spirit
Mod
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan para penghayat kepercayaan dan bisa masuk kolom agama di KTP. Atas putusan itu, MUI memberikan sejumlah rekomendasi atau usulan ke pemerintah selaku pelaksana teknis putusan tersebut.
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi, dalam siaran persnya kepada detikcom, Kamis (30/11/2017), menjelaskan, putusan tersebut sudah sangat final dan mengikat. Dia berharap putusan itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam implementasinya.
Berikut usulan MUI untuk langkah-langkah solusi:
Terhadap warga negara yang membutuhkan pelayanan terkait putusan MK tentang identitas pribadinya agar dicantumkan pada kartu keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti penganut penghayat kepercayaan, pemerintah wajib melayani dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemerintah dapat melakukan pencantuman identitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga.(KK)
2. Pemerintah dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya mencantumkan kolom aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan.
3. Adapun urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik.
sumber