Indonesia 1990-1995

[Del_piero]

INDONESIA 1990-1995​

Bangsa Indonesia telah melewati 25 tahun pertama Pembangunan Jangka Panjang I (PJPT I) yang dicanangkan sejak 1 April 1969, dengan dua tujuan kembar: meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat; serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Sejak 1 April 1994, Indonesia memasuki PJPT II (tahap tinggal landas), yang bertujuan menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan mandiri dalam suasana kehidupan yang serba seimbang.


Politik Dalam Negeri
Pada periode 1990—1995, Indonesia mengalami berbagai peristiwa politik yang penting. Dalam periode ini Indonesia melaksanakan pemilu kelima. Dalam periode ini juga Indonesia merayakan ulang tahun ke-50 proklamasi RI. Ada beberapa pihak yang menilai bahwa dalam periode tersebut pemerintah menunjukkan tanda-tanda keterbukaan, demokratisasi, dan peningkatan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.




Meletusnya Peristiwa Dili.
Tanggal 12 November 1991 terjadi peristiwa berdarah di Dili, Timor Timur. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Dili. Dalam kejadian itu, puluhan demonstran yang menentang integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia tewas ketika bentrok dengan petugas keamanan setempat.


Pemilu dan Pemerintahan Baru.
Pada tanggal 9 Jani 1992, bangsa Indonesia melangsungkan pemilu
yang kelima dalam sejarah politik Orde Baru, atau keenam jika dihitung sejak pemilu 1955, untuk memilih anggota-anggota DPR dan DPRD. Seperti tiga pemilu terdahulu, Pemilu 1992 diikuti oleh tigo kontestan, yakni Partal Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokrasi indonesia (PDI), memperebutkan 400 kursi di DPR RI.

​

Suksesi
Pada akhir 1993 ramai dibicarakan masalah suksesi (pergantian pimpinan tertinggi negara). Hal ini terjadi sesudah Amien Rais, tokoh Muhammadiyah dari ICMI, melemparkan sejumlah kriteria calon presiden. Pada bulan Februari 1994 ia membahas lagi masalah suksesi ini dalam sebuah seminar di Universitas Brawijava Malang, Jawa Timur Menurut Amien Rais, kepemimpinan nasional harus diganti, karena pemimpin yang sekarang sudah tua. Menurutnya, selama ini ada anggapan yang salah, yakni suksesi adalah hak penuh MPR dan orang tak boleh bicara tentang suksesi sampai terbentuknya MPR pada tahun 1998.


Organisasi Sosial-Politik.
Bagi PDI, periode 1990—1995 ,masih ditandai kemelut intern yang berlarut-larut. Pada bulan Juli 1993

PDI melangsungkan Kongres di Medan, Sumatra Utara. Soerjadi, pimpinan PDI sejak 1986, sempat terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PDI periode 1993—1998. Namun kongres ini dan segala keputusannva kemudian dibatalkaa pemerintah karena pelaksanaannya diwarnai berbagai kericuhan di dalam maupun di luar sidang.

Lahirnya beberapa ormas baru.
Bulan Desember 1990 dunia kecendekiawanan Indonesia disemarakkan oleh kelahinan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Malang, Jawa Timur. Dalam pembentukan ICMI itu, Menristek B.J. Habibie terpilih secara akiamasi sebagai ketua umum.

Sejak berdiri, ICMI terus melakukan pelbagai kegiatan ilmiah maupun kemasarakatan, misalnya dengan ikut menangani masalah Waduk *Kedungombo" dan membentuk lembaga pengkajian. Para tokoh ICMI mempelopori pembentukan Bank Muamalat Indonesia (Bank Islam), bank pertama di Indonesia yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Melalui PT Abdi Bangsa yang didirikannya pada 1992, ICMI menerbitkan surat kabar Republika sejak 4 Januani 1993.



Sumber : Wikipedia Indonesia

 

[Del_piero]

Bls: Indonesia 1990-1995

Petisi 50 dan Pemerintah

Setelah gagal bentemu dengan pimpinan DPR/MPR pada tanggal 25 Februari 1993, bebenapa tokoh *Petisi 50, dipimpin Ali Sadikin, secara mengejutkan diundang ke PT PAL Surabaya oleh B.J. Habibie pada tanggal 3 Juni 1993. Tanggai 8 Juli 1993, masih bersama Habibie, kelompok Petisi 50 mengunjungi IPTN di Bandung. Dua tahun sebelumnya, tanggal 21 Mei 1991, Petisi 5O sempat diterima berdialog oleh Menko Polkam Sudomo.



