kodong
New member
Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo yang menolak usulan anggaran dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp 15 miliar dinilai tepat.
Sebab, hingga kini belum ada aturan perundang-undangan yang khusus mengatur alokasi dana tersebut. “Tidak ada dalam undang-undang. Jadi, sikap pemerintah sudah tepat" tegas anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Laurens Bahang Dama.
Dia menilai, tanpa adanya aturan perundang-undangan, sulit untuk menentukan mekanisme penempatan dan pengalokasian serta penggunaan dana tersebut.”Bagaimana bentuk atau peruntukan uang tersebut, misalnya apakah untuk infrastruktur atau hal lain,” tandasnya. Selain itu, kata Laurens, usulan itu belum jelas, terutama pengalokasian dana aspirasi. Apakah dana ini nantinya masuk dalam belanja daerah atau pusat? Sebab, jika dana ini masuk dalam alokasi belanja daerah, harus diawasi oleh kepala daerah, Jika pun usulan ini dianggap perlu, menurut Laurens, diperlukan payung hukum yang kuat. “Harus jelas, jangan sampai nantinya menimbulkan korupsi baru,” tegasnya.
Lebih lanjut Laurens mengingatkan agar anggota DPR tidak salah menafsirkan hak budgeting yang dimiliki. Sebab, menurut dia, bagaimanapun hak itu harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Misalnya, memperjuangkannya dalam proses penganggaran di kementerian.
Diketahui sebelumnya, usulan pengalokasian dana Rp 15 miliar kepada 560 anggota DPR dan APBN 2011 muncul pertama kali dan Fraksi Golkar. Dana sebesar itu dialokasikan bagi anggota DPR untuk mengoptimalkan pembangunan warga di daerah pemilihan (dapil) masing-masing sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPR terhadap konstituennya.
Golkar mengusulkan agar dana ini direalisasikan dalam bentuk program sesuai dengan aspirasi yang dialokasikan kepada tiap dapil anggota DPR. Namun, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menolak usulan itu. Agus menyatakan,perlu pengkajian lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan pelanggaran perundang-undangan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar bersikeras mengajukan anggaran pembangunan daerah sebesar Rp 15 miliar per dapil. “Dengan anggaran Rp l5 miliar itu, rakyat yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugas dengan baik,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto di Gedung DPR.
Setya menjamin,jika usulan itu disetujui, pelaksanaan anggaran akan diawasi dengan ketat. DPR, tegasnya, tidak akan mengambil keuntungan apa pun dari kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan ini murni untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Tidak akan ada calo-calo, tidak ada ongkos-ongkos, mekanismenya diserahkan kembali ke daerah,” jelas Bendahara umum DPP partai Golkar ini.
Adapun anggota Fraksi Gobkar Harry Azhar Azis menyatakan, realisasi anggaran yang sudah disahkan nantinya tetap melibatkan pemerintah daerah. Anggaran ini,ujarnya, akan diteruskan ke dinas terkait untuk proses pembangunan.
“Kita tetap akan rangkul daerah. DPR hanya mencatat apa saja yang dibutuhkan rakyat, kemudian disampaikan untuk dianggarkan. Nantinya, anggaran akan diserahkan ke instansi terkait.Kalau pembangunan jalan, ya melalui PU dan yang lainnya,” tegas Harry.
DPR, kata dia,tidak akan memegang anggaran tersebut secara tunai, Sebab, ujarnya, DPR tidak memiliki wewenang untuk itu, “ Anggota DPR tidak boleh memegang cash uangnya, hanya penyambung agar uang tersebut diperuntukkan secara benar ke dapilnya,” tandasnya.
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menilai, terlalu dini bagi pemerintah untuk menolak usulan dana aspirasi ini. Menurut diri, usulan tersebut sesungguhnya mengandung nilai positif, yakni untuk mengoptimalkan laju pembangunan daerah.
Sumber : Sindo
Sebab, hingga kini belum ada aturan perundang-undangan yang khusus mengatur alokasi dana tersebut. “Tidak ada dalam undang-undang. Jadi, sikap pemerintah sudah tepat" tegas anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Laurens Bahang Dama.
Dia menilai, tanpa adanya aturan perundang-undangan, sulit untuk menentukan mekanisme penempatan dan pengalokasian serta penggunaan dana tersebut.”Bagaimana bentuk atau peruntukan uang tersebut, misalnya apakah untuk infrastruktur atau hal lain,” tandasnya. Selain itu, kata Laurens, usulan itu belum jelas, terutama pengalokasian dana aspirasi. Apakah dana ini nantinya masuk dalam belanja daerah atau pusat? Sebab, jika dana ini masuk dalam alokasi belanja daerah, harus diawasi oleh kepala daerah, Jika pun usulan ini dianggap perlu, menurut Laurens, diperlukan payung hukum yang kuat. “Harus jelas, jangan sampai nantinya menimbulkan korupsi baru,” tegasnya.
Lebih lanjut Laurens mengingatkan agar anggota DPR tidak salah menafsirkan hak budgeting yang dimiliki. Sebab, menurut dia, bagaimanapun hak itu harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Misalnya, memperjuangkannya dalam proses penganggaran di kementerian.
Diketahui sebelumnya, usulan pengalokasian dana Rp 15 miliar kepada 560 anggota DPR dan APBN 2011 muncul pertama kali dan Fraksi Golkar. Dana sebesar itu dialokasikan bagi anggota DPR untuk mengoptimalkan pembangunan warga di daerah pemilihan (dapil) masing-masing sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPR terhadap konstituennya.
Golkar mengusulkan agar dana ini direalisasikan dalam bentuk program sesuai dengan aspirasi yang dialokasikan kepada tiap dapil anggota DPR. Namun, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menolak usulan itu. Agus menyatakan,perlu pengkajian lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan pelanggaran perundang-undangan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar bersikeras mengajukan anggaran pembangunan daerah sebesar Rp 15 miliar per dapil. “Dengan anggaran Rp l5 miliar itu, rakyat yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugas dengan baik,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto di Gedung DPR.
Setya menjamin,jika usulan itu disetujui, pelaksanaan anggaran akan diawasi dengan ketat. DPR, tegasnya, tidak akan mengambil keuntungan apa pun dari kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan ini murni untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Tidak akan ada calo-calo, tidak ada ongkos-ongkos, mekanismenya diserahkan kembali ke daerah,” jelas Bendahara umum DPP partai Golkar ini.
Adapun anggota Fraksi Gobkar Harry Azhar Azis menyatakan, realisasi anggaran yang sudah disahkan nantinya tetap melibatkan pemerintah daerah. Anggaran ini,ujarnya, akan diteruskan ke dinas terkait untuk proses pembangunan.
“Kita tetap akan rangkul daerah. DPR hanya mencatat apa saja yang dibutuhkan rakyat, kemudian disampaikan untuk dianggarkan. Nantinya, anggaran akan diserahkan ke instansi terkait.Kalau pembangunan jalan, ya melalui PU dan yang lainnya,” tegas Harry.
DPR, kata dia,tidak akan memegang anggaran tersebut secara tunai, Sebab, ujarnya, DPR tidak memiliki wewenang untuk itu, “ Anggota DPR tidak boleh memegang cash uangnya, hanya penyambung agar uang tersebut diperuntukkan secara benar ke dapilnya,” tandasnya.
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menilai, terlalu dini bagi pemerintah untuk menolak usulan dana aspirasi ini. Menurut diri, usulan tersebut sesungguhnya mengandung nilai positif, yakni untuk mengoptimalkan laju pembangunan daerah.
Sumber : Sindo
