lala_lulu
New member
Penolakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terhadap usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota dewan, dinilai terlalu dini. Penolakan tersebut dapat mengancam hubungan antara pemerintah dengan DPR.
“Terlalu tergesa-gesa jika pemerintah sudah menyikapi usulan fraksi-fraksi. Kalau begitu caranya, tidak baik ke depannya. Bisa saja nanti usulan pemerintah secara sepihak dicegat oleh fraksi. Jangan karena itu usulan Golkar, kemudian ditolak,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR. Senayan kemarin.
Priyo, yang juga wakil ketua DPR mengatakan pihaknya tidak akan mendengar penolakan Menkeu, tapi menunggu pernyataan resmi pemerintah dalam mengajukan RAPBN 2011 yang akan dibacakan oleh presiden 16 Agustus 2010.
Sebelumnya Menkeu mengatakan pemerintah tidak akan meneruskan usulan dana aspirasi karena tidak dibahas dalam panitia kerja (Panja). Alasannya, usulan dana aspirasi itu tidak dibahas dan tidak diputuskan Panja, tapi itu hanya catatan yang diusulkan satu partai.
Ia menegaskan, sejak awal pemerintah sudah melihat usulan ini berpotensi tidak dilaksanakan karena dapat menimbulkan gesekan dengan Undang-undang (UU) yang ada, baik itu UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara ataupun UU yang lain yang terkait dengan upaya menciptakan fiskal yang merata dan berimbang dan berkeadilan.
‘anggota Badan Anggaran dan Partai PDIP mengatakan seharusnya Panja menjelaskan posisi usulan dana aspirasi yang hanya menjadi catatan tersebut. “Harusnya Panja itu menjelaskan bahwa banyak fraksi di Panja yang menolak usulan itu, sehingga hanya menjadi catatan,’ ujarnya.
Sumber : Warkot
“Terlalu tergesa-gesa jika pemerintah sudah menyikapi usulan fraksi-fraksi. Kalau begitu caranya, tidak baik ke depannya. Bisa saja nanti usulan pemerintah secara sepihak dicegat oleh fraksi. Jangan karena itu usulan Golkar, kemudian ditolak,” kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR. Senayan kemarin.
Priyo, yang juga wakil ketua DPR mengatakan pihaknya tidak akan mendengar penolakan Menkeu, tapi menunggu pernyataan resmi pemerintah dalam mengajukan RAPBN 2011 yang akan dibacakan oleh presiden 16 Agustus 2010.
Sebelumnya Menkeu mengatakan pemerintah tidak akan meneruskan usulan dana aspirasi karena tidak dibahas dalam panitia kerja (Panja). Alasannya, usulan dana aspirasi itu tidak dibahas dan tidak diputuskan Panja, tapi itu hanya catatan yang diusulkan satu partai.
Ia menegaskan, sejak awal pemerintah sudah melihat usulan ini berpotensi tidak dilaksanakan karena dapat menimbulkan gesekan dengan Undang-undang (UU) yang ada, baik itu UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara ataupun UU yang lain yang terkait dengan upaya menciptakan fiskal yang merata dan berimbang dan berkeadilan.
‘anggota Badan Anggaran dan Partai PDIP mengatakan seharusnya Panja menjelaskan posisi usulan dana aspirasi yang hanya menjadi catatan tersebut. “Harusnya Panja itu menjelaskan bahwa banyak fraksi di Panja yang menolak usulan itu, sehingga hanya menjadi catatan,’ ujarnya.
Sumber : Warkot