nurcahyo
New member
Juwono: Hak Dasar Prajurit Harus Didahulukan Dari Hak Politik
Kapanlagi.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan, pemerintah harus mendahulukan hak dasar prajurit daripada hak politiknya untuk menyalurkan aspirasi pada Pemilu 2009.
"Selama kesejahteraan prajurit, terutama yang berpangkat rendah belum mencukupi maka praktek politik uang, baik tentara yang mendekati partai politik atau sebaliknya, akan terjadi," katanya di Jakarta, Selasa.
Juwono menjelaskan, kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih minim dengan jumlah pengangguran mencapai 10 juta orang dan 39 juta orang lainnya berada di bawah garis kemiskinan, akan memicu kerawanan sosial ketika TNI menggunakan hak pilihnya, terutama dikalangan prajurit berpangkat rendah.
"Prajurit berpangkat rendah, termasuk yang memasuki masa pensiun sangat mudah diiming-imingi oleh parpol sehingga semua itu bisa memengaruhi soliditas TNI atau mengakibatkan perpecahan di tubuh TNI," ujar Juwono.
Jika TNI pecah, katanya lagi, berarti negara berada dalam kondisi rawan mengingat TNI merupakan satu-satunya institusi yang mampu mempersatukan negara.
Ia menambahkan, hingga kini partai politik belum mampu menjadi penyambung yang baik dalam menjalankan tugas pokoknya membangun jaringan politik pusat dan daerah melalui konsolidasi administrasi, kaderisasi yang teratur dan rekruitmen anggota partai.
Kondisi itu diperparah lagi dengan faktor-faktor kerawanan sosial, seperti angka pengangguran dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang tinggi hingga berdampak pada politik kampanye saling menyeret, baik tentara yang mendekati parpol atau sebaliknya.
"Jadi dengan berbagai kondisi kerawanan sosial yang ada dan belum tercukupinya hak dasar prajurit, maka penggunaan hak pilih TNI lebih baik ditunda dulu hingga kondisi perekonomian membaik," ujar Juwono.
Kapanlagi.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan, pemerintah harus mendahulukan hak dasar prajurit daripada hak politiknya untuk menyalurkan aspirasi pada Pemilu 2009.
"Selama kesejahteraan prajurit, terutama yang berpangkat rendah belum mencukupi maka praktek politik uang, baik tentara yang mendekati partai politik atau sebaliknya, akan terjadi," katanya di Jakarta, Selasa.
Juwono menjelaskan, kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih minim dengan jumlah pengangguran mencapai 10 juta orang dan 39 juta orang lainnya berada di bawah garis kemiskinan, akan memicu kerawanan sosial ketika TNI menggunakan hak pilihnya, terutama dikalangan prajurit berpangkat rendah.
"Prajurit berpangkat rendah, termasuk yang memasuki masa pensiun sangat mudah diiming-imingi oleh parpol sehingga semua itu bisa memengaruhi soliditas TNI atau mengakibatkan perpecahan di tubuh TNI," ujar Juwono.
Jika TNI pecah, katanya lagi, berarti negara berada dalam kondisi rawan mengingat TNI merupakan satu-satunya institusi yang mampu mempersatukan negara.
Ia menambahkan, hingga kini partai politik belum mampu menjadi penyambung yang baik dalam menjalankan tugas pokoknya membangun jaringan politik pusat dan daerah melalui konsolidasi administrasi, kaderisasi yang teratur dan rekruitmen anggota partai.
Kondisi itu diperparah lagi dengan faktor-faktor kerawanan sosial, seperti angka pengangguran dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang tinggi hingga berdampak pada politik kampanye saling menyeret, baik tentara yang mendekati parpol atau sebaliknya.
"Jadi dengan berbagai kondisi kerawanan sosial yang ada dan belum tercukupinya hak dasar prajurit, maka penggunaan hak pilih TNI lebih baik ditunda dulu hingga kondisi perekonomian membaik," ujar Juwono.