Pasien Korban Banjir Dirawat di Lorong RS

[kurdadia]

JAKARTA--MIOL: Hingga Jumat (16/2) pagi tercatat 190 pasien korban banjir dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta. Sebanyak 153 di antaranya didiagnosa diare. Sebagian pasien dirawat di lorong-lorong RS milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

"Pasien diare yang anak-anak 134 orang, sisanya dewasa," jelas sumber Media Indonesia, Jumat.

Jumlah ini meningkat dibanding sehari sebelumnya yang mencatat 151 pasien diare, 131 di antaranya anak-anak. "Mulai tadi (Kamis) malam sampai pagi ini (Jumat), pasien diare yang datang sedikit lbih banyak dibanding yang pulang."

Angka yang masih tinggi itu memaksa sejumlah pasien diare masih tersebar di lorong-lorong. Jumat pagi, tercatat 66 pasien yang dirawat di lorong-lorong lantai 3 dan 6. Dari jumlah itu, 64 di antaranya pasien diare, sedangkan sisanya pasien demam berdarah dengue (DBD).

Sejak Sabtu (3/2), RSUD Tarakan telah menangani 378 pasien korban banjir.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Sutirto Basuki mengatakan ruangan lantai 2 yang sedianya akan digunakan sebagai kantor, telah siap untuk menampung sementara lonjakan pasien diare. "Sudah diperbaiki dan siap dipakai sewaktu-waktu."

Ruangan itu diperkirakan sanggup untuk menampung 50-an pasien.

Bayi meninggal

Penyakit diare yang marak sejak banjir melanda Jakarta kembali merenggut korban jiwa. Kamis (15/2) malam, seorang bayi yang menderita diare berat meninggal dunia di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tarakan, Jakpus.

Bayi laki-laki itu bernama Raihan, 1, warga Jalan Jembatan Besi I, RT 05/02, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakbar. Ia menghembuskan nafas terakhir pukul 19.50 WIB, hanya beberapa jam setelah dilarikan ke IGD. Jenazahnya telah diambil pihak keluarga malam itu juga.

Sumber Media Indonesia di Bagian Program RSUD Tarakan mengatakan Raihan tidak sempat dirawat di ruang perawatan, karena saat dibawa ke IGD kondisinya sudah berat.

Raihan adalah pasien diare pertama yang meninggal dunia di RSUD Tarakan sejak membludaknya pasien diare di rumah sakit itu, pascabanjir awal bulan ini. Sedangkan seorang pasien diare yang dirawat di ICU sejak Rabu (14/2), Aisyah Nabila, 7, hingga kemarin masih belum dipindahkan ke kamar perawatan. "Kondisinya masih kritis."

 

[kurdadia]

Pasien DBD dari Korban Banjir Meningkat

JAKARTA--MIOL: Meningkatnya jumlah pasien demam berdara dengue (DBD) dan korban banjir memaksa pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat menambah jumlah tempat tidur untuk merawat para pasien.

Menurut Pelaksana Harian Manager Marketing dan Humas RSUD Cengkareng dr G Mardani Roseno, RSUD Cengkareng hanya memiliki 145 tempat tidur. "Tapi, dengan terus bertambahnya jumlah pasien DBD dan korban banjir, hari ini kami menambah 54 bed," kata Mardani kepada Media Indonesia, Jumat (16/2).

Ia menambahkan, berdasarkan data Jumat, pukul 08.00, RSUD Cengkareng merawat 39 pasien DBD. Perinciannya, 23 dewasa dan 16 anak-anak. Para pasien ini, kata Mardani, tidak hanya dirawat di ruangan kelas tiga. "Mereka tersebar di ruangan VIP, dan di kelas yang lain."

Mardani juga menjelaskan, RSUD Cengkareng merawat 66 pasien korban banjir. Perinciannya adalah 10 pasien dewasa, dan 56 pasien anak-anak. Pasien banjir ini, kata Mardani, dirawat di ruang pisang. "Pasien tersebut terkena diare dan ISPA."

Menurut Mardani untuk mengurangi jumlah pasien diare yang dirawat di RSUD Cengkareng, pihaknya berharap Puskesmas tingkat kecamatan turun tangan dalam merawat para pasien ini. Hal ini, katanya, untuk mengantisipasi kejadian yang menimpa RSUD Koja, Jakarta Utara. Menurutnya, para pasien di RSUD Koja sangat rentan terkena infeksi Nosokomial atau infeksi yang berasal dari rumah sakit karena mendapat kontak dari udara luar. "Puskesmas tingkat kecamatan sebenarnya mempunyai fasilitas yang lengkap untuk merawat pasien diare. Karena itu, Puskesmas seyogyanya merawat terlebih dahulu pasien diare sebelum merujuk ke rumah sakit."

 

[kurdadia]

Korban Banjir Akan Gugat 'Class Action' Pemerintah

JAKARTA--MIOL: Para korban banjir di Jakarta yang merasa dirugikan akan menggugat pemerintah secara class action.

LBH Jakarta sebagai pengakomodasi telah membuka pos pengaduan bagi warga korban banjir, Rabu (14/2).

Direktur LBH Jakarta Asfinawati mengatakan masyarakat menanggapi antusias atas pembukaan pos tersebut. Hingga Rabu sore, tercatat telah 10 warga yang mendaftar.

"Kita telah sebarkan banyak formulir bagi warga yang merasa dirugikan," jelasnya.

Pendaftaran dibuka di kantor LBH Jakarta Jl. Diponegoro No. 74 Jakpus hingga 9 Maret mendatang. "Nantinya akan kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakpus," imbuhnya.

Rencananya, yang akan digugat adalah Presiden dan Pemprov DKI Jakarta. "Karena ini bukan sekadar bencana alam, tapi kelalaian pemerintah sehingga ada korban jiwa," Asfinawati menandaskan.

Kelalaian yang dimaksud antara lain lambannya respons pemerintah, tidak adanya peringatan dini, tindakan penanggulangan yang lemah, dan bantuan yang terlambat.

Salah satu warga yang telah mendaftar adalah PBE, 41, warga Bidara Cina, Jaktim. "Dia terlambat dievakuasi, kekurangan air bersih dan listrik mati selama 5 hari," papar Asfinawati.

Sebagai persiapan pengajuan gugatan, kata Asfinawati, pihaknya akan menyelidiki rekam medis para korban banjir.

"Kita juga akan turunkan tim investigasi langsung ke lapangan."

Untuk informasi, para korban juga dapat menelepon ke LBH Jakarta di nomor 021-3145518.