Adamsuhada
New member
Menyikapi hasil pertemuan di Balaikota Tangerang itu, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengatakan bahwa dia tidak sependapat kalau kompetisi Liga Djarum Indonesia 2007 harus mengalami penundaan sekian lama. Kalau pun harus ditangguhkan, paling lama untuk seminggu.
"Saya bisa toleransi kalau penangguhannya paling lama seminggu," kata Nurdin Halid. Menurut dia, karena ini hanya masalah administrasi, penundaan kompetisi tidak perlu harus sampai lama. Masih menurut Nurdin Halid, pengelola klub tidak perlu mengkhawatirkan mengenai kemungkinan adanya imbauan pimpinan Depdagri agar pencairan dana APBD untuk klub-klub sepakbola di masing-masing daerah ditunda atau bahkan tidak jadi dicairkan, walau pun sudah disetujui oleh DPRD setempat. Nurdin Halid mengatakan, kekhawatiran tersebut sangat berlebihan. Apalagi, dia sudah berbicara langsung dengan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Daeng Muhammad Nazier mengenai diterbitkannya Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
"Dari pembicaraan saya dengan pak Daeng, sebenarnya tidak disebutkan adanya larangan untuk dikeluarkannya dana APBD bagi klub-klub sepakbola," kata Nurdin Halid.
Klub-klub yang mengandalkan dananya dari APBD berpendapat bahwa Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengatur tentang larangan pengelolaan dana APBD untuk olahraga. Dana APBD untuk olahraga, termasuk sepakbola, tidak boleh dilakukan secara terus menerus.
"Kekhawatiran seperti itu terlalu berlebihan," kata Nurdin.
Ketua Umum PSSI itu lebih jauh menyebutkan, yang terpenting dari dikeluarkannya PP Nomor 58 tahun 2005 yang kemudian disusul oleh Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah, bagaimana para pengelola 32 klub tersebut bisa mengelola dana APBD masing-masing secara tepat guna, tepat sasaran dan transparan.
"Itu sebenarnya yang paling penting," tegas Nurdin Halid.
Sayangnya, waktu penangguhan yang ditoleransi oleh Niurdin Halid selaku pemegang otoritas tertinggi sepak bola tanah air tidak seleras dengan keinginan klub. Pasalnya, 19 dari 32 klub kompetisi Liga Djarum 2007 itu lebih menginginkan kompetisi ditangguhkan sampai adanya revisi yang jelas dan tegas atas Permendagri maupun PP yang dianggap meresahkan tersebut. Kalau kompetisi dipaksakan digelar juga, mereka menyatakan tidak akan ikut.
Pertemuan yang digagas secara mendadak oleh Wahidin Halim ini digelar sejak pukul empat sore, break saat Magrib dan makan malam, lalu dilanjutkan lagi hingga menjelang tengah malam. Nurdin Halid hadir setelah break makan malam. Dia sempat memberikan pengarahannya, lalu meninggalkan ruangan pertemuan.
Nurdin Halid dalam pengarahannya melontarkan sikap Pengurus Harian PSSI yang hanya mentoleransi kalau penundaan paling lama hanya sepekan saja. Nurdin Halid antara lain menegaskan bahwa dia sudah berbicara langsung dengan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri Daeng Muhammad Nazier menyangkut larangan penggunaan dana APBD, yang bagi klub sepak bola telah disalahtafsirkan.
"Sebenarnya tidak ada larangan. Hanya, penempatan anggaran bagi sepak bola harus pada pos yang tepat. Atas dasar itu, PSSI memutuskan menunda kompetisi selama sepekan agar kepala daerah yang mayoritas juga ketua umum klub punya kesempatan menyelesaikan apa yang tertunda sebelumnya," papar Nurdin.
Sepeninggal Nurdin Halid, para pengelola klub melanjutkan pertemuannya kembali, termasuk merumuskan pernyataan sikap mereka. Keseluruhan pertemuan berlangsung tertutup, termasuk saat perumusan pernyataan sikap untuk disampaikan ke Pengurus Harian PSSI serta Mendagri itu.
Yang menjadi kekhawatiran klub adalah revisi peraturan tidak akan selesai dalam jangka waktu sepekan sebagaimana kebijakan PSSI.
"Boleh saja PSSI memutuskan menunda sepekan, tapi kami tidak bisa tenang sampai adanya peraturan yang jelas dan tegas dari Mendagri. Lagian, revisi terhadap peraturan jelas butuh waktu yang lebih daripada satu minggu," ungkap Randiman Tarigan, manajer pelaksana PSMS Medan.
Randiman menambahkan, pilihan tersebut adalah yang paling ideal daripada memaksakan mengikuti kompetisi dengan modal nekat."Sekarang mana ada manajer yang digaji. Untuk biaya tim saat ini saja masih harus cari sana-sini," tambahnya.
Adanya penundaan serta merta membuat aktivitas klub yang tengah panas-panasnya menuju kompetisi bakal terganggu. Wakil Wali Kota Persis Solo FX Hadi Rudyatmo menilai hal itu akan membuat pemain menjadi resah mengenai kepastian kontrak dan gajinya. "Kalau sepak bola di Solo sampai berhenti, rakyat juga pasti marah dan berakibat pada stabilitas keamanan. Ini juga pasti dirasakan daerah-daerah lain," tuturnya.
