nurcahyo
New member
Demokrat Tidak Yakin Golkar Tinggalkan Pemerintah
Kapanlagi.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok meyakini Partai Golkar tidak akan pernah benar-benar mewujudkan ancamannya mencabut dukungan kepada pemerintah karena posisi Ketua Umumnya yang juga pengendali pemerintahan.
Kepada pers disela-sela hala bi halal Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya di Jakarta, Kamis, Mubarok mengatakan, pada dasarnya semua parpol berkecenderungan untuk mendekat kepada kekuasaan.
"Jadi sebenarnya tidak mungkin partai Golkar menarik dukungan kepada pemerintah dan kalau benar-benar ancaman itu ingin diwujudkan, maka artinya Jusuf Kalla juga harus mundur," katanya.
Sebelumnya, sejumlah unsur dalam Partai Golkar menghendaki agar partai berlambang beringin itu mencabut dukungannya kepada pemerintah.
Namun dalam Rapimnas Golkar yang baru saja berakhir, Golkar melunakkan sikapnya dan hanya mengukuhkan diri menjadi partai mitra pemerintah yang konstruktif.
Menurut Mubarok, dulu ketika Golkar melontarkan ancaman menarik dukungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP yang semula mengambil peran oposisi telah melakukan loby-loby tingkat tinggi untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Golkar.
"Saya ikut dalam semua pembicaraan itu," kata Mubarok tanpa bersedia menjelaskan kapan dan siapa-siapa saja dari kubu PDIP yang telah berkomunikasi dengan pihaknya tersebut.
Jadi, katanya lagi, semua praktek politik itu transaksinya selalu demikian dan cenderung ingin mendekat kepada kekuasaan.
Mengenai isu perombakan kabinet, Mubarok mengatakan bahwa semua itu terserah kepada presiden dengan hak prerogatifnya dan DPP PD tidak dalam kapasitas mengajukan nama-nama kadernya terkait reshuffle tersebut.
Ditanya tentang adanya isu sejumlah menteri dari PKS akan diganti dalam struktur kabinet hasil reshuffle, Mubarok mengatakan bahwa semua itu masih merupakan wacana.
Kapanlagi.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok meyakini Partai Golkar tidak akan pernah benar-benar mewujudkan ancamannya mencabut dukungan kepada pemerintah karena posisi Ketua Umumnya yang juga pengendali pemerintahan.
Kepada pers disela-sela hala bi halal Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya di Jakarta, Kamis, Mubarok mengatakan, pada dasarnya semua parpol berkecenderungan untuk mendekat kepada kekuasaan.
"Jadi sebenarnya tidak mungkin partai Golkar menarik dukungan kepada pemerintah dan kalau benar-benar ancaman itu ingin diwujudkan, maka artinya Jusuf Kalla juga harus mundur," katanya.
Sebelumnya, sejumlah unsur dalam Partai Golkar menghendaki agar partai berlambang beringin itu mencabut dukungannya kepada pemerintah.
Namun dalam Rapimnas Golkar yang baru saja berakhir, Golkar melunakkan sikapnya dan hanya mengukuhkan diri menjadi partai mitra pemerintah yang konstruktif.
Menurut Mubarok, dulu ketika Golkar melontarkan ancaman menarik dukungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP yang semula mengambil peran oposisi telah melakukan loby-loby tingkat tinggi untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Golkar.
"Saya ikut dalam semua pembicaraan itu," kata Mubarok tanpa bersedia menjelaskan kapan dan siapa-siapa saja dari kubu PDIP yang telah berkomunikasi dengan pihaknya tersebut.
Jadi, katanya lagi, semua praktek politik itu transaksinya selalu demikian dan cenderung ingin mendekat kepada kekuasaan.
Mengenai isu perombakan kabinet, Mubarok mengatakan bahwa semua itu terserah kepada presiden dengan hak prerogatifnya dan DPP PD tidak dalam kapasitas mengajukan nama-nama kadernya terkait reshuffle tersebut.
Ditanya tentang adanya isu sejumlah menteri dari PKS akan diganti dalam struktur kabinet hasil reshuffle, Mubarok mengatakan bahwa semua itu masih merupakan wacana.