Dana Penanggulangan Bom Rp 5,5 T
JAKARTA - SURYA-Pemerintah dan DPR berencana menganggarkan dana sekitar Rp 5,5 triliun yang bisa digunakan untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa bom bunuh diri di kemudian hari, serta upaya penanggulangan ketika ledakan bom terjadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besarnya anggaran masih jadi pembicaraan dengan DPR, namun anggarannya tak akan sampai Rp 5,5 triliun. “Kita akan bicarakan ini dalam rapat koordinasi antara menteri dan bisa dilihat kebutuhannya berapa,” kata Sri Mulyani, pada rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (22/7).
Menurut dia, rapat koordinasi dengan menteri terkait seperti kementerian pariwisata, departemen pertahanan, dan sejumlah kementerian/departemen terkait diperlukan untuk memberi masukan seberapa besar kebutuhan mereka akan anggaran itu. “Jadi keputusannya nanti, namun sepertinya tidak terlalu besar,” katanya.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Suharso Monoarfa mengatakan, pada prinsipnya DPR tak keberatan bila pemerintah mengajukan Rp 5,5 triliun untuk menangani ledakan bom.
“Tidak masalah APBN defisit kalau untuk tujuan penting seperti untuk penanganan bom, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, kalau pemerintah meminta saya kira Dewan tidak keberatan,” kata Monoarfa.
Politisi PPP ini menilai, penanggulangan ledakan bom sangat penting sebab sangat terkait dengan ketahanan negara, serta perekonomian nasional. Namun yang harus diingat, anggaran yang diambil dari APBN 2009 itu harus tetap memerhatikan anggaran untuk sektor lain, serta defisit tidak terlalu besar.
“Defisit dibolehkan sebesar 2,4 persen dari PDB (product domestic bruto) asal tidak melebihi 2,5 persen. Jadi, ada celah 0,1 persen atau sebesar Rp 5,5 triliun masih dimungkinkan,” kata Suharso.
Namun ketika ditanya darimana pemerintah bisa mendapatkan anggaran sebesar itu. Soal ini, Suharso berpendapat bisa dilakukan lewat pembiayaan utang domestik dan utang luar negeri.
Menurut Suharso, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan mengantisipasi ledakan bom, memperkuat peralatan polisi dan tentara dalam mendeteksi bom, memperkuat sistem intelijen negara, memacu dunia pariwisata yang terkena dampak bom, serta kebutuhan lain terkait ledakan bom. jbp/aco
