nurcahyo
New member
PEPABRI: Belum Saatnya TNI Gunakan Hak Pilih
Kapanlagi.com - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (PEPABRI) menilai, Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum saatnya menggunakan hak politiknya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mengingat kondisi perekonomian negara yang belum stabil yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap netralistas TNI.
Tidak menutup kemungkinan, perwira menengah dan prajurit berpangkat rendah tergoda politik uang karena tingkat kesejahteraan yang belum mencukupi dan kondisi perekonomian negara yang belum stabil, kata Ketua Umum PEPABRI I Gede Putra Astaman, kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis (30/11).
Ditemui usai seminar nasional 'Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara', ia mengatakan, hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara termasuk anggota TNI.
Tetapi, lanjut dia, penggunaan hak itu tetap harus dilihat secara komprehensif sesuai situasi nasional yang sedang berkembang.
"Pertimbangan dan perhitungan yang melandasi penggunaan hak pilih itu, harus berdasar situasi dan kondisi riil yang dihadapi bangsa ini. Apakah penggunaan hak pilih itu banyak memberikan manfaat atau tidak bagi perkembangan demokrasi negara kita?" tanya Astaman.
Saat ini, kondisi perekonomian nasional belum stabil. "Dengan kondisi tersebut, orang akan mudah tergoda. Dengan uang seratus ribu saja, orang sudah rela antri sampai mati untuk dapatkan sembako. Bayangkan, kalau itu dilakukan dalam kampanye pemilu," ujarnya.
Jangan sampai, karena desakan ekonomi TNI menjadi kehilangan soliditas dan netralistas dalam menyalurkan aspirasinya. "Kemungkinan itu sangat manusiawi untuk terjadi. Itu sulit dihindari, karena situasi ekonomi yang belum mendukung," kata Astaman.
Apalagi kepentingan politik partai dan TNI pastinya berbeda. Partai politik, tentu sangat berkepentingan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. "Jika TNI gunakan hak politiknya, maka itu peluang yang bagus bagi partai politik," ujarnya.
Astaman mengatakan, sejarah sudah membuktikan muncul perpecahan di tubuh TNI jika sudah dimasuki aspirasi-aspirasi politik dari partai politik seperti yang terjadi pada era 1950-an dan 1965.
Berdasar itulah, maka penggunaan hak pilih bagi TNI pada 2009 belum perlu dilakukan karena situasi ekonomi nasional yang belum mendukung, ujarnya menegaskan.
Kapanlagi.com - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (PEPABRI) menilai, Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum saatnya menggunakan hak politiknya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mengingat kondisi perekonomian negara yang belum stabil yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap netralistas TNI.
Tidak menutup kemungkinan, perwira menengah dan prajurit berpangkat rendah tergoda politik uang karena tingkat kesejahteraan yang belum mencukupi dan kondisi perekonomian negara yang belum stabil, kata Ketua Umum PEPABRI I Gede Putra Astaman, kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis (30/11).
Ditemui usai seminar nasional 'Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara', ia mengatakan, hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara termasuk anggota TNI.
Tetapi, lanjut dia, penggunaan hak itu tetap harus dilihat secara komprehensif sesuai situasi nasional yang sedang berkembang.
"Pertimbangan dan perhitungan yang melandasi penggunaan hak pilih itu, harus berdasar situasi dan kondisi riil yang dihadapi bangsa ini. Apakah penggunaan hak pilih itu banyak memberikan manfaat atau tidak bagi perkembangan demokrasi negara kita?" tanya Astaman.
Saat ini, kondisi perekonomian nasional belum stabil. "Dengan kondisi tersebut, orang akan mudah tergoda. Dengan uang seratus ribu saja, orang sudah rela antri sampai mati untuk dapatkan sembako. Bayangkan, kalau itu dilakukan dalam kampanye pemilu," ujarnya.
Jangan sampai, karena desakan ekonomi TNI menjadi kehilangan soliditas dan netralistas dalam menyalurkan aspirasinya. "Kemungkinan itu sangat manusiawi untuk terjadi. Itu sulit dihindari, karena situasi ekonomi yang belum mendukung," kata Astaman.
Apalagi kepentingan politik partai dan TNI pastinya berbeda. Partai politik, tentu sangat berkepentingan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. "Jika TNI gunakan hak politiknya, maka itu peluang yang bagus bagi partai politik," ujarnya.
Astaman mengatakan, sejarah sudah membuktikan muncul perpecahan di tubuh TNI jika sudah dimasuki aspirasi-aspirasi politik dari partai politik seperti yang terjadi pada era 1950-an dan 1965.
Berdasar itulah, maka penggunaan hak pilih bagi TNI pada 2009 belum perlu dilakukan karena situasi ekonomi nasional yang belum mendukung, ujarnya menegaskan.