pratama_adi2001
New member
FPDIP: Cairkan tunjangan guru
Jakarta (Espos)
FPDIP DPR mendesak pemerintah segera merealisasikan pemberian tunjangan fungsional guru. Partai yang memposisikan diri sebagai oposisi itu menetapkan waktu selambatnya tahun 2008.
Sikap FPDIP itu disampaikan dalam jumpa pers yang dipimpin pimpinan Kelompok Komisi (Poksi) X FPDIP Wayan Koster di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).
FPDIP juga menyatakan kekesalannya kepada pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, karena kegagalannya dalam melaksanakan sertifikasi untuk 20 ribu guru yang diprogramkan melalui APBN-P 2006. Padahal anggarannya mencapai Rp 32 miliar lebih.
Akibatnya, pemberian tunjangan profesi guru pada tahun 2007 dengan anggaran Rp 361 miliar juga terancam gagal. Hal ini menunjukkan pemerintah kurang serius dalam memperbaiki kesejahteraan guru yang telah diatur dalam UU Guru dan Dosen.
Menuntaskan
Pemerintah beralasan, sertifikasi guru tidak dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pemerintah. FPDIP berpendapat alasan ini terlalu mengada-ada. Padahal sesungguhnya pemerintah belum siap.
Jakarta (Espos)
FPDIP DPR mendesak pemerintah segera merealisasikan pemberian tunjangan fungsional guru. Partai yang memposisikan diri sebagai oposisi itu menetapkan waktu selambatnya tahun 2008.
Sikap FPDIP itu disampaikan dalam jumpa pers yang dipimpin pimpinan Kelompok Komisi (Poksi) X FPDIP Wayan Koster di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).
FPDIP juga menyatakan kekesalannya kepada pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, karena kegagalannya dalam melaksanakan sertifikasi untuk 20 ribu guru yang diprogramkan melalui APBN-P 2006. Padahal anggarannya mencapai Rp 32 miliar lebih.
Akibatnya, pemberian tunjangan profesi guru pada tahun 2007 dengan anggaran Rp 361 miliar juga terancam gagal. Hal ini menunjukkan pemerintah kurang serius dalam memperbaiki kesejahteraan guru yang telah diatur dalam UU Guru dan Dosen.
Menuntaskan
Pemerintah beralasan, sertifikasi guru tidak dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pemerintah. FPDIP berpendapat alasan ini terlalu mengada-ada. Padahal sesungguhnya pemerintah belum siap.