nurcahyo
New member
Partai Demokrat Tidak Campuri Hak Presiden Tentukan Kabinet
Kapanlagi.com - Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk tidak mencampuri hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menentukan susunan kabinet termasuk melakukan pergantian menteri.
"Silahkan saja partai lain mengajukan itu (pergantian menteri-red), tapi Partai Demokrat tidak akan mencampuri kewenangan Presiden," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (20/11).
Ia menambahkan, Partai Demokrat juga tidak akan mengajukan sejumlah nama untuk duduk di dalam kabinet sebagai konsekuensi dari dukungan partai terhadap Presiden.
"Tapi kami siap untuk menyiapkan kader-kader terbaik yang dibutuhkan," ujarnya. Menurut Hadi, antara Partai Demokrat dan Presiden Susilo sudah ada kesepakatan dalam penyusunan kabinet.
Di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Partai Demokrat mendapat jatah dua menteri yakni Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Jero Wacik, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.
Sedangkan Partai Golkar yang sempat gencar mengusulkan pergantian menteri mendapat jatah tiga menteri yakni Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzeta.
Sebelumnya, isu pergantian menteri di KIB mencuat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pekan lalu. Selain itu, muncul pula wacana agar Partai Golkar mencabut dukungan politik terhadap Presiden Susilo karena dianggap tidak responsif lagi bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Di DPR RI, Partai Golkar paling banyak menempatkan kadernya dengan jumlah 127 orang sedangkan Partai Demokrat sebagai salah satu pengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2004 berada di urutan keempat terbanyak, 56 kursi.
Kapanlagi.com - Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk tidak mencampuri hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menentukan susunan kabinet termasuk melakukan pergantian menteri.
"Silahkan saja partai lain mengajukan itu (pergantian menteri-red), tapi Partai Demokrat tidak akan mencampuri kewenangan Presiden," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (20/11).
Ia menambahkan, Partai Demokrat juga tidak akan mengajukan sejumlah nama untuk duduk di dalam kabinet sebagai konsekuensi dari dukungan partai terhadap Presiden.
"Tapi kami siap untuk menyiapkan kader-kader terbaik yang dibutuhkan," ujarnya. Menurut Hadi, antara Partai Demokrat dan Presiden Susilo sudah ada kesepakatan dalam penyusunan kabinet.
Di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Partai Demokrat mendapat jatah dua menteri yakni Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Jero Wacik, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.
Sedangkan Partai Golkar yang sempat gencar mengusulkan pergantian menteri mendapat jatah tiga menteri yakni Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzeta.
Sebelumnya, isu pergantian menteri di KIB mencuat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pekan lalu. Selain itu, muncul pula wacana agar Partai Golkar mencabut dukungan politik terhadap Presiden Susilo karena dianggap tidak responsif lagi bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Di DPR RI, Partai Golkar paling banyak menempatkan kadernya dengan jumlah 127 orang sedangkan Partai Demokrat sebagai salah satu pengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2004 berada di urutan keempat terbanyak, 56 kursi.