Kalina
Moderator
Mengutip dari halaman Wikipedia mengenai definisi PUNGLI, adalah sebagai berikut..
Dan, baru-baru ini, petugas atau pejabat di kementrian perhubungan tertangkap tangan sedang melakukan pungli. Tidak tanggung2, Bapak Presiden Republik Indonesia tercinta.. Joko Widodo turut ada di sana, ketika OTT terjadi. Geram, murka, marah, itulah reaksi orang nomor 1 di negeri ini. Bagaimana tidak.. Uang yang menjadi barang bukti, jumlahnya tidak sedikit!
Berikut beberapa artikel mengenai peristiwa tersebut..
Gak lama setelah itu, dibentuklah satuan pemberantas pungli, namanya.. Satgas Saber (kalo gak salah). Bahkan, masyarakat bisa melaporkan tindakan pemungutan liar melalui sms interactive. (lupa nomernya)
Dalam masyarakat saat ini, terutama mereka yang bekerja di instansi-instansi dengan lahan basah pungli, merasa agak rugi.. Biasanya dapet ceperan sekian, sekarang gak ada.
Semalam, ada pembahasan kayak gini di rumah Kalin.. ada gitu tamu yang mengeluhkan pemberantasan pungli. Dengan kata lain, agaknya dia gak setuju, karena gak dapet duit lebih. Kalin coba jelaskan. Kenapa Pungli harus diberantas.
Andai kata di sekolah.. Pemerintah udah menggratiskan semuanya. Eh, tiba-tiba ortu dipungut biaya untuk renovasi sekolah, padahal, biaya tersebut udah ditanggung pemerintah. Mau, gak? Engga, kan?
Trus, bikin eKTP. Kalo normalnya sampe sebulan dua bulan jadi, ini ada orang yang bisa bikin eKTP tsb jadi dalam beberapa hari. Tapi harus bayar sekian ratus ribu (kalin pernah nih.. sebulan lalu kejadiannya. karena emang kepepet, yaaa gimana lagi, kan?). Biaya lebih itu kan bikin dongkol.. Padahal, bikin eKTP gratis, ya tapi emang jadinya lama banget.. eh, kayak gini termasuk pungli, bukan, ya?
Selain itu, ngurus ini itu.. surat-surat perizinan.. Minimal ngasih paling engga 50 rb. Lebih banyak, lebih baik. Itu saat Kalin ngurusin Surat Keterangan Usaha.
Yah, tamu Kalin itu malah mengkambinghitamkan Pak Jokowi. Seolah2, Pak Jokowi dendam ama pungli. Karena bisnis mebelnya sering kena. Haduh2..
Nah, warga II yang tercinta, gimana nih, pendapat kalian?
Dan, baru-baru ini, petugas atau pejabat di kementrian perhubungan tertangkap tangan sedang melakukan pungli. Tidak tanggung2, Bapak Presiden Republik Indonesia tercinta.. Joko Widodo turut ada di sana, ketika OTT terjadi. Geram, murka, marah, itulah reaksi orang nomor 1 di negeri ini. Bagaimana tidak.. Uang yang menjadi barang bukti, jumlahnya tidak sedikit!
Berikut beberapa artikel mengenai peristiwa tersebut..
Jokowi langsung memantau operasi tangkap tangan di Kemenhub
Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kementerian Perhubungan, Selasa )11/10/2016) sore. Yang menarik dalam operasi tangkap tangan ini Presiden Joko Widodo langsung terjun memantau ke lokasi. Tangkap tangan terkait dengan masalah perizinan di kementerian itu.
Datang mengenakan batik, Jokowi langsung naik lift menuju ruang pelayanan publik di lantai 6 gedung Kementerian Perhubungan yang ada di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tangkap tangan di kementeriannya berkaitan dengan pungli perizinan. Menurut dia, tangkap tangan ini berawal dari laporannya kepada Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.
"Satu bulan terakhir, kami mengindikasikan adanya satu pungli yang dilakukan di Kemenhub, berlaku pada perizinan di Laut dan Darat," katanya seperti dinukil detikcom.
Menurut Tito yang juga mendatangi lokasi itu, kasus pungli ini menyangkut masyarakat kecil. "Ini kan menyangkut masyarakat kecil, nelayan dan lain-lain," ujarnya.
