Pilkada menyisakan kasus

[Administrator]

Komisi II DPR menyatakan prihatin dengan banyaknya kekacauan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat penyelenggaranya yang tidak profesional dan tidak mandiri. Untuk itu, Komisi II DPR mendesak
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera membentuk Dewan Kehormatan (DK) KPU agar bisa memproses dugaan pelanggaran dalam penyelenggara pilkada.

“Sehubungan dengan dugaan telah terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada oleh penyelenggara pemilu, Komisi II DPR mendesak KPU dan Bawaslu segera membentuk dewan kehormatan selambat-lambatnya 15 Juni 2010,” kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan, desakan itu resmi kesimpulan dan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu dalam menyikapi berbagai persoalan pilkada. “Jadi yang kita butuhkan KPU itu merespons persoalan dengan cepat. Kita berharap KPU itu mandiri atau independen sehingga tidak menimbulkan permasalahan,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Anggota Komisi II DPR dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Ida Fauziyah mengatakan, permasalahan yang terjadi di pilkada sebenarnya bisa diantisipasi bendasarkan pilkada sebelum Pemilu 2009. “Ternyata penyeleng
garaan pilkada banyak persoalan yang seharusnya kita bisa belajar dan pilkada sebelum Pemilu Legislatif 2009.

Namun, yang saya baca adalah ketidakmampuan dalam mengatasi keadaan. Itu kenapa penting untuk KPU dan Bawaslu membentuk DK,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota KPU I Gust Putu Artha mengatakan, pihaknya hanya akan membentuk DK KPU jika ada bukti riil telah terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota KPU baik pusat maupun provinsi. Dia mencontohkan bagaimana pihaknya membentuk DK ketika ada dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.


sumber : sindo

 

[tetermakanteter]

Bls: Pilkada menyisakan kasus

Pi1kada dimana-mana se1a1u meningga1kan kasus,,tentu ada sebab musababnya?
Ka1au1ah masyarakat 1uas mengerti arti po1itik seharusnya gak usah diperdebatkan 1agi masa1ah kasus pi1kada,,karena yang menentukan pi1ihan kan masyarakat sendiri.wa1au macam manapun negara kita tetap banyak masa1ah dan kasus,dimana permasa1ahan dan kasus itu muncu1nya dari pemerintah sendiri.suatu contoh;
-kenapa ca1on gubernur,bupati,wa1ikota sanggup menca1onkan diri wa1aupun dengan biaya maha1,,,?

seharusnya para ca1on tersebut(gubernur,bupati,wa1ikota) berpikir 1ebih du1u sebe1um menca1onkan diri,karena biaya tuk menjadi ca1on tersebut cukup maha1,,,jgn ikut bertarung jika takut ka1ah,,itu aja prinsifnya.

dan apa yang dikejar para ca1on gubernur,bupati,wa1ikota yang sanggup menge1uarkan biaya banyak untuk menjadi pemimpin daerah,,?

jawabannya ada pada kantong para ca1on tersebut......