nurcahyo
New member
Kapolda: TNI Hanya Diturunkan Jika Pilkada Aceh Rusuh
Kapanlagi.com - Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Irjen Pol Bahrumsyah Kasman, menegaskan, pasukan TNI hanya akan digunakan untuk membantu operasi pemulihan keamanan jika terjadi kerusuhan massa pada pelaksanaan pilkada gubernur/wakil gubernur serta 19 bupati/walikota dan para wakilnya 11 Desember 2006.
"Kodam Iskandar Muda telah memberikan 2.000 prajurit TNI untuk membantu operasi pengamanan pilkada. Pasukan TNI akan digunakan jika situasi aman berubah menjadi kerusahan massa selama proses pilkada itu berjalan," katanya kepada wartawan usai gelar upacara pengamanan Pilkada lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Kamis.
Selain TNI, Polda NAD juga telah menyiapkan sebanyak 1.000 polisi bantuan Polda Sumatera Utara (Sumut) sebagai antisipasi berbagai aksi kerusuhan massa dari proses penyelenggaraan pilkada, terutama di tiga wilayah yakni Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur, tambahnya.
Kapolda menyebutkan total aparat yang dilibatkan untuk mengamankan pilkada yang akan digelar serentak di seluruh Aceh pada 11 Desember 2006 itu sebanyak 12.014 personil polisi dan TNI.
"TNI yang terlibat dalam pengamanan pilkada itu berada di kedudukannya masing-masing. Mereka akan digerakkan jika situasi pra dan saat pemilihan meningkat menjadi kerusuhan massa. Sebaliknya kalau situasi aman dan terkendali maka TNI tetap berada di markasnya," tegas Irjen Bahrumsyah Kasman.
Heli
Dalam gelar pasukan itu juga terlihat satu unit helikopter polisi, kendaraan taktis (rantis) dan water canon (penyemprot air) yang lazim digunakan pada aksi-aksi kerusuhan massa.
Pilkada gubernur/wakil gubernur akan diikuti delapan paket, masing-masing pasangan Iskandar Hoesin- M Saleh Manaf, Tamlicha Ali-Harmen Nuriqmar, A Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria, Humam Hamid-Hasbi Abdullah, M Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah, Irwandi Yusuf-M Nazar, Azwar Abubakar-M Nasir Djamil dan Ghazali Abbas Adan-Salahuddin Alfata.
Sementara itu, Polda NAD sebagai penanggung jawab keamanan dalam pelaksanaan pengamanan pilkada tersebut mengusulkan anggaran senilai Rp22 miliar ke Pemerintah provinsi setempat.
Aparat kepolisian pengamanan pilkada akan memperoleh tunjangan khusus, termasuk uang makan selama pilkada sebesar Rp32.650/hari per-orang sepanjang selama 34 hari.
Terkait dengan insiden pemukulan salah seorang kandidat gubernur, Humam Hamid, di kawasan Matang Glumpang Dua Kabupaten Bireuen pada Rabu (22/11), Kapolda Bahrumsyah Kasman, menegaskan akan melakukan pengusutan.
"Inti yang dapat kita petik dari insiden di Bireuen itu bahwa kita sadari suasana keamanan saat ini memang sangat kondusif, tetapi ingat sejak dulu di Aceh ada kelompok tertentu yang tidak senang dengan suasana damai. Kelompok itu terus berupaya menganggu suatu kegiatan yang nantinya dikaitkan dengan perdamaian," ujarnya.
Oleh sebab itu, Kapolda menegaskan tidak akan memberi peluang bagi kelompok tersebut untuk masuk menganggu proses Pilkada terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan ikut dipantau tim pemantau pemilu asing.
"Meski upaya untuk menciptakan perdamaian dalam pilkada telah kita lakukan, misalnya dengan ikrar bersama para kandidat yang merupakan ikatan moral untuk perdamaian, namun saya menilai jika dalam kampanye atau saat pemilihan ada diantara kandidat itu tidak mematuhi ikrar yang pernah diucapkan maka itu calon pemimpin yang tidak bermoral," tambah Kapolda.
