JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk bisa menyiasati iklim perdagangan di Indonesia agar konsumsi domestik dapat benjalan dengan baik. Kendati demikian, Apindo menyambut baik anjuran pemerintah untuk meningkatkan investasi domestik.
Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini memang pertumbuhan ekonomi didukung penuh oleh konsumsi domestik. Di satu sisi, pola industri di Indonesia hanya sedikit yang memang berperan sebagai global supply chain. Hariyadi mengatakan, hal ini sudah menjadi modal penting negara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kita perlu investasi domestik memang. Tapi di satu sisi, kita musti memproduksi kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi kita ini didorong sama konsumsi domestik. Waktunya kita beres-beres bagaimana caranya kita lakukan substitusi impor sebesar-besarnya,” ujar Hariyadi saat dihubungi Republika, Ahad (5/2).
Hariyadi menjelaskan, pengusaha pasti menambah modal untuk memperkuat likuiditas seiring target pertumbuhan ekonomi. Namun, Haniyadi menilai pemerintah juga harus membantu pengusaha dengan menciptakan iklim perdagangan yang ramah dan membuat pengusaha tidak harus tergerus kanena persaingan dengan asing.
“Ini kita tingkatkan nilai tambah. Ini kan juga persoalan daya saing. Kalau jadi pun kita kompetitif. ini momentumnya. Kita benahi itu supaya industri kita cost-nya lebih efisien,” ujan Haniyadi. Ia menilai pemerintah harus bisa membuat skema agar negara tak lagi tergantung pada impor bahan baku.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penguatan ekonomi domestik sangat penting dilakukan sebagai antisipasi untuk menghadapi ketidak pastian global yang terjadi sepanjang 2017. Sri menjelaskan, salah satu cara untuk memperkuat ekonomi dalam negeri adalah dengan meningkatkan kinerja investasi.
“Dalam hal ini menurut saya, diversifikasi (pendorong ekonomi di masing-masing daerah) menjadi kunci,” kata dia.
Sri menambahkan, 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis pemerintah juga semestinya bisa membantu meningkatkan minat investasi. Laju investasi di dalam negeri juga diyakini bakal terbantu oleh kenaikan harga komoditas.
Kendala investasi
Kepala Badan Koondinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengungkapkan lima kendala investasi di Indonesia yang mesti dipecahkan bersama-sama. Kendala pertama adalah banyak peraturan yang menghambat datangnya penanam modal. “Regulasi,
peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi,’ kata dia.
Ketiadaan kepastian hukum tetap membuat penanam modal nagujintuk mengembangkan usahanya di9ndo- nesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan. I
Kendala kedua,
adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan.
Lalu,
kendala ketiga, kualitas SDM yang relatif masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.
Dan
hambatan keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemenintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi tenkendala masalah sertifikasi, izin bangunan, serta zonasi lahan.
Hambatan terakhir, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Menurut Lembong, untuk mengatasi kendala itu, pemerintah harus giat membangun infrastruktun, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.
Gubernur Kepulauan Riau Nundin Basirun mengatakan, kesulitan utama investasi adalah banyaknya jalur birokrasi , Bahkan, proses perizinan butuh bertahun-tahun. • antara ed: sstya festiani
Sumber Republika
Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini memang pertumbuhan ekonomi didukung penuh oleh konsumsi domestik. Di satu sisi, pola industri di Indonesia hanya sedikit yang memang berperan sebagai global supply chain. Hariyadi mengatakan, hal ini sudah menjadi modal penting negara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kita perlu investasi domestik memang. Tapi di satu sisi, kita musti memproduksi kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi kita ini didorong sama konsumsi domestik. Waktunya kita beres-beres bagaimana caranya kita lakukan substitusi impor sebesar-besarnya,” ujar Hariyadi saat dihubungi Republika, Ahad (5/2).
Hariyadi menjelaskan, pengusaha pasti menambah modal untuk memperkuat likuiditas seiring target pertumbuhan ekonomi. Namun, Haniyadi menilai pemerintah juga harus membantu pengusaha dengan menciptakan iklim perdagangan yang ramah dan membuat pengusaha tidak harus tergerus kanena persaingan dengan asing.
“Ini kita tingkatkan nilai tambah. Ini kan juga persoalan daya saing. Kalau jadi pun kita kompetitif. ini momentumnya. Kita benahi itu supaya industri kita cost-nya lebih efisien,” ujan Haniyadi. Ia menilai pemerintah harus bisa membuat skema agar negara tak lagi tergantung pada impor bahan baku.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penguatan ekonomi domestik sangat penting dilakukan sebagai antisipasi untuk menghadapi ketidak pastian global yang terjadi sepanjang 2017. Sri menjelaskan, salah satu cara untuk memperkuat ekonomi dalam negeri adalah dengan meningkatkan kinerja investasi.
“Dalam hal ini menurut saya, diversifikasi (pendorong ekonomi di masing-masing daerah) menjadi kunci,” kata dia.
Sri menambahkan, 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis pemerintah juga semestinya bisa membantu meningkatkan minat investasi. Laju investasi di dalam negeri juga diyakini bakal terbantu oleh kenaikan harga komoditas.
Kendala investasi
Kepala Badan Koondinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengungkapkan lima kendala investasi di Indonesia yang mesti dipecahkan bersama-sama. Kendala pertama adalah banyak peraturan yang menghambat datangnya penanam modal. “Regulasi,
peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi,’ kata dia.
Ketiadaan kepastian hukum tetap membuat penanam modal nagujintuk mengembangkan usahanya di9ndo- nesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan. I
Kendala kedua,
adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan.
Lalu,
kendala ketiga, kualitas SDM yang relatif masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.
Dan
hambatan keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemenintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi tenkendala masalah sertifikasi, izin bangunan, serta zonasi lahan.
Hambatan terakhir, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Menurut Lembong, untuk mengatasi kendala itu, pemerintah harus giat membangun infrastruktun, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.
Gubernur Kepulauan Riau Nundin Basirun mengatakan, kesulitan utama investasi adalah banyaknya jalur birokrasi , Bahkan, proses perizinan butuh bertahun-tahun. • antara ed: sstya festiani
Sumber Republika