Pemimpin kubu oposisi Malaysia Zahid Hamidi mengatakan, gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Indonesia, adalah hukuman Tuhan atas praktik LGBT yang terjadi di negara itu. Gempa dan tsunami Palu telah memakan korban lebih dari 2.000 jiwa, menghancurkan puluhan ribu rumah, dan membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Zahid bertanya pada pemerintah Malaysia, apa yang bisa mereka lakukan agar Malaysia tidak mendapatkan hukuman yang sama dari Allah.
Baca Juga: Dua Pemimpin Oposisi Malaysia Diselidiki di Bawah Undang-Undang Berita Palsu
Oleh: Melissa Darlyne Chow (Free Malaysia Today)
Pemimpin kubu oposisi Malaysia Zahid Hamidi, mengklaim bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi baru-baru ini di Palu, Indonesia, adalah hukuman dari Tuhan atas laporan keterlibatan 1.000 orang dalam aktivitas LGBT.
Zahid juga menyuarakan kekhawatirannya tentang situasi LGBT di Malaysia setelah insiden di Palu.
“Sebagai hasilnya, seluruh area (di Palu) hancur. Ini adalah hukuman Allah.
“Pertanyaan saya adalah, apa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Departemen Pengembangan Keislaman Malaysia (Jakim) untuk memastikan keefektivitasan dari program-program (yang membahas isu LGBT), untuk memastikan warga Malaysia, terutama yang menolak LGBT, tidak terkena hukuman Tuhan? tanyanya kepada Menteri departemen tersebut, Mujahid Yusof Rawa, di Dewan Rakyat, Selasa (23/10).
Mujahid, mengatakan perilaku dan kebijakan pemerintah federal terhadap isu ini sangatlah jelas, dengan satu-satunya perbedaan adalah bagaimana mereka mendekati isu tersebut.
Sejak tahun 2011, ujarnya, 1.450 partisipan telah secara sukarela mengikuti program yang diadakan oleh Jakim. Ia menambahkan bahwa pemerintah federal telah bekerja secara dekat dengan pemerintah negara bagian untuk mengajak masyarakat berpartisipasi.
Mujahid juga mengatakan program tersebut telah memberikan hasil yang positif.
“Ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikan kecenderungan dan meninggalkan perilaku tersebut sama sekali. Dan juga, antara tahun 2012 dan 2016, tiga mantan mak nyah (waria) dikirim umrah. Respons dari mereka adalah, bahwa mereka bisa berkaca dari dasar-dasar agama,” ujarnya.
Nik Nazmi Nik Ahmad lalu menanyakan bagaimana “hukum bala” dilakukan, menekankan bahwa kemudahan yang dibuat dalam pernyataan tersebut tidak berdasar.
Pada pertanyaan itu, Mujahid mengatakan tidak ada bencana yang terjadi tanpa izin dari Allah, menambahkan bahwa jelas segalanya berasal dari Tuhan.
Baca Juga: PM Malaysia Mahathir Ingin ASEAN Bantu Indonesia Pasca-Bencana Sulawesi
“Jika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang kelompok-kelompok yang dimusnahkan sebagai akibat dari praktik mereka, mereka sangat terbuka dan terang-terangan terhadap perilaku mereka dan tidak merasa malu karenanya, lalu hukuman datang.
“Situasi LGBT di Malaysia masih terkendali. Namun, tidaklah mudah untuk mengambil contoh. Kita harus mendiskusikan bagaimana cara menghadapi hal ini, untuk memastikan hal-hal buruk tidak mewabah.”
Pertanyaan awal dari Zahid, Mujahid mengatakan bahwa pemerintah, melalui Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad, telah secara tegas menyatakan bahwa LGBT tidak akan diterima di Malaysia, dan bahwa konsep keluarga tetap mengacu pada pria dan wanita, dengan anak-anak.
