Yogyakarta, MESKI Presiden Joko Widodo sudah mengambil sikap terkait polemik KPK vs Polri, namun Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, menyindir dengan menyebut, Jokowi lamban dalam mengambil keputusan.
"Jadi Presiden kok malah bikin orang lain pusing," sindir Busyro, di Sleman, Yogyakarta (19/2/15).
Busyro mensinaylir, perseteruan KPK vs Polri sebenarnya dilakukan oleh pengusaha kotor.
"Pebisnis busuk menginginkan adanya birokrasi yang busuk, supaya dia mudah menjalankan bisnisnya," terangnya.
Busyro juga menilai, pelemahan KPK yang dilakukan Polri adalah tidak benar. Namun, KPK dilemahkan karena mulai masuk ke sektor migas dan minerba sejak 2008.
"Fakta ada 12 ribu izin usaha pertambangan di 12 provinsi di Indonesia yang bermasalah," Jelasnya.
Dalam kasus migas dan minerba, KPK dan Polri saling bahu membahu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Itu bukti bahkan KPK dengan Polri tidak ada apa-apa,"sambungnya.
Namun pebisnis kotor tidak suka dengan KPK dan Polri dalam memberantas korupsi, sehingga diciptakan konflik di antara dua lembaga hukum tersebut.
"Mereka tidak senang dan ingin merusak birokrasi," tegasnya.(nug)
cahaya.co
"Jadi Presiden kok malah bikin orang lain pusing," sindir Busyro, di Sleman, Yogyakarta (19/2/15).
Busyro mensinaylir, perseteruan KPK vs Polri sebenarnya dilakukan oleh pengusaha kotor.
"Pebisnis busuk menginginkan adanya birokrasi yang busuk, supaya dia mudah menjalankan bisnisnya," terangnya.
Busyro juga menilai, pelemahan KPK yang dilakukan Polri adalah tidak benar. Namun, KPK dilemahkan karena mulai masuk ke sektor migas dan minerba sejak 2008.
"Fakta ada 12 ribu izin usaha pertambangan di 12 provinsi di Indonesia yang bermasalah," Jelasnya.
Dalam kasus migas dan minerba, KPK dan Polri saling bahu membahu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Itu bukti bahkan KPK dengan Polri tidak ada apa-apa,"sambungnya.
Namun pebisnis kotor tidak suka dengan KPK dan Polri dalam memberantas korupsi, sehingga diciptakan konflik di antara dua lembaga hukum tersebut.
"Mereka tidak senang dan ingin merusak birokrasi," tegasnya.(nug)
cahaya.co
