Korsel menyulut China bergabung memusuhi Korut

Administrator

Administrator
Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao mendapat tekanan untuk bergabung negara lain agar mengecam keras Korea Utara (Korut) terkait tenggelamnya kapal perang Korea Selatan (Korsel). Tekanan itu kian dirasakan Wen saat melawat di Seoul kemarin. Apalagi, Jepang telah menerapkan sanksi baru terhadap Pyongyang.

“Korsel saat ini melakukan Seluruh upaya diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban Korut,” tegas Juru Bicara Presiden Korsel Lee Myung-bak sebelum Lee bertemu Wen kemarin.

Tokyo telah mengumumkan sanksi baru untuk menekan negara komunis Korut setelah PM Jepang Yukio Hatoyama dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama sepakat bekerja sama terkait isu yang memanaskan konflik di kawasan tersebut.

“PM Jepang dan Presiden Obama sepakat bahwa tindakan Korut itu tidak dapat dimaafkan. Jepang dan AS akan bekerja sama dalam isu tersebut,” tutur Juru Bicara Pemerintah Jepang Hirofumi Hirano setelah Obama dan Hatoyama melakukan percakapan telepon.

Ketegangan di semenanjung Korea meningkat setelah penyelidik dan lima negara menyimpulkan bahwa satu torpedo Korut menenggelamkan kapal perang Korsel hingga menewaskan 46 jiwa pada 26 Maret silam. Aksi Korut itu merupakan serangan militer terburuk sejak perang Korea 1950-1953.

Korsel lantas membalas dengan menghentikan perdagangan dan kembali menghidupkan siaran propaganda lintas batas, Tindakan Korsel itu dapat memicu Korut melakukan serangan militer ke negara tetangganya tersebut.
Wen kemarin menegaskan, China tidak akan melindungi siapa pun yang dituduh menenggelamkan Cheonan. Kepada Lee, Wen mengungkapkan, negaranya akan memutuskan posisinya secara adil setelah mereviu investigasi internasional.



Sumber : Sindo
 
Bls: Korsel menyulut China bergabung memusuhi Korut

Mengenaskan Keputusan mundur itu diambil Hatoyama hanya kurang dari sembilan bulan sejak dia dilantik sebagai PM setelah memenangi pemilu bersejarah di Jepang di mana Partai Demokrat (DPJ) berhasil menggulingkan kekuasaan Partai Demokratik Liberal (LDP) yang telah lebih dan 50 tahun berkuasa.

Popularitas Hatoyama merosot drastis dan lebih 70% menjadi di bawah 20% akibat kebijakannya tidak memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Pulau Okinawa. Saat kampanye-pemilu, Hatoyama berjanji memindahkan pangkalan militer tersebut, tapi pekan lalu dia mengingkari janjinya.

Keputusan untuk tidak memindahkan pangkalan militer AS itu membuat Washington gembira, tapi sangat mengecewakan warga Okinawa dan mitra koalisinya Partai Sosial Demokrat (PSD). PSD lantas keluar dari koalisi berkuasa yang terdiri atas tiga partai pada Minggu (30/5) hingga melemahkan pemerintahan Hatoyama di majelis rendah menjelang pemilu Juli.

Dengan berlinang air mata, Hatoyama kemarin mengumumkan pengunduran dirinya dalam pertemuan anggota parlemen khusus yang berasal dan Partai Demokrat Jepang (DPJ) yang dipimpinnya. “Saya akan mundur” paparnya.

“Untuk merevitalisasi partai kita, kita perlu membersihkan Partai Demokrat. Saya ingin meminta kerja sama Anda,” ujar Hatoyama.

Dia berjanji menciptakan DPJ yang baru. “Kerja pemerintah tidak mencerminkan keinginan publik,” tandas Hatoyama.

Selain Hatoyama, Sekretaris Jenderal DPJ Ichiro Ozawa juga ikut mundur. Peristiwa ini adalah kali pertama di Jepang di mana Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal partai yang mendukungnya mundur bersama.

Ozawa terlilit skandal pendanaan yang telah menyeret tiga mantan pembantunya ke meja hijau. Kejaksaan juga telah memeriksa Ozawa dan menyita kantornya.

“Saya harus bertanggung jawab terhadap partai dan masyaraka tatas ke pergian partai sosialis (PSD) dan koalisi pemerintahan. Saya juga menjadi penyebab banyak masalah di perpolitikan dan skandal uang di Jepang, ”papar Hatoyama saat pengunduran dirinya diucapkan di muka Sidang Khusus Partai DPJ kemarin dengan penuh emosi hampir menangis.




Sumber : Sindo
 
Back
Top