DPR Pelesir ke LN alasan Studi Banding

[spirit]

Para Dubes Harus Contoh Dubes Swiss, Tolak Kunjungan Anggota DPR!​

detikNews – Selasa, 19/04/2011

Jakarta – Para Duta Besar (Dubes) harus mencontoh Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo yang berani menolak kedatangan rombongan studi banding DPR. Sudah jelas kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan wakil rakyat di Senayan sia-sia.

“Yang dilakukan Dubes Swiss berani dan patut diapresiasi. Jarang pejabat publik berani menolak, apalagi dalam kapasitas Duta Besar. Kita mengapresiasi,” kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan saat dimintai tanggapan, Selasa (18/4/2011).

Dubes Swiss, yang juga pernah duduk di Komisi I DPR, tahu bahwa studi banding yang dilakukan DPR itu tidak substansial untuk kerja legislasinya.

“Jadi Dubes lain harus berani menolak juga. Sebenarnya hal yang tidak jauh berbeda kita lakukan. Kita pernah pernah menyurati kedutaan asing di Indonesia agar tidak memberikan persetujuan karena tidak jelas orientasinya,” imbuhnya.

Abdullah menjelaskan, seharusnya di masa reses anggota dewan itu menemui konstituennya. Membangun komunikasi dan menyerap aspirasi, bukan menghabiskan uang negara untuk jalan-jalan berbalut studi banding.

“Kalau memang niat menjalankan tugas negara, misalnya Komisi I itu pergi ke Somalia, di sana ada WNI yang disandera perompak,” tuturnya.

Selama ini, dari penelitian ICW soal hasil studi banding atau kunjungan kerja DPR, tidak pernah menjadi rujukan dalam menyusun legislasi. “Sama sekali tidak disentuh,” tegasnya.

Sebelumnya Dubes Swiss Djoko Susilo menolak mentah-mentah rencana sejumlah anggota dewan yang hendak datang ke Swiss. Alasannya karena waktu yang dipilih saat parlemen negara tersebut sedang reses.

“Ada yang mau datang, sebenarnya baru penjajakan akan ke sini. Tapi saya katakan nggak bisa, karena mereka reses,” kata Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo, kepada detikcom, Selasa (19/4).

Djoko tidak ingat dari komisi berapa anggota DPR yang akan berkunjung. Yang jelas, pemilihan waktu yang diajukan jelas tidak akan efektif.


source

 

[rizalolo]

Re: Kunjungan Anggota DPR ke Swiss di Tolak Dubes RI untuk Swiss

wah perlu di tiru nih sama duta besar yang lain nya

 

[spirit]

Re: Kunjungan Anggota DPR ke Swiss di Tolak Dubes RI untuk Swiss

DPR ke Australia untuk Apa?
KAMIS, 28 APRIL 2011, 23:33 WIB Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam, Suryanta Bakti Susila

"Anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja."
​

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, menilai kunjungan kerja DPR harus dikoreksi di masa yang akan datang. Pernyataan Priyo ini berkaitan dengan kunjungan DPR ke Australia dan Spanyol yang dirasa tidak tepat.

"Harus ada koreksi ke depan," kata Priyo di Gedung DPR. "Pimpinan juga akan lebih selektif untuk menyetujui," katanya, Kamis 28 April 2011.

Priyo menyatakan, DPR ingin kunjungan untuk lebih tepat sasaran. "Dan kritik harus kami dengarkan," katanya.

Priyo rupanya mendengar kritik yang disampaikan Persatuan Pelajar Indonesia di Australia mengenai kunjungan Komisi VIII DPR ke Australia antara 27 April sampai 2 Mei 2011 ini. Kunjungan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Fakir Miskin ini tidak tepat dilakukan pada masa itu karena Parlemen Australia dan parlemen negara-negara bagiannya sedang reses Paskah.

"Maka tidak mengherankan jika tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan [Member of Parliament] pada tingkat Federal dan Negara Bagian di Australia pada jadwal tentatif kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia," kata Mochamad Subhan Zein, Ketua Umum PPI Australia.

Bukan hanya itu, delegasi Komisi juga VIII tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin di Australia yakni Unlucky Australians di Sydney, Canberra dan Melbourne, seperti kunjungan ke rumah bersama, kantor pelayanan Centerlink dan pusat pelayanan komunitas tertinggal.

"Setelah mempelajari draf RUU Penanganan Fakir Miskin dan latar belakang dari dari sekolah Malek Fadh Islamic School dan Federation of Islamic Councils [yang akan dikunjungi DPR], tidak ada hubungan langsung antara maksud dan tujuan kedatangan Komisi VIII ke Australia dengan jadwal hari pertama kunjungan Komisi VIII di Sydney," kata Subhan yang mendasarkan rilis terbukanya itu salah satunya dari informasi agenda yang diterima Kedutaan Besar Indonesia di Canberra itu.

Karena itu, PPI Australia khawatir, anggaran Rp811 juta, seperti dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, untuk biaya kunjungan kerja itu terbuang percuma. Sebab, menurut mereka, bahan-bahan mengenai pelayanan fakir-miskin di Australia bisa diunduh secara gratis di situs Parlemen Australia.

Tapi pemborosan tampaknya bukan ke Australia saja. Selain ke Australia, Panitia Khusus RUU Fakir Miskin ini juga akan studi banding ke China. Anggaran total untuk kedua kunjungan ini Rp1,4 miliar.

"Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 miliar ini jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja. Hal ini dilihat dari anggota DPR yang belajar [mengenai] orang-orang miskin harus sampai ke China dan Australia," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra.

Total, kata Uchok, dalam bulan April dan Mei 2011 ini, DPR akan menghabiskan Rp12 miliar dana publik untuk keperluan pelesir ke luar negeri. Selain China dan Australia, DPR juga mengirim anggota ke enam negara lain.

Dari delapan negara ini, kata dia, negara yang paling disukai oleh anggota DPR adalah ketika mengunjungi seperti negara Amerika Serikat (2 kali) dan Spanyol (2 kali). Padahal, alokasi anggaran yang paling boros adalah anggaran ke AS dan Spanyol, di mana dua kali berangkat ke AS, akan menghambur-hambur anggaran sebesar Rp3,3 miliar, selanjutnya untuk dua kali berangkat ke Spanyol akan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,5 miliar