Good Governance (kwalitas Pemerintahan)

nurcahyo

New member
GOOD GOVERNANCE (KWALITAS PEMERINTAHAN)


I. LAPISAN KEBUDAYAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA





A : Budaya Lokal : wadah suku dan berjiwa adat

B : Budaya Nasional : diciptakan oleh Negara Republik Indonesia : bahasa Indonesia, sistem politik dan pemerintahan.

C: Budaya Global : Masuk Indonesia dari segala jurusan dunia, terutama lewat sistem komunikasi elektronik.


II. GOOD GOVERNANCE

Budaya A (Lokal) :

Demokrasi langsung atas dasar adat asli.

Keluarga sebagai kesatuan sosial dan pemerintah

Budaya B (Nasional) :

Demokrasi perwakilan : import dari Barat.

Warga negara (individu) sebagai kesatuan.

Sosial dan pemerintahan, politik dikendalikan oleh partai-partai politik, secara ideal menjunjung tinggi supermasi hukum dan rule of low.

Budaya C (Global) :

Budaya global dinamakan budaya elektronik. Substansinya (ilmu, teknologi, ideologi etc) berasal dari masyarakat-masyarakat ?sumber? (masyarakat maju) dan diarahkan kepada masyarakat ?sasaran? termasuk Indonesia (yang masih lemah dalam substansi itu).


III. KAEDAH-KAEDAH UMUM
Manunggaling kawula lan Gusti
1. Kawula (rakyat) menghormat dan percaya pada Pemerintah (Gusti).
2. Pemerintah (Gusti) menggunakan kekuasaannya untuk menjamin Tata Tentrem Kerta Raharja, kehidupan yang teratur , aman, sejahtera dan bahagia.
Pemerintah seperti pohon :
1. Akarnya di dalam bumi (rakyat), menyerap aspirasi rakyat;
2. Pucuknya manampung seruan dan kritik dari rakyat.
3. Dalam zaman modern sekarang tidak ada negara atau daerah yang dapat hidup sehat dalam isolasi sosial dan budaya. Interdependency mengungguli independency.
Faktor utama untuk membangun negara atau daerah
1. Program 5 tahun pembangunan dan rutin, setiap tahun dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Kwalitas SDM (Sumber Daya Manusia) lebih penting daripada kekayaan alam.

IV. NEGARA DAN DAERAH DALAM GELOMBANG GLOBALISASI

1. Globalisasi menimbulkan Bonderless Society

2. Globalisasi melemahkan kekuasaan Negara / Daerah.



Masalah-masalah :

1. Bagaiman Pemerintah Pusat dapat mengambil manfaat budaya global untuk membangun rakyat

2. Bagaimana Pemerintah otonom Kabupaten / Kota dapat menempatkan diri sebagai motor pembangunan di antara Budaya A (lokal) dan C (global)

3. Di dalam ilmu sosiologi ada adagio : Lebih baik Pemerintah dengan pejabat-pejabat berakal normal dan bermoral tinggi daripada pejabat-pejabat intelektual pinter dan berwatak srakah. Benarkah adagio itu di Indonesia ?


Bagaimana dapat membersihkan secara efektif korupsi dari tubuh Pemerintah Pusat & Daerah ?




Prof. Dr. Selo Soemardjan: Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia
 
Back
Top