ROMA, KAMIS - Presiden Italia Giorgio Napolitano, Kamis (22/2), langsung bekerja keras untuk mengatasi krisis politik di negaranya setelah pengunduran diri Perdana Menteri Romano Prodi, Rabu lalu. Prodi mundur setelah kebijakan luar negerinya tidak mendapat dukungan dalam pemungutan suara di Senat.
Pemungutan suara yang berbuntut mundurnya Prodi itu terkait rencana PM Italia yang baru bertugas 10 bulan itu untuk mempertahankan 1.800 tentara Italia di Afganistan dan rencana perluasan sebuah pangkalan angkatan udara AS di Italia utara.
Kedua kebijakan Prodi itu mendapat tentangan, terutama dari kelompok partai-partai kiri di pemerintahan koalisinya. Akan tetapi, oposisi dari kalangan konservatif yang dipimpin Silvio Berlusconi-lah yang kemudian memaksa Prodi mundur.
Pada Kamis, Presiden Italia melakukan pertemuan dengan seluruh pemimpin politik di negara itu, namun hasilnya belum diketahui.
Presiden Napolitano kemungkinan akan menyerukan pemilihan umum baru jika kesepakatan tidak dicapai mengenai pembentukan sebuah pemerintahan koalisi baru.
"Kami siap menegaskan kembali kepercayaan penuh kami kepada pemerintahan Prodi. Mari kita berharap konsultasi akan bermanfaat menjadikan banyak hal menjadi jelas dan mendukung bersama-sama pemerintahan baru," ungkap Dario Franceschini, seorang ketua Partai Pohon Zaitun, kelompok terbesar di koalisi pemerintahan Prodi.
Gagal capai 160 suara
Pada pemungutan suara di Senat, koalisi Prodi yang sebetulnya menduduki posisi mayoritas dengan keunggulan satu kursi gagal mengumpulkan 160 suara dukungan yang dipersyaratkan. Koalisi partai-partai pendukung Prodi hanya mengumpulkan 158 suara, sedangkan 136 suara lainnya menolak kebijakan pemerintah itu, dan 24 senator menyatakan abstain.
Pengumuman hasil perolehan suara di Senat itu langsung disambut teriakan "mundur! mundur!" dari para senator sayap kanan. Berlusconi pun mendesak Prodi untuk mengundurkan diri secepatnya.
Meskipun pemungutan suara itu bukan pemungutan suara resmi terkait kepercayaan kepada pemerintah, Menteri Luar Negeri Italia Massimo D?Alema, Selasa lalu, sudah menyatakan bahwa para pejabat pemerintahan akan "kembali ke rumah" jika kalah.
"Ini adalah sesuatu yang dalam, serius, dan fakta yang mengkhawatirkan dengan tidak diperolehnya posisi mayoritas atas apa yang disampaikan seorang menteri luar negeri," aku Vannino Chiti, menteri yang bertugas berhubungan dengan parlemen.
Segera setelah hasil pemungutan suara itu diumumkan, Prodi menggelar pertemuan dengan D?Alema, Menteri Pertahanan Arturo Parisi, dan Wakil Perdana Menteri Francesco Rutelli. Prodi kemudian menyampaikan pengunduran dirinya dengan sukarela kepada presiden.
Napolitano yang tengah melakukan kunjungan ke Bologna langsung memutuskan kembali ke Roma untuk segera mengatasi krisis politik itu.
Konstitusi Italia mengharuskan presiden segera mengatasi krisis pemerintahan pada saat Prodi masih tetap memegang posisi sebagai penjabat sementara.
Beberapa analis menyebut adanya tiga skenario utama yang mungkin berjalan. Jika presiden merasakan cukup dukungan kepada Prodi di antara partai-partai kiri tengah, presiden bisa meminta Prodi membentuk sebuah pemerintahan baru atau pergi ke parlemen untuk meminta dilakukan pemungutan suara apakah pemerintah masih dipercaya atau tidak. Jika mayoritas suara di parlemen masih percaya, Prodi bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri.
Jika dukungan kepada Prodi tidak cukup kuat, Napolitano bisa meminta orang lain, kemungkinan Menteri Dalam Negeri Giuliano Amato, untuk membentuk pemerintahan sementara yang terdiri dari para pakar dengan dukungan dari berbagai partai.
Jika kesepakatan tidak diperoleh mengenai siapa yang selayaknya menjadi perdana menteri, Napolitano bisa memaksa pembubaran parlemen dan mengumumkan pemilihan umum dipercepat, meski opsi ini kelihatannya belum akan dilakukan pada saat ini.