Dia mengatakan bahwa hak-hak komunitas LGBT untuk mempraktikkan gaya hidup mereka masih menjadi subyek hukum di Malaysia, namun hak-hak warga negaranya tetap dilindungi berdasarkan budaya dan adat di negara itu, bersamaan dengan kerangka Konstitusi Federal, yang menempatkan Islam sebaga agama federasi.
https://www.matamatapolitik.com/kub...i-dan-tsunami-hukuman-atas-lgbt-di-indonesia/
Baca Juga: Dua Pemimpin Oposisi Malaysia Diselidiki di Bawah Undang-Undang Berita Palsu
Oleh: Melissa Darlyne Chow (Free Malaysia Today)
Pemimpin kubu oposisi Malaysia Zahid Hamidi, mengklaim bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi baru-baru ini di Palu, Indonesia, adalah hukuman dari Tuhan atas laporan keterlibatan 1.000 orang dalam aktivitas LGBT.
Zahid juga menyuarakan kekhawatirannya tentang situasi LGBT di Malaysia setelah insiden di Palu.
“Sebagai hasilnya, seluruh area (di Palu) hancur. Ini adalah hukuman Allah.
“Pertanyaan saya adalah, apa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Departemen Pengembangan Keislaman Malaysia (Jakim) untuk memastikan keefektivitasan dari program-program (yang membahas isu LGBT), untuk memastikan warga Malaysia, terutama yang menolak LGBT, tidak terkena hukuman Tuhan? tanyanya kepada Menteri departemen tersebut, Mujahid Yusof Rawa, di Dewan Rakyat, Selasa (23/10).
Mujahid, mengatakan perilaku dan kebijakan pemerintah federal terhadap isu ini sangatlah jelas, dengan satu-satunya perbedaan adalah bagaimana mereka mendekati isu tersebut.
Sejak tahun 2011, ujarnya, 1.450 partisipan telah secara sukarela mengikuti program yang diadakan oleh Jakim. Ia menambahkan bahwa pemerintah federal telah bekerja secara dekat dengan pemerintah negara bagian untuk mengajak masyarakat berpartisipasi.
Mujahid juga mengatakan program tersebut telah memberikan hasil yang positif.
“Ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikan kecenderungan dan meninggalkan perilaku tersebut sama sekali. Dan juga, antara tahun 2012 dan 2016, tiga mantan mak nyah (waria) dikirim umrah. Respons dari mereka adalah, bahwa mereka bisa berkaca dari dasar-dasar agama,” ujarnya.
Nik Nazmi Nik Ahmad lalu menanyakan bagaimana “hukum bala” dilakukan, menekankan bahwa kemudahan yang dibuat dalam pernyataan tersebut tidak berdasar.
Pada pertanyaan itu, Mujahid mengatakan tidak ada bencana yang terjadi tanpa izin dari Allah, menambahkan bahwa jelas segalanya berasal dari Tuhan.
Baca Juga: PM Malaysia Mahathir Ingin ASEAN Bantu Indonesia Pasca-Bencana Sulawesi
“Jika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang kelompok-kelompok yang dimusnahkan sebagai akibat dari praktik mereka, mereka sangat terbuka dan terang-terangan terhadap perilaku mereka dan tidak merasa malu karenanya, lalu hukuman datang.
“Situasi LGBT di Malaysia masih terkendali. Namun, tidaklah mudah untuk mengambil contoh. Kita harus mendiskusikan bagaimana cara menghadapi hal ini, untuk memastikan hal-hal buruk tidak mewabah.”
Pertanyaan awal dari Zahid, Mujahid mengatakan bahwa pemerintah, melalui Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad, telah secara tegas menyatakan bahwa LGBT tidak akan diterima di Malaysia, dan bahwa konsep keluarga tetap mengacu pada pria dan wanita, dengan anak-anak.
Dia mengatakan bahwa hak-hak komunitas LGBT untuk mempraktikkan gaya hidup mereka masih menjadi subyek hukum di Malaysia, namun hak-hak warga negaranya tetap dilindungi berdasarkan budaya dan adat di negara itu, bersamaan dengan kerangka Konstitusi Federal, yang menempatkan Islam sebaga agama federasi.
https://www.matamatapolitik.com/kub...i-dan-tsunami-hukuman-atas-lgbt-di-indonesia/