Tangkap tangan dan penggeledahan, kata Tito, dilakukan di dua lantai yang ada di kementerian itu. "Kami periksa lantai 6 dan 12, karena terkait pungli," katanya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan menyebut, ada enam orang yang ditangkap dalam operasi ini. "Beberapa petugas dari Dirjen Perhubungan Laut, kemudian satu orang dari calonya," katnya. Pegawai yang ditangkap itu merupakan pegawai biasa.
Menurut Iriawan, uang hasil pungli tersebut ditemukan di lantai enam dan kemudian lanjut naik ke atas lantai 12. Total uang yang ditemukan ada Rp60 juta dan dalam rekening penampungan ada sebanyak Rp1,2 miliar.
Di lokasi Jokowi juga langsung memberikan keterangan pers. Katanya, kedatangannya hanya ingin meninjau langsung dan memastikan proses penggeledahan terhadap dugaan praktik pungutan liar.
Dalam pernyataannya, Jokowi memperingatkan seluruh kementerian dan instansi untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar terutama yang berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat. "Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli," kata Jokowi seperti dikutip Antaranews.com.
Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat. "Sekali lagi saya tegaskan setop yang namanya pungutan liar dan saat ini sudah ada yang namanya operasi pemberantasan pungli," katanya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus tangkap tangan di kementeriannya.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritas," ujarnya.
Budi mengaku, satu bulan menjabat sebagai Menhub, dirinya sudah mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan.
Karenanya, sejak itu ia meminta agar jajaran memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pungli. Namun rupanya himbauan itu diabaikan. Hingga akhirnya, ada salah satu jajarannya yang tertangkap melakukan pungli perizinan.
Menpan dan RB Asman Abnur yang juga datang ke Kementerian Perhubungan mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada PNS yang nakal dan korup. "Aparatur sipil negara yang terlibat kami tidak segan-segan untuk memecatnya," ujar Asman.
Asman mengaku, dirinya sudah mendapat pesan dari presiden untuk memberhentikan PNS yang terlibat korupsi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera.
"Termasuk memberhentikan aparatur negara, itu yang dipesankan (presiden) ke kami," katanya.
Gak lama setelah itu, dibentuklah satuan pemberantas pungli, namanya.. Satgas Saber (kalo gak salah). Bahkan, masyarakat bisa melaporkan tindakan pemungutan liar melalui sms interactive. (lupa nomernya)
Dalam masyarakat saat ini, terutama mereka yang bekerja di instansi-instansi dengan lahan basah pungli, merasa agak rugi.. Biasanya dapet ceperan sekian, sekarang gak ada.
Semalam, ada pembahasan kayak gini di rumah Kalin.. ada gitu tamu yang mengeluhkan pemberantasan pungli. Dengan kata lain, agaknya dia gak setuju, karena gak dapet duit lebih. Kalin coba jelaskan. Kenapa Pungli harus diberantas.
Andai kata di sekolah.. Pemerintah udah menggratiskan semuanya. Eh, tiba-tiba ortu dipungut biaya untuk renovasi sekolah, padahal, biaya tersebut udah ditanggung pemerintah. Mau, gak? Engga, kan?
Trus, bikin eKTP. Kalo normalnya sampe sebulan dua bulan jadi, ini ada orang yang bisa bikin eKTP tsb jadi dalam beberapa hari. Tapi harus bayar sekian ratus ribu (kalin pernah nih.. sebulan lalu kejadiannya. karena emang kepepet, yaaa gimana lagi, kan?). Biaya lebih itu kan bikin dongkol.. Padahal, bikin eKTP gratis, ya tapi emang jadinya lama banget.. eh, kayak gini termasuk pungli, bukan, ya?
Selain itu, ngurus ini itu.. surat-surat perizinan.. Minimal ngasih paling engga 50 rb. Lebih banyak, lebih baik. Itu saat Kalin ngurusin Surat Keterangan Usaha.
Yah, tamu Kalin itu malah mengkambinghitamkan Pak Jokowi. Seolah2, Pak Jokowi dendam ama pungli. Karena bisnis mebelnya sering kena. Haduh2..
Nah, warga II yang tercinta, gimana nih, pendapat kalian?