Para pengamat sependapat, jika pemerintahan Prodi diteruskan, posisinya akan sangat rentan karena pertikaian di dalam sangat keras sehingga sulit untuk mencapai persetujuan atas berbagai isu, mulai dari misi militer sampai hak-hak kelompok sesama jenis.
Pemungutan suara yang berbuntut mundurnya Prodi itu terkait rencana PM Italia yang baru bertugas 10 bulan itu untuk mempertahankan 1.800 tentara Italia di Afganistan dan rencana perluasan sebuah pangkalan angkatan udara AS di Italia utara.
Kedua kebijakan Prodi itu mendapat tentangan, terutama dari kelompok partai-partai kiri di pemerintahan koalisinya. Akan tetapi, oposisi dari kalangan konservatif yang dipimpin Silvio Berlusconi-lah yang kemudian memaksa Prodi mundur.
Pada Kamis, Presiden Italia melakukan pertemuan dengan seluruh pemimpin politik di negara itu, namun hasilnya belum diketahui.
Presiden Napolitano kemungkinan akan menyerukan pemilihan umum baru jika kesepakatan tidak dicapai mengenai pembentukan sebuah pemerintahan koalisi baru.
"Kami siap menegaskan kembali kepercayaan penuh kami kepada pemerintahan Prodi. Mari kita berharap konsultasi akan bermanfaat menjadikan banyak hal menjadi jelas dan mendukung bersama-sama pemerintahan baru," ungkap Dario Franceschini, seorang ketua Partai Pohon Zaitun, kelompok terbesar di koalisi pemerintahan Prodi.
Gagal capai 160 suara
Pada pemungutan suara di Senat, koalisi Prodi yang sebetulnya menduduki posisi mayoritas dengan keunggulan satu kursi gagal mengumpulkan 160 suara dukungan yang dipersyaratkan. Koalisi partai-partai pendukung Prodi hanya mengumpulkan 158 suara, sedangkan 136 suara lainnya menolak kebijakan pemerintah itu, dan 24 senator menyatakan abstain.
Pengumuman hasil perolehan suara di Senat itu langsung disambut teriakan "mundur! mundur!" dari para senator sayap kanan. Berlusconi pun mendesak Prodi untuk mengundurkan diri secepatnya.
Meskipun pemungutan suara itu bukan pemungutan suara resmi terkait kepercayaan kepada pemerintah, Menteri Luar Negeri Italia Massimo D?Alema, Selasa lalu, sudah menyatakan bahwa para pejabat pemerintahan akan "kembali ke rumah" jika kalah.
"Ini adalah sesuatu yang dalam, serius, dan fakta yang mengkhawatirkan dengan tidak diperolehnya posisi mayoritas atas apa yang disampaikan seorang menteri luar negeri," aku Vannino Chiti, menteri yang bertugas berhubungan dengan parlemen.
Segera setelah hasil pemungutan suara itu diumumkan, Prodi menggelar pertemuan dengan D?Alema, Menteri Pertahanan Arturo Parisi, dan Wakil Perdana Menteri Francesco Rutelli. Prodi kemudian menyampaikan pengunduran dirinya dengan sukarela kepada presiden.
Napolitano yang tengah melakukan kunjungan ke Bologna langsung memutuskan kembali ke Roma untuk segera mengatasi krisis politik itu.
Konstitusi Italia mengharuskan presiden segera mengatasi krisis pemerintahan pada saat Prodi masih tetap memegang posisi sebagai penjabat sementara.
Beberapa analis menyebut adanya tiga skenario utama yang mungkin berjalan. Jika presiden merasakan cukup dukungan kepada Prodi di antara partai-partai kiri tengah, presiden bisa meminta Prodi membentuk sebuah pemerintahan baru atau pergi ke parlemen untuk meminta dilakukan pemungutan suara apakah pemerintah masih dipercaya atau tidak. Jika mayoritas suara di parlemen masih percaya, Prodi bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai perdana menteri.
Jika dukungan kepada Prodi tidak cukup kuat, Napolitano bisa meminta orang lain, kemungkinan Menteri Dalam Negeri Giuliano Amato, untuk membentuk pemerintahan sementara yang terdiri dari para pakar dengan dukungan dari berbagai partai.
Jika kesepakatan tidak diperoleh mengenai siapa yang selayaknya menjadi perdana menteri, Napolitano bisa memaksa pembubaran parlemen dan mengumumkan pemilihan umum dipercepat, meski opsi ini kelihatannya belum akan dilakukan pada saat ini.
Para pengamat sependapat, jika pemerintahan Prodi diteruskan, posisinya akan sangat rentan karena pertikaian di dalam sangat keras sehingga sulit untuk mencapai persetujuan atas berbagai isu, mulai dari misi militer sampai hak-hak kelompok sesama jenis.