“Pendidikan (Berkualitas) Adalah Hak Setiap Warga Negara.” Landasan itu yang patut kita kembangkan. Pendidikan menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh segenap pemangku kepentingan. Landasan pendidikan berkualitas tidak akan lepas dari peranan para guru, selain unsur lain sebagai penyangganya. Jika kita berkaca pada negara-negara maju, prinsip memperhatikan kualitas pendidikan menjadi faktor dalam meraih kesuksesan.
Singapura, misalnya, negara kota, pendidikan menjadi sektor utama yang diperhatikan. Hal serupa juga dengan negara-negara maju di kawasan Benua Eropa. Seluruh stakeholder saling bergandengan tangan untuk memajukan kualitas pendidikan. Meski itu, keseriusan pemimpin sebuah negara (presiden/perdana menteri) dalam memberikan akses pendidikan kepada warga negaranya masih menjadi faktor utama kemajuan pendidikan.
Pembangunan di sektor pendidikan bukan sekadar merenovasi bangunan fisik sekolah. Tetapi lebih dari itu. Karena kemajuan pendidikan ditopang oleh tiga unsur diantaranya, unsur kualitas SDM guru, kurikulum serta penyediaan sarana dan prasarana. Kesemua unsur itu agar menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warganya tanpa diskriminasi.
Konsekuensinya, Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganya, minimal pada anak beruisa 7-15 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian urusan terutama menyangkut urusan layanan dasar seperti, layanan pendidikan.
Pengelolaan sekolah sekolah dasar (SD) hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, menjadi institusi terdepan dalam mengelola pendidikan. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa pemerintah pusat tidak lagi campur tangan dalam mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota.
cahaya.co
Singapura, misalnya, negara kota, pendidikan menjadi sektor utama yang diperhatikan. Hal serupa juga dengan negara-negara maju di kawasan Benua Eropa. Seluruh stakeholder saling bergandengan tangan untuk memajukan kualitas pendidikan. Meski itu, keseriusan pemimpin sebuah negara (presiden/perdana menteri) dalam memberikan akses pendidikan kepada warga negaranya masih menjadi faktor utama kemajuan pendidikan.
Pembangunan di sektor pendidikan bukan sekadar merenovasi bangunan fisik sekolah. Tetapi lebih dari itu. Karena kemajuan pendidikan ditopang oleh tiga unsur diantaranya, unsur kualitas SDM guru, kurikulum serta penyediaan sarana dan prasarana. Kesemua unsur itu agar menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warganya tanpa diskriminasi.
Konsekuensinya, Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganya, minimal pada anak beruisa 7-15 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian urusan terutama menyangkut urusan layanan dasar seperti, layanan pendidikan.
Pengelolaan sekolah sekolah dasar (SD) hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, menjadi institusi terdepan dalam mengelola pendidikan. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa pemerintah pusat tidak lagi campur tangan dalam mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota.
cahaya.co