"Saya bisa toleransi kalau penangguhannya paling lama seminggu," kata Nurdin Halid. Menurut dia, karena ini hanya masalah administrasi, penundaan kompetisi tidak perlu harus sampai lama. Masih menurut Nurdin Halid, pengelola klub tidak perlu mengkhawatirkan mengenai kemungkinan adanya imbauan pimpinan Depdagri agar pencairan dana APBD untuk klub-klub sepakbola di masing-masing daerah ditunda atau bahkan tidak jadi dicairkan, walau pun sudah disetujui oleh DPRD setempat. Nurdin Halid mengatakan, kekhawatiran tersebut sangat berlebihan. Apalagi, dia sudah berbicara langsung dengan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Daeng Muhammad Nazier mengenai diterbitkannya Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
"Dari pembicaraan saya dengan pak Daeng, sebenarnya tidak disebutkan adanya larangan untuk dikeluarkannya dana APBD bagi klub-klub sepakbola," kata Nurdin Halid.
Klub-klub yang mengandalkan dananya dari APBD berpendapat bahwa Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengatur tentang larangan pengelolaan dana APBD untuk olahraga. Dana APBD untuk olahraga, termasuk sepakbola, tidak boleh dilakukan secara terus menerus.
"Kekhawatiran seperti itu terlalu berlebihan," kata Nurdin.
Ketua Umum PSSI itu lebih jauh menyebutkan, yang terpenting dari dikeluarkannya PP Nomor 58 tahun 2005 yang kemudian disusul oleh Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah, bagaimana para pengelola 32 klub tersebut bisa mengelola dana APBD masing-masing secara tepat guna, tepat sasaran dan transparan.
"Itu sebenarnya yang paling penting," tegas Nurdin Halid.
Sayangnya, waktu penangguhan yang ditoleransi oleh Niurdin Halid selaku pemegang otoritas tertinggi sepak bola tanah air tidak seleras dengan keinginan klub. Pasalnya, 19 dari 32 klub kompetisi Liga Djarum 2007 itu lebih menginginkan kompetisi ditangguhkan sampai adanya revisi yang jelas dan tegas atas Permendagri maupun PP yang dianggap meresahkan tersebut. Kalau kompetisi dipaksakan digelar juga, mereka menyatakan tidak akan ikut.
Pertemuan yang digagas secara mendadak oleh Wahidin Halim ini digelar sejak pukul empat sore, break saat Magrib dan makan malam, lalu dilanjutkan lagi hingga menjelang tengah malam. Nurdin Halid hadir setelah break makan malam. Dia sempat memberikan pengarahannya, lalu meninggalkan ruangan pertemuan.
Nurdin Halid dalam pengarahannya melontarkan sikap Pengurus Harian PSSI yang hanya mentoleransi kalau penundaan paling lama hanya sepekan saja. Nurdin Halid antara lain menegaskan bahwa dia sudah berbicara langsung dengan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri Daeng Muhammad Nazier menyangkut larangan penggunaan dana APBD, yang bagi klub sepak bola telah disalahtafsirkan.
"Sebenarnya tidak ada larangan. Hanya, penempatan anggaran bagi sepak bola harus pada pos yang tepat. Atas dasar itu, PSSI memutuskan menunda kompetisi selama sepekan agar kepala daerah yang mayoritas juga ketua umum klub punya kesempatan menyelesaikan apa yang tertunda sebelumnya," papar Nurdin.
Sepeninggal Nurdin Halid, para pengelola klub melanjutkan pertemuannya kembali, termasuk merumuskan pernyataan sikap mereka. Keseluruhan pertemuan berlangsung tertutup, termasuk saat perumusan pernyataan sikap untuk disampaikan ke Pengurus Harian PSSI serta Mendagri itu.
Yang menjadi kekhawatiran klub adalah revisi peraturan tidak akan selesai dalam jangka waktu sepekan sebagaimana kebijakan PSSI.
"Boleh saja PSSI memutuskan menunda sepekan, tapi kami tidak bisa tenang sampai adanya peraturan yang jelas dan tegas dari Mendagri. Lagian, revisi terhadap peraturan jelas butuh waktu yang lebih daripada satu minggu," ungkap Randiman Tarigan, manajer pelaksana PSMS Medan.
Randiman menambahkan, pilihan tersebut adalah yang paling ideal daripada memaksakan mengikuti kompetisi dengan modal nekat."Sekarang mana ada manajer yang digaji. Untuk biaya tim saat ini saja masih harus cari sana-sini," tambahnya.
Adanya penundaan serta merta membuat aktivitas klub yang tengah panas-panasnya menuju kompetisi bakal terganggu. Wakil Wali Kota Persis Solo FX Hadi Rudyatmo menilai hal itu akan membuat pemain menjadi resah mengenai kepastian kontrak dan gajinya. "Kalau sepak bola di Solo sampai berhenti, rakyat juga pasti marah dan berakibat pada stabilitas keamanan. Ini juga pasti dirasakan daerah-daerah lain," tuturnya.