tiaseptiani
New member
BERITAJAKARTA.COM — 26-05-2013 12:57
Sekitar 50 massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jakarta Baru (FKJB) menggelar aksi unjuk rasa menentang rencana DPRD DKI Jakarta untuk pemakzulan Jokowi dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Aksi digelar dengan mengumpulkan tanda tangan warga saat gelaran Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Minggu (26/5).
Ketua FKJB, Irwan Setiadi mengatakan, aksi yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa rakyat masih mendukung Jokowi. "Jokowi dipilih rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara DPRD hanya mengatasnamakan wakil rakyat yang ternyata tidak mendukung rakyat," ujar Irwan, Minggu (26/5).
Dikatakan Irwan, anggota DPRD DKI sebaiknya lebih fokus dan mendukung program-program pro rakyat yang telah dijalankan Jokowi. Untuk itu, katanya, DPRD jangan mempolitisasi setiap kendala yang dialami Pemprov DKI dalam pelaksanaan program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. "Jokowi jangan takut akan ancaman pemakzulan oleh DPRD Jakarta. Membubuhkan tanda tangan ini menunjukan rakyat setia mendukung Jokowi," tegasnya.
Pihaknya menyediakan kain putih sepanjang 10 meter untuk pengumpulan tanda tangan. Warga yang sedang menikmati acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day pun terlihat antusias membubuhkan tanda tangan pada kain yang disediakan. Rencananya kain tersebut akan diserahkan kepada Jokowi dalam waktu dekat ini.
Jika hak interpelasi masih tetap dilakukan pihak DPRD DKI, sambungnya, maka warga akan menduduki gedung DPRD DKI sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat. "Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, sepuluh ribu orang akan kita kerahkan," ancamnya.
Ditambahkan Irwan, anggota DPRD DKI yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf lantaran hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat. "Angota DPRD yang ingin melakukan interpelasi harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang dicanangkan Jokowi sangat berpihak rakyat," tandasnya.
Informasi yang berhasil dihimpun, anggota DPRD DKI Jakarta yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan interpelasi didominasi dari Fraksi Partai Demokrat. Adapun ke-32 nama anggota DPRD DKI yang mendukung hak interpelasi sebagai berikut;
Dari Fraksi Partai Demokrat; Aliman Aat, Taufiqurahman, Habib Husein Alaydrus, Abdul Mutholib, Sandy, Neneng Hasanah, Siti Sofiah, Mujiyono, Agung Haryono, Nawawi, Lucky, Berlin, Hendry Ali, Marie Amadea, Mirna Na`Amin, Santoso, Hardi, DR Marthin, Maria Hernie, Rukun Santoso, dan TS Yance.
Dari Fraksi Amanat Bangsa; Hidayat Ar Yasin dan Mohammad Asyari. Kemudian dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi, Abdul Aziz, dan Belly Bilalusalam.
Sementara dari Fraksi Partai Hanura-Partai Damai Sejahtera; Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel Silalahi, dan Suprawito. Satu-satunya anggota Fraksi Partai Golkar yang ikut membubuhkan tanda tangan interpelasi yakni Rudin Akbar Lubis.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat mengakui dirinya ikut menandatangani hak interpelasi. Ia beralasan, ada ketidakberesan dalam program KJS. Terlebih, sebelumnya disebut-sebut ada 16 rumah sakit yang mundur dari program tersebut.
Dikatakan Aliman, hak interpelasi yang diajukan anggota dewan dianggap wajar. Karena kalangan dewan hanya akan mempertanyakan mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. "Kami menganggap hak interpelasi itu wajar digunakan karena merupakan hak anggota dewan," kata Aliman.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 30 anggota DPRD DKI Jakarta telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Hal ini terkait mundurnya sejumlah rumah sakit dari program KJS yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta sejak November 2012.