Pembentukan Komnas HAM.
Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, pada bulan Juni 1993, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ,melalui Keppres No. 50/1993. Ali Said, mantan ketua Mahkarnah Agung, dipencaya menjadi ketua Komnas HAM, didampingi Baharuddin Lopa sebagai sekjen. Anggota Komnas HAM terdiri dari 25 orang, yang diambil dari pelbagai kalangan, di antaranya Brigjen (purn) Roekmini (mantan anggota DPR yang terkenal kritis), Aisjah Amini SH (ketua Komisi I DPR dan ketua DPP PPP), dan Prof Dr. Soetandyo Wignyo (Sosiolog), Ismail Suny (tokoh ICMI), Todung Mulya Lubis (pakar hukum, aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan Marzuki Darusman (mantan anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR RI).


Indonesia Emas, Pada tahun 1995 indonesia merayakan ulang tahun ke—50 proklamasi kemerdekaannya. Perayaan kali ini dirasakan sebagai perayaan ulang tahun proklamasi RI terbesar dan melibatkan masyarakat secara luas. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah tersebut.

​

Kerja Sama Internasional
Pada periode 1990—I995 peran Indonesia di tingkat internasional dinilai semakin menonjol. Hal itu terutama berkaitan dengan peran Presiden Soehato sebagai ketua GNB.


Indonesia di GNB. Tanggal 1—6 September 1992 Indonesia menggelar perhelatan akbar, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan NonBlok (GMB) ke-1O. Sebagai tuan rumah, Indonesia secara otomatis terpilih menjadi ketua GMB periode 1992—1995. KTT ini diikuti delegasi dari 105 negara anggota GNB. Sekjen PBB, Boutros Boutros-Ghali, dan pemimpin PLO Yasser Arafat juga hadir sebagai peninjau.

​

Indonesia di APEC.
Tahun 1993 ditandai oleh semakin aktifnya Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi internasional, di antaranya APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation),forum kerja sama ekonomi diantara 15 negara Asia

Pasifik. Tanggal 20—21 November 1993 Presiden Soeharto menghadiri KTT APEC di Seattle, AS.

​

Indonesia di ASEAN
Pada tanggal 27—28 Januari 1992 berlangsnng KTT ASEAN di Singapnra. Meelalui konferensi ini disepakati dua naskah pokok perjanjian kerja sama ekonomi sebagai prinsip dasar bagi pengembangan kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN. Kedua naskah pokok yang dihasilkan itu adalah Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation dan Basic Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) toward ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pelaksanaan CEPT dibagi ke dalam dua periode, dalam jangka waktu 15 tahun.


Indonesia dan G-15
Bulan November 1992 Presiden Soeharto melawat ke Dakar, Senegal, untuk menghadiri KTT G-15. Di situ, Indonesia menawarkan bantuan kepada negara-negara berkembang lainnya untuk mengatasi masalah kependudukan dan pengelolaan utang luarnegeri.


Kunjungan Presiden
Indonesia dan Cina menormalisasi hubungan kedua negara pada tahun 1990 setelah membeku selama 23 tahun akibat peristiwa G3OS/ PKI Memorandum of Understanding untuk menormaliosasi itu ditandatangani tanggal 8 Agustus 1990 oleh Presiden Soeharto dan PM Li Peng. Dalam rangka hubungun dagang antara kedua negara, Presiden kemudian berkunjung ke Cina pada tanggal 14 November 1990. Lawatan ke Cina itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungun ke tiga negara. Sebelumnya Presiden berkunjung ke Jepang, dan dori Cina ke Vietnam.


Sumber : Wikipedia Indonesia

 

[Del_piero]

Bls: Indonesia 1990-1995

Pembucaran IGGI dan Kelahiran CGI.
Setelah berdiri dan membantu pembiyayaan pembangunan Indanesia selama 24 tahun, IGGI (Inter Govemmental Group for Indonesia) akhirnva bubar pada tahun 1992. Lembaga yang dipimpin oleh Belanda ini bubar karena Indonesia menolak bantuan, terhitung sejak 22 Maret 1992, dengan alasan Belanda mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.


