PALU--MIOL: Sekitar 100 orang pengunjuk rasa dari sejumlah desa di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), melempari rumah Bupati Donggala, Habir Ponulele, di Jalan Tanjung Tururuka, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Massa menuntut pemekaran kecamatan.
Informasi yang diperoleh Media Indonesia di lokasi kejadian, Rabu (21/2), massa mendatangi rumah pribadi Habir Ponulele, sekitar pukul 09.00 Wita. Mereka bermaksud meminta bupati menandatangani rekomendasi persetujuan berdirinya Kecamatan Gampiri yang terdiri dari enam Desa.
Bupati yang sempat bertemu warga belum bersedia menandatangi surat persetujuan itu, karena harus berdasarkan prosedur dan pembahasan lebih lanjut. Inilah yang membuat pengunjuk rasa emosi.
Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berjaga di rumah pribadi bupati tidak berdaya menghadapi massa. Sebagian warga terlihat membawa senjata golok.
Karena kesal belum ditandatangi, beberapa orang melempari rumah Bupati. Puluhan polisi yang mendapat laporan aksi pelemparan itu langsung mengamankan lokasi kejadian.
Massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Donggala (kantor bupati lama yang masih difungsikan di Kota Palu) di Jalan Sultan Hasanuddin Palu. Hanya berselang beberapa saat massa pendukung Bupati, mendatangi DPRD Donggala.
Kericuhan mulai terjadi di pintu dan halaman kantor dewan. Kedua kelompok saling menantang dan saling mencaci-maki. Puluhan polisi dari Polda Sulteng, Polres Palu dan anggota Brimob berusaha menghalau massa yang tampak mulai beringas.
Saat situasi semakin tegang dan jarak kedua kelompok tinggal beberapa meter, Ketua DPRD Donggala Ridwan Yalidjama berusaha menenangkan massa yang menuntut pemekaran Kecamatan Grapiri. Dia meminta massa tidak bertindak anarkistis untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi sampai melempari rumah Bupati.
Ridwan Yalidjama menyatakan DPRD Donggala sudah membahas tentang pembentukan Kecamatan Gampiri. Pihak dewan kata dia, sudah menampung aspirasi mereka, tetapi jangan sampai memaksakan kehendak. "Saya minta Anda memahami prosedur tentang berdirinya sebuah kecamatan."
Sekitar 10 menit mendapat penjelasan, puluhan orang ini kemudian menuju truk yang mereka tumpangi. Bentrokan nyaris terjadi saat para pengunjuk rasa penuntut pemekaran hendak meninggalkan kantor dewan. Dua orang pendukung Bupati berusaha menaiki mobil namun aksinya dihalangi petugas.
Tiga unit truk pengunjuk rasa dengan pengawalan ketat aparat akhirnya meninggalkan kantor DPRD Donggla.
Wakapolres Palu, Setno Utomo mengatakan pihaknya akan memanggil koordinator lapangan pengunjuk rasa berkaitan dengan aksi pelemparan batu di rumah Bupati Donggala.
"Sesuai izin, mereka sebenarnya diizinkan berdemo di Kantor DPRD Donggala, bukan di rumah kediaman Bupati," katanya.
Informasi yang diperoleh Media Indonesia di lokasi kejadian, Rabu (21/2), massa mendatangi rumah pribadi Habir Ponulele, sekitar pukul 09.00 Wita. Mereka bermaksud meminta bupati menandatangani rekomendasi persetujuan berdirinya Kecamatan Gampiri yang terdiri dari enam Desa.
Bupati yang sempat bertemu warga belum bersedia menandatangi surat persetujuan itu, karena harus berdasarkan prosedur dan pembahasan lebih lanjut. Inilah yang membuat pengunjuk rasa emosi.
Beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berjaga di rumah pribadi bupati tidak berdaya menghadapi massa. Sebagian warga terlihat membawa senjata golok.
Karena kesal belum ditandatangi, beberapa orang melempari rumah Bupati. Puluhan polisi yang mendapat laporan aksi pelemparan itu langsung mengamankan lokasi kejadian.
Massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Donggala (kantor bupati lama yang masih difungsikan di Kota Palu) di Jalan Sultan Hasanuddin Palu. Hanya berselang beberapa saat massa pendukung Bupati, mendatangi DPRD Donggala.
Kericuhan mulai terjadi di pintu dan halaman kantor dewan. Kedua kelompok saling menantang dan saling mencaci-maki. Puluhan polisi dari Polda Sulteng, Polres Palu dan anggota Brimob berusaha menghalau massa yang tampak mulai beringas.
Saat situasi semakin tegang dan jarak kedua kelompok tinggal beberapa meter, Ketua DPRD Donggala Ridwan Yalidjama berusaha menenangkan massa yang menuntut pemekaran Kecamatan Grapiri. Dia meminta massa tidak bertindak anarkistis untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi sampai melempari rumah Bupati.
Ridwan Yalidjama menyatakan DPRD Donggala sudah membahas tentang pembentukan Kecamatan Gampiri. Pihak dewan kata dia, sudah menampung aspirasi mereka, tetapi jangan sampai memaksakan kehendak. "Saya minta Anda memahami prosedur tentang berdirinya sebuah kecamatan."
Sekitar 10 menit mendapat penjelasan, puluhan orang ini kemudian menuju truk yang mereka tumpangi. Bentrokan nyaris terjadi saat para pengunjuk rasa penuntut pemekaran hendak meninggalkan kantor dewan. Dua orang pendukung Bupati berusaha menaiki mobil namun aksinya dihalangi petugas.
Tiga unit truk pengunjuk rasa dengan pengawalan ketat aparat akhirnya meninggalkan kantor DPRD Donggla.
Wakapolres Palu, Setno Utomo mengatakan pihaknya akan memanggil koordinator lapangan pengunjuk rasa berkaitan dengan aksi pelemparan batu di rumah Bupati Donggala.
"Sesuai izin, mereka sebenarnya diizinkan berdemo di Kantor DPRD Donggala, bukan di rumah kediaman Bupati," katanya.