Dipi76
New member
Kapolri: Polri Tak Biayai FPI
Hindra Liu | Laksono Hari W | Selasa, 6 September 2011 | 17:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Washington.
"Tidak pernah. Sekali lagi, kita tidak pernah membiayai. Tidak ada dana untuk itu," kata Timur kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).
Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.
Secara terpisah, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Sutanto yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara juga membantah bahwa polisi telah mendanai beberapa aksi FPI. "Enggak benar yang gitu-gituan lah. Tidak ada yang gitu-gitu. Tidak pernah ada yang membiayai FPI," ujar Sutanto.
Seperti diwartakan, Wikileaks membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang memaparkan mengenai hubungan antara Polri dan ormas FPI. Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan.
Walaupun bocoran itu bukanlah hal baru, dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI. Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki "kedekatan yang cukup" dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS.
Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Sutanto, yang saat itu menjabat Kapolri, mendanai aksi FPI. Namun, jenderal bintang empat tersebut menghentikan aliran dana setelah mengetahui adanya kebocoran.
Kompas
-dipi-
Hindra Liu | Laksono Hari W | Selasa, 6 September 2011 | 17:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Washington.
"Tidak pernah. Sekali lagi, kita tidak pernah membiayai. Tidak ada dana untuk itu," kata Timur kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).
Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.
Secara terpisah, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Sutanto yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara juga membantah bahwa polisi telah mendanai beberapa aksi FPI. "Enggak benar yang gitu-gituan lah. Tidak ada yang gitu-gitu. Tidak pernah ada yang membiayai FPI," ujar Sutanto.
Seperti diwartakan, Wikileaks membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang memaparkan mengenai hubungan antara Polri dan ormas FPI. Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan.
Walaupun bocoran itu bukanlah hal baru, dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI. Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki "kedekatan yang cukup" dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS.
Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Sutanto, yang saat itu menjabat Kapolri, mendanai aksi FPI. Namun, jenderal bintang empat tersebut menghentikan aliran dana setelah mengetahui adanya kebocoran.
Kompas
-dipi-