BUMN.
Sampai tahun 1993 total omzet BUMN mencapai sekitar Rp 72 trilyun. Dan segi aktivitas ekonoini. BUMN beroperasi hampir di segala sektor perekonamian. Ke-184 BUMN yang ada dapat dikategorikan ke dalam 31 bidang usaha, antara lain: pertanian, pertambangan, perdagangan, perbankan, telekomunikasi, listrik, jasa, dan konstruksi. Beberapa diantaranya bergerak dalam industri strategis atau industri hulu


Utang Luar Negeri.
Menunut laporan Bank Dunia, sampai akhir tahun 1993 total utang luar negeri Indonesia berjumlah US$93 miliar atau sekitar Rp 186 triliun. Bahkan pada akhir Desember 1995 jumlah utang luar negeri Indonesia telah mencapai US$ 101 miliar atau sekitar Rp 202 triliun, ,melewati ambang batas psikologis, yakni (US$ 100 miliar). Namun demikian, Indonesia dinilai sebagai peminjam yang baik, sebab selalu memenuhi kewajibannya dalam pengembalian utang, sehingga terus mendapat kepencayaan dari negara-negara donor. Kendati utang Indonesia termasuk tiga besar di antara negara-negara berkeimbang, perbandingan kewajiban membayar utangnya terhadap ekspor (debt service ratio) masih sekitar 30%, sehingga dinilai belum diperlukan kebijakan penjadwalan kembali (rescheduling).


Swastanisasi.
Dalam kurun waktu 1990—1995 pemerintah mengambil berbagai langkah yang berkairan dengan swastanisasi, yaitu pengalihan kepemilikan badan usaha milik negara (BUMN) kepada yang nonpemerintah atau pengikutsertaan perusahaan non - pemerinrah dalam pengoperasian BUMN.


Migas dan Non-migas.
Harga minyak di pasaran internasional mulai januari 1990 sampai Desemnber 1992 berfluktuasi dari angka USS 19,24 per barel sampai US$ 29,01 per tahun, kemudian mengalami penurunan sampai (US$ 18,70 per barl). Mengenai harga pasaran minyak Indonesia sendiri, untuk kategori lanai (spot), sampai baan A pastas 1992 jenis Minas berada pada angka US$ 20,76 per hare!, sedangjenis Dan rata-rala US$ 18,11 per bard. Namun, memasuki tahun 1993 harga minyak kembali terbanting
hawaii US$16. Awal Maret 1994 harga minvak Minus tercatat US$ 14,52 per barel, akan sara seten gab dolar dengan harga patokan APBN 1994/1995.


Deregulasi.
Untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasaran internasional,merangsang investasi asing, dan menggairahkan perekonomian secara keseluruhan, pemerintah melanjutkan kebijakan deregulasi yang dijalankan sejak tahun 1983.
Melalui Paket Januari 1990, pemerintah mengharuskan perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Kecil sebanvak 20% dari total pinjamannya kepada pengusaha kecil. Dengan Paket Mei 1990 para pengekspor diperbolehkan melangkahi sistem lisensi impor dan tarif impor atau, jika tak bisa menghindari sistem itu, bisa meminta kembali bea masuk. Di dalamnya juga tercakup penyederhanaan prosedur lisensi bidang perdagangan, manufaktur kesehatan, dan agrobisnis.


Penanaman Modal Asing (PMA).
Serangkaian kebijakan deregulasi ang dilancarkan pemerintah sejak 1983 tampaknya cukup berhasil merangsang penanaman modal asing (Penanaman *Modal) di Indonesia, kendati harus bersaing ketat dengan negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Cina. Jika pada tahun 1989 jumnlah investasi asing yang disetujui pemerintah baru mnencapai US$ 4,72 miliar, tahun benikutnya naik mnenjadi US$ 8,75 miliar, dan tahun 1992 mencapai US$ 10,32 mi/ia,: Dengan pembukaan pintu yang kian lebar hagi pemodal asing melalui PP 20/1994,jumlah investorasing yang berniat menanamnkan mnodalnya di Indonesia diperkirakan akan lebih ban yak lagi dalam tahun-tahun
berikut.


Kredit Macet Perbankan
Dalam beberapa tahun rerakhirperbankan Indonesia n1engalamni banyak *kredit macct. Pada bulan Oktober 1993 terungkap bahwa kredit macct di seluruh bank Indonesia mnencapai Rp 6 triliun, yang terdiri dari Rp 3,73 triliun di bank pemerintah dan 2,34 rniliun di bank swasta. Ju,nlah kredit macct itu berarti sekitar 4,2% dan seluruh kredit yang dicairkan per Oktober 1993, yakni Rp 142,8 triliun. Jika dihitung den gan kredit yang kurang lancar.


Sumber : Wikipedia Indonesia