diteruskan," ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna DPR kemarin.
Pencopotan dua pejabat tersebut dinilai Agung sebagai reaksi spontan yang positif. Sebab, langkah-langkah seperti itu bisa dijadikan contoh pejabat lain dalam me-manage lembaga atau departemen masing-masing. "Agar ke depan pejabat-pejabat bisa mengemban tanggung jawab dengan baik," lanjutnya
Untuk langkah selanjutnya, Agung mengusulkan agar dilakukan kontrol atas dikeluarkannya sejumlah regulasi, khususnya terkait transportasi. "Tidak ada gunanya dicopot dua orang, atau sepuluh orang kalau kinerjanya begini-begini juga," tegasnya.
Reaksi kritis juga datang dari anggota Komisi V DPR Abdullah Azwar Anas. Dia mengatakan, rencana pencopotan itu diharapkan menjadi bagian dari rencana yang lebih sistematis dalam perbaikan sistem transportasi nasional.
"Saya dukung kebijakan itu asalkan diletakkan sebagai penyelesaian sistematis dalam rangka perbaikan kinerja Dephub," katanya di Jakarta kemarin. Anas berharap, rencana kebijakan itu tidak bersifat reaktif, yang hanya ditujukan untuk memberikan kepuasaan sesaat kepada publik.
"Pencopotan itu harus diganti yang lebih kredibel. Jangan hanya sebatas penggeseran posisi," ujarnya. Sebab, lanjut kader PKB itu, Komisi V DPR memang sempat merekomendasikan langkah dan audit radikal terhadap Dephub di seluruh jaringan.
Selain itu, Anas meminta Dephub segera menertibkan dan memperbaikit kapasitas SDM (sumber daya manusia) di seluruh kawasan otoritas transportasi, baik laut, darat, dan udara. Langkah penertiban itu, misalnya, terkait faktor sertifikasi maskapai penerbangan nasional yang dinilai menyisakan banyak persoalan. "Segera beri sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan sertifikasi bermasalah atau palsu itu," katanya.
Meski demikian, Anas tetap meminta menteri perhubungan bertanggung jawab atas rangkaian tragedi kecelakaan transportasi nasional. "Pemerintah ini telah gagal dalam dua hal, yaitu tugas pembinaan tidak maksimal di lapangan dan gagal dalam pengawasan," tuturnya.
Karena itu, wujud tanggung jawab konkret Menhub tetap dinanti. "Menhub harus bertanggung jawab. Persoalan bentuknya harus mundur dari kabinet atau tidak, itu terserah presiden," katanya.
Kameraman SCTV Ditemukan
Suasana duka kemarin menyelimuti rumah kameramen M Guntur Saefullah, 46, di Blok 44, Lantai II, No. 07, RT 02/01, Rumah Susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Sejumlah kerabat, rekan kerja, dan wartawan dari media cetak maupun elektronik tampak sabar menunggu kdatangan jenazah Guntur di rumah duka.
Setelahn dua hari hilang, jenazah Guntur ditemukan oleh nelayan pada pukul 17.20 kemarin dalam kondisi terapung di pantai pariwisata Ardam, Muara Mati, Bekasi, sekitar 2 - 3 mil dari lokasi kapal Levina I karam atau 6 mil dari Tanjung Priok.
Keluarga almarhum mendapatkan kabar Guntur ditemukan sekitar pukul 17.20. Saat itu di rumah duka terdapat Pimpinan Redaksi SCTV Rosiana Silalahi.
Jenazah almarhum dibawa ke Port Medical Center untuk dilakukan visum. Selanjutnya, hari ini pukul 07.00 jenazah dibawa ke rumah duka. Dari sana, jenazah akan dibawa ke kantor SCTV. Dari tempat kerjanya itu, jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Menurut Pimpinan Redaksi Liputan 6 SCTV, Rosiana Silalahi, SCTV menyatakan duka yang teramat dalam dengan perginya Guntur yang sudah 11 tahun bergabung. "Kami bukan hanya kehilangan rekan kerja yang berdedikasi dan loyal, melainkan juga seorang saudara," ujar Rosi.
Guntur yang lahir di Metro pada 1961 meninggalkan tiga anak, yaitu Deviana Pratami Putri, 17, Iwan Fausa Ramadhan, 12 dan Trisna Putri Salsabila, 7.
Sejumlah kerabat dan wartawan yang hadir di rumah duka mengaku merasa kehilangan dan prihatin terhadap musibah yang menimpa almarhum. Sejumlah warga tetangga korban saling bahu membahu mendirikan tenda untuk menyambut kedatangan jenazah almarhum.