Kalina
Moderator
KUALA LUMPUR - Ronald Beadle sedang berbahagia. Setelah puluhan tahun berjuang, hukum akhirnya berpihak kepadanya. Kemarin Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan, pria berusia 69 tahun itu berhak mendapatkan ganti rugi MYR 3 juta (sekitar Rp 7,8 miliar) karena menjadi korban kesalahan Dewan Pajak Malaysia (IRR).
Kasus yang melibatkan Beadle berawal pada Desember 1981. Saat itu, IRR menyebut pria asal Derbyshire, Inggris, tersebut mengingkari kewajiban membayar pajak senilai MYR 22,78 ribu (sekitar Rp 63,7 juta). Karena itu, IRR mencabut paspor milik Beadle. Tidak terima, Beadle pun mengajukan masalah tersebut ke pengadilan. Pada 1998, Pengadilan Malaysia memutuskan Beadle tak bersalah karena yang harus membayar pajak tersebut adalah perusahaan Malaysia tempatnya bekerja.
Keputusan itu membuat Beadle semakin yakin dirinya tak bersalah. Dia menggugat IRR karena menyalahgunakan wewenang hingga merugikannya. Akibat tindakan IRR tersebut, Beadle merasa terpenjara karena tidak bisa meninggalkan Malaysia tanpa paspor. Bahkan, ketika ayahnya meninggal, Beadle tak bisa pulang ke Inggris karena IRR tetap tak mau mengembalikan paspornya. Dia pun menuntut ganti rugi MYR 208 juta (sekitar Rp 54,6 miliar).
Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan IRR terbukti telah bertindak sewenang-wenang serta menyalahgunakan jabatan. Karena itu, mereka harus membayar ganti rugi kepada Beadle senilai MYR 3 juta. Nilai tersebut jauh di bawah tuntutan Beadle sebelumnya karena hakim Tengku Maimun Tuan Mat tidak bisa menerima alasan Beadle bahwa dia terpenjara di Malaysia selama 16 tahun.
Beadle datang ke Malaysia pada 1961. Kala itu, dia berstatus sebagai anggota militer Inggris. Malaysia menjadi wilayah koloni Inggris sebelum memerdekakan diri pada 1965. Beadle memutuskan untuk tetap menetap di Malaysia dan bekerja di perusahaan helikopter. Mengenai putusan hakim tersebut, pria yang kehilangan istri tiga tahun lalu itu mengaku tidak terlalu senang. "Tidak ada uang yang bisa menggantikan 5.968 hari saya yang terbuang akibat kehilangan paspor," tegasnya.
Kasus yang melibatkan Beadle berawal pada Desember 1981. Saat itu, IRR menyebut pria asal Derbyshire, Inggris, tersebut mengingkari kewajiban membayar pajak senilai MYR 22,78 ribu (sekitar Rp 63,7 juta). Karena itu, IRR mencabut paspor milik Beadle. Tidak terima, Beadle pun mengajukan masalah tersebut ke pengadilan. Pada 1998, Pengadilan Malaysia memutuskan Beadle tak bersalah karena yang harus membayar pajak tersebut adalah perusahaan Malaysia tempatnya bekerja.
Keputusan itu membuat Beadle semakin yakin dirinya tak bersalah. Dia menggugat IRR karena menyalahgunakan wewenang hingga merugikannya. Akibat tindakan IRR tersebut, Beadle merasa terpenjara karena tidak bisa meninggalkan Malaysia tanpa paspor. Bahkan, ketika ayahnya meninggal, Beadle tak bisa pulang ke Inggris karena IRR tetap tak mau mengembalikan paspornya. Dia pun menuntut ganti rugi MYR 208 juta (sekitar Rp 54,6 miliar).
Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan IRR terbukti telah bertindak sewenang-wenang serta menyalahgunakan jabatan. Karena itu, mereka harus membayar ganti rugi kepada Beadle senilai MYR 3 juta. Nilai tersebut jauh di bawah tuntutan Beadle sebelumnya karena hakim Tengku Maimun Tuan Mat tidak bisa menerima alasan Beadle bahwa dia terpenjara di Malaysia selama 16 tahun.
Beadle datang ke Malaysia pada 1961. Kala itu, dia berstatus sebagai anggota militer Inggris. Malaysia menjadi wilayah koloni Inggris sebelum memerdekakan diri pada 1965. Beadle memutuskan untuk tetap menetap di Malaysia dan bekerja di perusahaan helikopter. Mengenai putusan hakim tersebut, pria yang kehilangan istri tiga tahun lalu itu mengaku tidak terlalu senang. "Tidak ada uang yang bisa menggantikan 5.968 hari saya yang terbuang akibat kehilangan paspor," tegasnya.