sakradeva
New member
INILAH.COM, Jakarta — Pasca pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus Bank Century Selasa (23/2) malam, konfigurasi politik nasional semakin riuh. Terutama yang terjadi di koalisi SBY-Boediono. Apa dampaknya bagi koalisi SBY-Boediono?
Posisi partai kolisi SBY-Boediono dalam sikap akhir di Pansus Bank Century menunjukkan soliditas koalisi SBY-Boediono benar-benar rapuh. Setidaknya, Partai Golkar dan PKS bersikap kritis dalam proses dana talangan Bank Century dengan menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab.
Sedangkan PPP juga secara substansi tidak mengalami perubahan dengan menyebut institusi. Adapun PAN, mengalami perubahan, berbeda dengan sikap awal sebelumnya.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali kondisi koalisi saat ini sebenarnya tidak akan berdampak signifikan. Ini disebabkan koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi atau program tapi hanya bagi-bagi kursi.
"Namun pemerintahan akan terhuyung tergantung dari tekanan publik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, seusai audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), Rabu (24/2).
Lebih lanjut Effendi menegaskan, hasil kesimpulan akhir fraksi akan berujung pada proses politik yang ujungnya pararel dengan proses hukum.
"Kami berharap KPK juga segera bertindak atas rekomendasi pansus. Karena kami juga bingung pansus jalan cepat sedangkan KPK lambat," tegasnya.
Terkait dengan komunikasi politik Presiden SBY, Effendi mengingatkan agar Istana lebih ekstra hati-hati dalam melakukan komunikasi politik. Ia mencontohkan soal rencana pertemuan di Cikeas namun batal.
Menurut dia, rencana pertemuan itu blunder bagi Presiden SBY. "Kalau pertemuan itu jadi terlaksana, blundernya besar sekali, misalnya, pada akhirnya pansus berubah setelah pertemuan tersebut, nanti Presiden yang tertuduh. Namun juga sebaliknya, pertemuan itu gagal, juga dimaknai ajakan presiden tidak diindahkan lagi," tegasnya.
Sementara Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rendra Valentino berharap, pasca pansus Bank Century harus ada rekomendasi politik. Ia menegaskan Boediono dan Sri Mulyani harus mundur dari posisinya.
"Rekomendasi pemberhentian kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab Bank Century terutama wapres dan menkeu," tegasnya.
Hal yang sama, menurut aktivis Kompak Fadjroel Rahman, Boediono dan Sri Mulyani juga harus mengundurkan diri dari posisinya.
Sementara, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menanggapi tuntutan Fadjroel Rahman tentang pemunduran Boediono dan Sri Mulyani. Menurut dia, desakan itu memang cita-cita lama Fajdroel Rahman. "Itu cita-cita Fadjroel, tidak ada urgensinya untuk mundur," cetusnya.
Terkait dengan sikap fraksi peserta koalisi SBY-Boediono yang berbeda pandangan dengan Fraksi Partai Demokrat, Anas menegaskan koalisi dilandasi dengan kesamaan visi dan misi serta kesadaran bahwa kerjasama itu penting untuk membangun pemerintahan kuat. "Yang pasti koalisi itu berkewajiban untuk sering ketemu. Kalau tidak sering ketemu justru ganjil. Jangan dipersepsikan koalisi bertemu maka ada perselingkuhan," ujarnya.
========================================================
nunggu Tindakan Demokrat ,mau diapain nih koalisi
Posisi partai kolisi SBY-Boediono dalam sikap akhir di Pansus Bank Century menunjukkan soliditas koalisi SBY-Boediono benar-benar rapuh. Setidaknya, Partai Golkar dan PKS bersikap kritis dalam proses dana talangan Bank Century dengan menyebutkan nama-nama yang bertanggungjawab.
Sedangkan PPP juga secara substansi tidak mengalami perubahan dengan menyebut institusi. Adapun PAN, mengalami perubahan, berbeda dengan sikap awal sebelumnya.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali kondisi koalisi saat ini sebenarnya tidak akan berdampak signifikan. Ini disebabkan koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi atau program tapi hanya bagi-bagi kursi.
"Namun pemerintahan akan terhuyung tergantung dari tekanan publik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, seusai audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), Rabu (24/2).
Lebih lanjut Effendi menegaskan, hasil kesimpulan akhir fraksi akan berujung pada proses politik yang ujungnya pararel dengan proses hukum.
"Kami berharap KPK juga segera bertindak atas rekomendasi pansus. Karena kami juga bingung pansus jalan cepat sedangkan KPK lambat," tegasnya.
Terkait dengan komunikasi politik Presiden SBY, Effendi mengingatkan agar Istana lebih ekstra hati-hati dalam melakukan komunikasi politik. Ia mencontohkan soal rencana pertemuan di Cikeas namun batal.
Menurut dia, rencana pertemuan itu blunder bagi Presiden SBY. "Kalau pertemuan itu jadi terlaksana, blundernya besar sekali, misalnya, pada akhirnya pansus berubah setelah pertemuan tersebut, nanti Presiden yang tertuduh. Namun juga sebaliknya, pertemuan itu gagal, juga dimaknai ajakan presiden tidak diindahkan lagi," tegasnya.
Sementara Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rendra Valentino berharap, pasca pansus Bank Century harus ada rekomendasi politik. Ia menegaskan Boediono dan Sri Mulyani harus mundur dari posisinya.
"Rekomendasi pemberhentian kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab Bank Century terutama wapres dan menkeu," tegasnya.
Hal yang sama, menurut aktivis Kompak Fadjroel Rahman, Boediono dan Sri Mulyani juga harus mengundurkan diri dari posisinya.
Sementara, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menanggapi tuntutan Fadjroel Rahman tentang pemunduran Boediono dan Sri Mulyani. Menurut dia, desakan itu memang cita-cita lama Fajdroel Rahman. "Itu cita-cita Fadjroel, tidak ada urgensinya untuk mundur," cetusnya.
Terkait dengan sikap fraksi peserta koalisi SBY-Boediono yang berbeda pandangan dengan Fraksi Partai Demokrat, Anas menegaskan koalisi dilandasi dengan kesamaan visi dan misi serta kesadaran bahwa kerjasama itu penting untuk membangun pemerintahan kuat. "Yang pasti koalisi itu berkewajiban untuk sering ketemu. Kalau tidak sering ketemu justru ganjil. Jangan dipersepsikan koalisi bertemu maka ada perselingkuhan," ujarnya.
========================================================
nunggu Tindakan Demokrat ,mau diapain nih koalisi
