Jakarta, KONTROVERSI dimenangkannya gugatan Komjen (Pol) Budi Gunawan dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa menyayangkan banyak pertimbangan hukum yang ngawur yang dibacakan oleh hakim Sarpin Rizaldi.
Menurutnya, Hakim Sarpin memperluas kewenangan praperadilan dengan memasukan penetapan tersangka dengan alasan yang mengada-ngada.
"Banyak pertimbangan yang ngawur. Putusan ini membuat kacau sistem hukum karena memberikan penafsiran yang lebih luas," kata Harifin, di Jakarta (16/2/15).
Putusan hakim Sarpin menjadi kontroversial sehingga mengakibatkan tersangka kasus dugaan korupsi tidak bisa menjadi terdakwa. Karena bisa mengajukan penetapan tersangkanya ke praperadilan.
"Semua koruptor yang ditetapkan sebagai tersangka maka akan mengajukan praperadilan," terangnya.
Sementara, Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto mengatakan, dengan keputusan ini semakin membuat posisi politik Presiden Joko Widodo semakin tidak karuan secara politik.
Jika presiden melantik pascakeputusan praperadilan ini, maka publik yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan yang berada dibelakang KPK selama ini akan bereaksi. Bahkan Tim 9 yang sudah sejak lama memberikan rekomendasi kepada presiden akan melayangkan kritik.
"Jika ini terjadi dan tidak dikelola secara baik maka akan membuat kepercayaan publik pada presiden berkurang," katanya.
Sebaliknya kata Heri, jika presiden tidak melantik maka beban politiknya akan semakin berat karena akan berhadapan dengan dua kekuatan besar sekaligus.(bai)
cahaya.co
Menurutnya, Hakim Sarpin memperluas kewenangan praperadilan dengan memasukan penetapan tersangka dengan alasan yang mengada-ngada.
"Banyak pertimbangan yang ngawur. Putusan ini membuat kacau sistem hukum karena memberikan penafsiran yang lebih luas," kata Harifin, di Jakarta (16/2/15).
Putusan hakim Sarpin menjadi kontroversial sehingga mengakibatkan tersangka kasus dugaan korupsi tidak bisa menjadi terdakwa. Karena bisa mengajukan penetapan tersangkanya ke praperadilan.
"Semua koruptor yang ditetapkan sebagai tersangka maka akan mengajukan praperadilan," terangnya.
Sementara, Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto mengatakan, dengan keputusan ini semakin membuat posisi politik Presiden Joko Widodo semakin tidak karuan secara politik.
Jika presiden melantik pascakeputusan praperadilan ini, maka publik yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan yang berada dibelakang KPK selama ini akan bereaksi. Bahkan Tim 9 yang sudah sejak lama memberikan rekomendasi kepada presiden akan melayangkan kritik.
"Jika ini terjadi dan tidak dikelola secara baik maka akan membuat kepercayaan publik pada presiden berkurang," katanya.
Sebaliknya kata Heri, jika presiden tidak melantik maka beban politiknya akan semakin berat karena akan berhadapan dengan dua kekuatan besar sekaligus.(bai)
cahaya.co
