Angeles detiknews - Hakim federal memerintahkan Pemerintah AS segera menunda pemecatan para gay yang bekerja secara terbuka dalam kemiliteran.
Dalam putusannya, hakim distrik AS Virginia Phillips memerintahkan Menhan Robert Gates dan Pemerintah AS secara keseluruhan untuk "segera menunda dan menghentikan" proses penyusunan aturan "Jangan Tanya, Jangan Bilang" ini.
"Aturan yang dikenal dengan "Jangan Tanya, Jangan Bilang' melanggar hak dasar aparatur negara AS dan calon aparatur negara," kata Phillips seperti dilansir AFP, Rabu (13/10/2010).
Dia mengatakan, kebijakan tersebut juga melanggar hak-hak yang dijamin oleh Amandemen Kelima Konstitusi AS, dan hak untuk menyampaikan pendapat dan ganti rugi keluhan yang dijamin oleh Amandemen Pertama.
Kritikus menuduh bahwa hukum, hasil kompromi tahun 1993 yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah pelik dari gay di militer, melanggar hak-hak personel militer gay dan telah merugikan keamanan nasional AS dengan memaksa keluar sekitar 14.000 pasukan yang berkualitas.
Dalam putusannya, hakim distrik AS Virginia Phillips memerintahkan Menhan Robert Gates dan Pemerintah AS secara keseluruhan untuk "segera menunda dan menghentikan" proses penyusunan aturan "Jangan Tanya, Jangan Bilang" ini.
"Aturan yang dikenal dengan "Jangan Tanya, Jangan Bilang' melanggar hak dasar aparatur negara AS dan calon aparatur negara," kata Phillips seperti dilansir AFP, Rabu (13/10/2010).
Dia mengatakan, kebijakan tersebut juga melanggar hak-hak yang dijamin oleh Amandemen Kelima Konstitusi AS, dan hak untuk menyampaikan pendapat dan ganti rugi keluhan yang dijamin oleh Amandemen Pertama.
Kritikus menuduh bahwa hukum, hasil kompromi tahun 1993 yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah pelik dari gay di militer, melanggar hak-hak personel militer gay dan telah merugikan keamanan nasional AS dengan memaksa keluar sekitar 14.000 pasukan yang berkualitas.