imnanay
New member
Indonesia Ancam Stop TKI ke Arab
JAKARTA — Indonesia mengancam akan menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan jika Pemerintah Arab Saudi tetap tidak mau menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan dan perlindungan TM, atau tidak ada perbaikan perlindungan TKI di dalam negeri.
Perbaikan sistem perlindungan diwujudkan dengan adanya MoU antara kedua negara. “Jika memang tidak ada MoU dan dipandang dari sisi hukum tidak layak, opsi moratorium akan dilakukan,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat usai menerima kepulangan 2.35 1 warga negara Indonesia over-stayers (WNIO) dan tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) dengan KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/5).
Ia tak menutup kemungkinan ke depan untuk menghentikan penempatan pekerja rumah tangga (PRT). “Memang perlu ada perbaikan sistem perlindungan di Indonesia dan juga di Arab Saudi.”
Dikatakannya, selama dua bulan terakhir tercatat tidak ada perjanjian penempatan dan perjanjian kerja ke Arab Saudi yang dilegalisasi. Padahal, sebelumnya tiap bulan sebanyak 150 ribu TKI ditempatkan ke Arab Saudi. Jumlah keseluruhan TKI di negara itu mencapai 1,5 juta orang.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga memberi tenggat waktu selama tiga bulan untuk perbaikan perlindungan TM di Indonesia. Téngat waktu sudah berjalan selama dua bulan, sehingga tinggal satu bulan tersisa.
“Jika dalam bulan terakhir tetap tidak ada perbaikan juga di dalam negeri, maka opsi moratorium akan dijalankan,” tutur Jumhur.
Perbaikan perlindungan ini diharapkan bisa menghentikan kasus bekerja ke Arab Saudi tanpa izin. Dikatakannya, selama ini Pemerintah Arab Saudi sudah memulangkan 20-30 orang TKI bermasalah (TKIB) setiap harinya.
Berdasarkan data yang dimiliki BNP2TKI, jumlah TKIB yang masih ada di Arab Saudi sekitar 40 ribu orang. ini berkurang sebanyak 5.000 yang mendapatkan pengampunan dari jumlah seluruhnya yang diperkirakan sebanyak 45 ribu orang.
Sejak 14 Februari - 19 Maret 2011, pemerintah telah memulangkan 2.073 TKIB dan WNIO dengan pesawat dalam enam gelombang. Sedangkan, 2.35 1 TKIB lainnya dipulangkan dengan KM Labobar.
Jumhur juga berharap bahwa pemulangan dengan KM Labobar menjadi pemulangan terakhir secara besar-besaran dengan kapal. Ke depan, pemulangan WNIO dan TKIE yang masih ada di Arab Saudi dilakukan dengan metode lain. Salah satunya, memanfaatkan pesawat Garuda yang mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi. Karena pesawat pengantar tersebut kosong saat kembali ke Tanah Air usai mengantar.
Sementara itu, para WNI dan TKIB yang diinintai tanggapannya soal pemulangannya, mereka umumnya menyampaikan rasa syukurnya. Mereka juga berterima kasih kepada pemerintah karena telah bersedia membantu mengatasi permasalahan mereka.
Sumber: Republika, dewu mardiani/Prima Restri
JAKARTA — Indonesia mengancam akan menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan jika Pemerintah Arab Saudi tetap tidak mau menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan dan perlindungan TM, atau tidak ada perbaikan perlindungan TKI di dalam negeri.
Perbaikan sistem perlindungan diwujudkan dengan adanya MoU antara kedua negara. “Jika memang tidak ada MoU dan dipandang dari sisi hukum tidak layak, opsi moratorium akan dilakukan,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat usai menerima kepulangan 2.35 1 warga negara Indonesia over-stayers (WNIO) dan tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) dengan KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/5).
Ia tak menutup kemungkinan ke depan untuk menghentikan penempatan pekerja rumah tangga (PRT). “Memang perlu ada perbaikan sistem perlindungan di Indonesia dan juga di Arab Saudi.”
Dikatakannya, selama dua bulan terakhir tercatat tidak ada perjanjian penempatan dan perjanjian kerja ke Arab Saudi yang dilegalisasi. Padahal, sebelumnya tiap bulan sebanyak 150 ribu TKI ditempatkan ke Arab Saudi. Jumlah keseluruhan TKI di negara itu mencapai 1,5 juta orang.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga memberi tenggat waktu selama tiga bulan untuk perbaikan perlindungan TM di Indonesia. Téngat waktu sudah berjalan selama dua bulan, sehingga tinggal satu bulan tersisa.
“Jika dalam bulan terakhir tetap tidak ada perbaikan juga di dalam negeri, maka opsi moratorium akan dijalankan,” tutur Jumhur.
Perbaikan perlindungan ini diharapkan bisa menghentikan kasus bekerja ke Arab Saudi tanpa izin. Dikatakannya, selama ini Pemerintah Arab Saudi sudah memulangkan 20-30 orang TKI bermasalah (TKIB) setiap harinya.
Berdasarkan data yang dimiliki BNP2TKI, jumlah TKIB yang masih ada di Arab Saudi sekitar 40 ribu orang. ini berkurang sebanyak 5.000 yang mendapatkan pengampunan dari jumlah seluruhnya yang diperkirakan sebanyak 45 ribu orang.
Sejak 14 Februari - 19 Maret 2011, pemerintah telah memulangkan 2.073 TKIB dan WNIO dengan pesawat dalam enam gelombang. Sedangkan, 2.35 1 TKIB lainnya dipulangkan dengan KM Labobar.
Jumhur juga berharap bahwa pemulangan dengan KM Labobar menjadi pemulangan terakhir secara besar-besaran dengan kapal. Ke depan, pemulangan WNIO dan TKIE yang masih ada di Arab Saudi dilakukan dengan metode lain. Salah satunya, memanfaatkan pesawat Garuda yang mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi. Karena pesawat pengantar tersebut kosong saat kembali ke Tanah Air usai mengantar.
Sementara itu, para WNI dan TKIB yang diinintai tanggapannya soal pemulangannya, mereka umumnya menyampaikan rasa syukurnya. Mereka juga berterima kasih kepada pemerintah karena telah bersedia membantu mengatasi permasalahan mereka.
Sumber: Republika, dewu mardiani/Prima Restri
