nurcahyo
New member
Fraksi PKS Paling Taat Laporkan Dana Serap Aspirasi
Kapanlagi.com - Fraksi PKS DPR RI termasuk yang paling taat menyerahkan penggunaan Dana Serap Aspirasi yang diterima setiap anggota DPR menjalani masa reses, bahkan dari 45 anggotra fraksi ini, hanya satu anggota yang belum menyerahkan laporan ke Sekretariat Jenderal DPR RI.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Zuber Safawi pada Rabu di Gedung DPR/MPR Jakarta menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana tersebut untuk masa reses 18 Oktober-12 Nopember 2006. Laporan diterima Sekjen DPR Faisal Djamal.
"Penyerahan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas dana yang diterima anggota Fraksi PKS. Laporan juga dilengkapi bukti-bukti penyeluaran berupa kwitansi," kata Zuber.
Zuber mengungkapkan, dari 45 anggota Fraksi PKS DPR RI, 44 di antaranya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penanggunaan dana reses. Satu orang masih dalam proses menyelesaikan laporan.
"Dana yang kami terima, seluruhnya dikembalikan kepada konstituen. Bahkan ada anggota Fraksi PKS yang harus menambah dana dari sakunya sendiri mengingat banyaknya acara diselenggarakan" katanya.
Zuber mengemukakan, dengan diserahkannya laporan pertanggungjawaban ini, maka pihaknya tidak memiliki beban lagi menghadapi masa reses yang akan dimulai pada 7 Desember.
"Kewajiban sudah kami penuhi sehingga menghadapi masa reses yang sebentar lagi akan dijalan, kami lebih siap karena tidak punya utang laporan," katanya.
Untuk menghadapi masa reses mulai 7 Desember 2006, Fraksi PKS telah mempersiapkan tema-tema yang akan disampaikan kepada konstituen. Salah satunya adalah masalah alokasi APBN 207.
Menurut dia, rendahnya sosialisasi anggota DPR dalam memberi informasi seputar alokasi APBN menjadi salah satu faktor lambatnya implementasi pembangunan di daerah.
"Kita meminta anggota kita mensosialisasikannya kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah," katanya.
Zuber mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memantau penggunaan dana APBN yang dialokasikan untuk daerah. Dengan demikian, berbagai dugaan penyimpangan yang sering dikeluhkan masyarakat bisa dihindari. "Anggota kita siap menindaklanjuti laporan masyarakat," katanya.
Kapanlagi.com - Fraksi PKS DPR RI termasuk yang paling taat menyerahkan penggunaan Dana Serap Aspirasi yang diterima setiap anggota DPR menjalani masa reses, bahkan dari 45 anggotra fraksi ini, hanya satu anggota yang belum menyerahkan laporan ke Sekretariat Jenderal DPR RI.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Zuber Safawi pada Rabu di Gedung DPR/MPR Jakarta menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana tersebut untuk masa reses 18 Oktober-12 Nopember 2006. Laporan diterima Sekjen DPR Faisal Djamal.
"Penyerahan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas dana yang diterima anggota Fraksi PKS. Laporan juga dilengkapi bukti-bukti penyeluaran berupa kwitansi," kata Zuber.
Zuber mengungkapkan, dari 45 anggota Fraksi PKS DPR RI, 44 di antaranya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penanggunaan dana reses. Satu orang masih dalam proses menyelesaikan laporan.
"Dana yang kami terima, seluruhnya dikembalikan kepada konstituen. Bahkan ada anggota Fraksi PKS yang harus menambah dana dari sakunya sendiri mengingat banyaknya acara diselenggarakan" katanya.
Zuber mengemukakan, dengan diserahkannya laporan pertanggungjawaban ini, maka pihaknya tidak memiliki beban lagi menghadapi masa reses yang akan dimulai pada 7 Desember.
"Kewajiban sudah kami penuhi sehingga menghadapi masa reses yang sebentar lagi akan dijalan, kami lebih siap karena tidak punya utang laporan," katanya.
Untuk menghadapi masa reses mulai 7 Desember 2006, Fraksi PKS telah mempersiapkan tema-tema yang akan disampaikan kepada konstituen. Salah satunya adalah masalah alokasi APBN 207.
Menurut dia, rendahnya sosialisasi anggota DPR dalam memberi informasi seputar alokasi APBN menjadi salah satu faktor lambatnya implementasi pembangunan di daerah.
"Kita meminta anggota kita mensosialisasikannya kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah," katanya.
Zuber mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memantau penggunaan dana APBN yang dialokasikan untuk daerah. Dengan demikian, berbagai dugaan penyimpangan yang sering dikeluhkan masyarakat bisa dihindari. "Anggota kita siap menindaklanjuti laporan masyarakat," katanya.