Jokowi Resmi Larang Ekspor Bauksit Mulai Juni 2023

[spirit]

Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2022 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Rabu (21/12 - 2022). Dok. Yotube Kemenko Perekonomian RI.​

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor biji bauksit terhitung Juni tahun 2023. Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. "Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit," ujar Jokowi, Rabu (21/12/2022).

Jokowi menegaskan bahwa industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi, supaya nilai tambah dinikmati di dalam negeri," jelasnya.

Sekadar informasi, Jokowi sebelumnya kembali mengeluarkan sinyal untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Ini menjadi sinyal penting sekaligus menunjukkan konsistensi kepala negara yang ingin mendorong hilirisasi dan nilai tambah komoditas dalam negeri. Jokowi mengaku tidak takut kembali mendapatkan gugatan dari negara importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa.

Menurutnya gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata hanya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas minerba di dalam negeri. "Stop ekspor bahan bahan minerba kita. Kita stop lagi gugat lagi enggak apa-apa," kata Jokowi, Rabu (21/12/2022). Pemerintahan Jokowi memang sedang mendorong proses hilirisasi komoditas sumber daya alam.

Sejumlah komoditas pernah dihentikan ekspornya oleh Jokowi mulai dari Batu Bara, CPO, hingga yang terakhir adalah nikel yang digugat Uni Eropa ke WTO. Jokowi juga telah menunjukkan sinyal untuk kembali mengentikan ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun. Dia mencontohkan ekspor nikel, misalnya, dulu ekspor bahan mentah nikel ini hanya menghasilkan US$1,1 miliar.

Tahun ini perkiraannya pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel telah sudah melebihi US$30 miliar. "Melompat ke US$30 miliar betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh puluh tahun," ujarnya. Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara sporadis. "Tapi satu persatu. Sekarang nikel, setelah dari sini saya akan umumkan lagi. Stop ini dah."

.

 

[spirit]

[ame="https://www.youtube.com/watch?v=No65eOEFRhc"]Jokowi Resmi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023 - YouTube[/ame]

 

[spirit]

​

Usai Nikel dan Bauksit, Jokowi Akan Kalkulasi Penghentian Ekspor Bahan Mineral Lain

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengkalkulasi penghentian ekspor bahan mineral lainnya, usai pelarangan bijih nikel dan bauksit. Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan industri bahan mineral, sebelum mengeluarkan larangan ekspor.

"Untuk komoditas lain itu dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap. Enggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia menuturkan, larangan ekspor bijih nikel yang berlaku 1 Januari 2020 berhasil membuat nilai tambah meningkat hingga 19 kali lipat, dari Rp17 triliun pada akhir 2014 menjadi Rp326 triliun pada 2021. Bahkan, Jokowi memprediksi nilai tambah ekspor bijih nikel akan tembah lebih dari Rp468 triliun.

Untuk itulah, Jokowi kembali mengeluarkan larangan ekspor komoditas lainnya yakni, bijih bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Menurut dia, pemerintah akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

"Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujar dia.

Pendapatan Negara dari Bauksit Meningkat

Dia memperkirakan pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp62 triliun dari industri bauksit, pasca kebijakan larangan ekspor. Di sisi lain, Jokowi memastikan akan terus melakukan hilirisasi dalam negeri.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun rupiah," ucap dia.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," sambung Jokowi.

Ekspor Bauksit Dilarang, Jokowi: Siapapun Dipersilakan Bangun Industrinya di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelarangan ekspor bauksit yang berlaku pada Juni 2023, bukan menandakan Indonesia merupakan negara tertutup.

Dia mempersilakan perusahaan dan negara di dalam dan luar negeri untuk membangun industri bauksit di Indonesia.

"Jadi kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilakan. Kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia menuturkan pengusaha bisa membangun industri nikel, bauksit, tembaga, dan timah di Indonesia. Namun, Jokowi ingin mereka bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta dalam negeri dalam membangun industri bahan material.

"Mendirikan sendiri silakan, tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP itu ada dalam negeri," katanya.

Jokowi menuturkan apabila BUMN dan swasta dalam negeri ikut bergabung membangun industri bahan mentah, maka akan membawa banyak manfaat. Mulai dari mendapatkan deviden, royalti, hingga lapangan pekerjaan.

.

 

[spirit]

​

Usai Nikel dan Bauksit, Jokowi Akan Kalkulasi Penghentian Ekspor Bahan Mineral Lain

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengkalkulasi penghentian ekspor bahan mineral lainnya, usai pelarangan bijih nikel dan bauksit. Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan industri bahan mineral, sebelum mengeluarkan larangan ekspor.

"Untuk komoditas lain itu dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap. Enggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia menuturkan, larangan ekspor bijih nikel yang berlaku 1 Januari 2020 berhasil membuat nilai tambah meningkat hingga 19 kali lipat, dari Rp17 triliun pada akhir 2014 menjadi Rp326 triliun pada 2021. Bahkan, Jokowi memprediksi nilai tambah ekspor bijih nikel akan tembah lebih dari Rp468 triliun.

Untuk itulah, Jokowi kembali mengeluarkan larangan ekspor komoditas lainnya yakni, bijih bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Menurut dia, pemerintah akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

"Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujar dia.

Pendapatan Negara dari Bauksit Meningkat

Dia memperkirakan pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp62 triliun dari industri bauksit, pasca kebijakan larangan ekspor. Di sisi lain, Jokowi memastikan akan terus melakukan hilirisasi dalam negeri.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun rupiah," ucap dia.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," sambung Jokowi.

Ekspor Bauksit Dilarang, Jokowi: Siapapun Dipersilakan Bangun Industrinya di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelarangan ekspor bauksit yang berlaku pada Juni 2023, bukan menandakan Indonesia merupakan negara tertutup.

Dia mempersilakan perusahaan dan negara di dalam dan luar negeri untuk membangun industri bauksit di Indonesia.

"Jadi kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilakan. Kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia menuturkan pengusaha bisa membangun industri nikel, bauksit, tembaga, dan timah di Indonesia. Namun, Jokowi ingin mereka bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta dalam negeri dalam membangun industri bahan material.

"Mendirikan sendiri silakan, tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP itu ada dalam negeri," katanya.

Jokowi menuturkan apabila BUMN dan swasta dalam negeri ikut bergabung membangun industri bahan mentah, maka akan membawa banyak manfaat. Mulai dari mendapatkan deviden, royalti, hingga lapangan pekerjaan.

.