andree_erlangga
New member
Wacana pemindahan Ibukota negara terus bergema di DPR. Ibukota harus pindah maksimal 15 tahun lagi. Jakarta sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai Ibukota.
?Jakarta terlalu crowded, harus ada pemindahan Ibukota. Soal di mananya, biar dikaji oleh ahlinya,? kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam diskusi perbaikan tata ruang di Sekretariat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Gedung DPR, Senayan, Rabu (7/2).
Menurut Muhaimin, Ibukota harus dipisahkan fungsinya dari pusat pemerintahan dan bisnis, seperti yang dilakukan di negara maju. Karena dengan itu, kata Muhaimin, pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal.
Pernyataan Muhaimin didukung anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Muhammad Najib. Menurut Najib, wacana pemindahan Ibukota harus didukung semua pihak karena kondisi di Jakarta tidak mungkin lagi dipertahankan.
Namun Najib mengingatkan supaya wacana itu dikaji lebih mendalam lagi. ?Pemindahan Ibukota itu niscaya, tapi jangka panjang, setelah dilakukan pengkajian,? katanya.
Sementara, pakar tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, banjir besar yang melanda Jakarta setiap lima tahun sekali karena menipisnya area penyerapan air untuk pembangunan mal dan real estate.
Untuk mengembalikan fungsi lahan itu, kata Yayat, harus ada ketegasan dari Pemerintah DKI dalam memberikan izin menggunakan lahan dan penegakan hukum.
Di tempat yang sama, Dirjen Tata Ruang PU Dardiri menyatakan, untuk menghindari banjir, harus ada perbaikan drainase total. Selain itu juga perlu diupayakan pembangunan taman-taman di masing-masing kelurahan, minimal di dua lokasi. ?Pembangunan taman ini berfungsi untuk penampung air saat hujan dan penyedia air saat kemarau,? ujarnya.
Selain pemindahan Ibukota, Muhaimin menambahkan, penanganan banjir harus segera dilakukan pemerintah pusat dan DKI, tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab.
solopos.net
?Jakarta terlalu crowded, harus ada pemindahan Ibukota. Soal di mananya, biar dikaji oleh ahlinya,? kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam diskusi perbaikan tata ruang di Sekretariat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Gedung DPR, Senayan, Rabu (7/2).
Menurut Muhaimin, Ibukota harus dipisahkan fungsinya dari pusat pemerintahan dan bisnis, seperti yang dilakukan di negara maju. Karena dengan itu, kata Muhaimin, pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal.
Pernyataan Muhaimin didukung anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Muhammad Najib. Menurut Najib, wacana pemindahan Ibukota harus didukung semua pihak karena kondisi di Jakarta tidak mungkin lagi dipertahankan.
Namun Najib mengingatkan supaya wacana itu dikaji lebih mendalam lagi. ?Pemindahan Ibukota itu niscaya, tapi jangka panjang, setelah dilakukan pengkajian,? katanya.
Sementara, pakar tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, banjir besar yang melanda Jakarta setiap lima tahun sekali karena menipisnya area penyerapan air untuk pembangunan mal dan real estate.
Untuk mengembalikan fungsi lahan itu, kata Yayat, harus ada ketegasan dari Pemerintah DKI dalam memberikan izin menggunakan lahan dan penegakan hukum.
Di tempat yang sama, Dirjen Tata Ruang PU Dardiri menyatakan, untuk menghindari banjir, harus ada perbaikan drainase total. Selain itu juga perlu diupayakan pembangunan taman-taman di masing-masing kelurahan, minimal di dua lokasi. ?Pembangunan taman ini berfungsi untuk penampung air saat hujan dan penyedia air saat kemarau,? ujarnya.
Selain pemindahan Ibukota, Muhaimin menambahkan, penanganan banjir harus segera dilakukan pemerintah pusat dan DKI, tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab.
solopos.net