jozz78
New member
Jakarta, 13/11 (ANTARA) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendorong agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lebih fokus terhadap perbaikan sarana transportasi umum daripada pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta.
"DTKJ ingin agar pak Jokowi fokus pada perbaikan sarana atau merevitalisasi transportasi publik massal yang sudah ada, seperti Transjakarta. Bukannya malah membangun enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta," kata Ketua Umum DTKJ Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Selasa.
Selain memperbaiki Transjakarta, DTKJ juga mengusulkan agar Gubernur DKI melakukan revitalisasi terhadap angkutan umum bus sedang dan angkutan umum reguler.
"Disamping itu, kami juga mendorong agar dikeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, sebagai upaya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta yang semakin parah," ujar Tigor.
Upaya pembatasan tersebut, lanjut Tigor, dapat dilakukan dengan menerbitkan Pergub yang merupakan turunan dari Perda Perparkiran Jakarta, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) serta pembatasan usia kendaraan bermotor.
"Himbauan ini kami sampaikan agar Gubernur DKI tidak melanjutkan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, atau dengan kata lain, membatalkannya," tutur Tigor.
http://www.iyaa.com/berita/regional/umum/2316849_2078.html
"DTKJ ingin agar pak Jokowi fokus pada perbaikan sarana atau merevitalisasi transportasi publik massal yang sudah ada, seperti Transjakarta. Bukannya malah membangun enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta," kata Ketua Umum DTKJ Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Selasa.
Selain memperbaiki Transjakarta, DTKJ juga mengusulkan agar Gubernur DKI melakukan revitalisasi terhadap angkutan umum bus sedang dan angkutan umum reguler.
"Disamping itu, kami juga mendorong agar dikeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, sebagai upaya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta yang semakin parah," ujar Tigor.
Upaya pembatasan tersebut, lanjut Tigor, dapat dilakukan dengan menerbitkan Pergub yang merupakan turunan dari Perda Perparkiran Jakarta, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) serta pembatasan usia kendaraan bermotor.
"Himbauan ini kami sampaikan agar Gubernur DKI tidak melanjutkan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, atau dengan kata lain, membatalkannya," tutur Tigor.
http://www.iyaa.com/berita/regional/umum/2316849_2078.html