nurcahyo
New member
Penguasa Mainkan Politik Ekonomi Kapitalis Dalam Kebijakan Harga Pupuk
Kapanlagi.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyoroti kritis upaya menaikkan harga pupuk sebagai aplikasi politik ekonomi bernuansa kapitalistis yang dimainkan secara sistematis oleh kolaborasi penguasa-pengusaha dan penguasa-pedagang.
"Target utama mereka adalah gagal tanam dan berakibat gagalnya target swasembada pangan serta memberi peluang dilakukannya proyek impor beras lagi," kata salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ario Bimo, di Jakarta, Senin.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tambah Ario, wacana kenaikan harga pupuk oleh Menteri Pertanian yang begitu tinggi intesitasnya, dengan akibat kebingunan publik meluas (khususnya petani), patut diduga sebagai upaya-upaya sistematis untuk melemahkan posisi petani.
Pihaknya menilai, pola demikian jelas merupakan pola penguasa-pengusaha yang cenderung mengusahakan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan.
"Atau juga pola penguasa-pedagang yang cenderung mendagangkan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan. Semua ini biasa kita kenal dengan istilah corporate state," ungkapnya.
Menurut kajian pihak PDIP, katanya, kenaikan harga pupuk hanya bisa dipahami oleh petani kalau dibarengi dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Beras/Gabah.
"Dengan begitu, tidak ada alasan lagi oleh Bulog tidak bisa menyerap beras petani, karena harga di atas Harga HPP yang akhirnya dijadikan alasan untuk impor beras," tambah Ario.
Kapanlagi.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyoroti kritis upaya menaikkan harga pupuk sebagai aplikasi politik ekonomi bernuansa kapitalistis yang dimainkan secara sistematis oleh kolaborasi penguasa-pengusaha dan penguasa-pedagang.
"Target utama mereka adalah gagal tanam dan berakibat gagalnya target swasembada pangan serta memberi peluang dilakukannya proyek impor beras lagi," kata salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ario Bimo, di Jakarta, Senin.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tambah Ario, wacana kenaikan harga pupuk oleh Menteri Pertanian yang begitu tinggi intesitasnya, dengan akibat kebingunan publik meluas (khususnya petani), patut diduga sebagai upaya-upaya sistematis untuk melemahkan posisi petani.
Pihaknya menilai, pola demikian jelas merupakan pola penguasa-pengusaha yang cenderung mengusahakan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan.
"Atau juga pola penguasa-pedagang yang cenderung mendagangkan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan. Semua ini biasa kita kenal dengan istilah corporate state," ungkapnya.
Menurut kajian pihak PDIP, katanya, kenaikan harga pupuk hanya bisa dipahami oleh petani kalau dibarengi dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Beras/Gabah.
"Dengan begitu, tidak ada alasan lagi oleh Bulog tidak bisa menyerap beras petani, karena harga di atas Harga HPP yang akhirnya dijadikan alasan untuk impor beras," tambah Ario.