Kapanlagi.com - Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Irjen Pol Bahrumsyah Kasman, menegaskan, pasukan TNI hanya akan digunakan untuk membantu operasi pemulihan keamanan jika terjadi kerusuhan massa pada pelaksanaan pilkada gubernur/wakil gubernur serta 19 bupati/walikota dan para wakilnya 11 Desember 2006.
"Kodam Iskandar Muda telah memberikan 2.000 prajurit TNI untuk membantu operasi pengamanan pilkada. Pasukan TNI akan digunakan jika situasi aman berubah menjadi kerusahan massa selama proses pilkada itu berjalan," katanya kepada wartawan usai gelar upacara pengamanan Pilkada lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Kamis.
Selain TNI, Polda NAD juga telah menyiapkan sebanyak 1.000 polisi bantuan Polda Sumatera Utara (Sumut) sebagai antisipasi berbagai aksi kerusuhan massa dari proses penyelenggaraan pilkada, terutama di tiga wilayah yakni Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur, tambahnya.
Kapolda menyebutkan total aparat yang dilibatkan untuk mengamankan pilkada yang akan digelar serentak di seluruh Aceh pada 11 Desember 2006 itu sebanyak 12.014 personil polisi dan TNI.
"TNI yang terlibat dalam pengamanan pilkada itu berada di kedudukannya masing-masing. Mereka akan digerakkan jika situasi pra dan saat pemilihan meningkat menjadi kerusuhan massa. Sebaliknya kalau situasi aman dan terkendali maka TNI tetap berada di markasnya," tegas Irjen Bahrumsyah Kasman.
Heli
Dalam gelar pasukan itu juga terlihat satu unit helikopter polisi, kendaraan taktis (rantis) dan water canon (penyemprot air) yang lazim digunakan pada aksi-aksi kerusuhan massa.
Pilkada gubernur/wakil gubernur akan diikuti delapan paket, masing-masing pasangan Iskandar Hoesin- M Saleh Manaf, Tamlicha Ali-Harmen Nuriqmar, A Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria, Humam Hamid-Hasbi Abdullah, M Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah, Irwandi Yusuf-M Nazar, Azwar Abubakar-M Nasir Djamil dan Ghazali Abbas Adan-Salahuddin Alfata.
Sementara itu, Polda NAD sebagai penanggung jawab keamanan dalam pelaksanaan pengamanan pilkada tersebut mengusulkan anggaran senilai Rp22 miliar ke Pemerintah provinsi setempat.
Aparat kepolisian pengamanan pilkada akan memperoleh tunjangan khusus, termasuk uang makan selama pilkada sebesar Rp32.650/hari per-orang sepanjang selama 34 hari.
Terkait dengan insiden pemukulan salah seorang kandidat gubernur, Humam Hamid, di kawasan Matang Glumpang Dua Kabupaten Bireuen pada Rabu (22/11), Kapolda Bahrumsyah Kasman, menegaskan akan melakukan pengusutan.
"Inti yang dapat kita petik dari insiden di Bireuen itu bahwa kita sadari suasana keamanan saat ini memang sangat kondusif, tetapi ingat sejak dulu di Aceh ada kelompok tertentu yang tidak senang dengan suasana damai. Kelompok itu terus berupaya menganggu suatu kegiatan yang nantinya dikaitkan dengan perdamaian," ujarnya.
Oleh sebab itu, Kapolda menegaskan tidak akan memberi peluang bagi kelompok tersebut untuk masuk menganggu proses Pilkada terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan ikut dipantau tim pemantau pemilu asing.
"Meski upaya untuk menciptakan perdamaian dalam pilkada telah kita lakukan, misalnya dengan ikrar bersama para kandidat yang merupakan ikatan moral untuk perdamaian, namun saya menilai jika dalam kampanye atau saat pemilihan ada diantara kandidat itu tidak mematuhi ikrar yang pernah diucapkan maka itu calon pemimpin yang tidak bermoral," tambah Kapolda.