Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor menuntut agar pasukan TNI-AU ditarik mundur dari Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, menyusul peristiwa yang disebut "Senin Kelabu" pada 22 Januari 2007.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Bogor, Jumat, menurut jurubicara PMII Komisariat UIKA, Ade, selain menuntut ditariknya pasukan TNI dari desa tersebut, mereka juga meminta agar aparat TNI-AU yang melalukan kekerasan terhadap warga sipil di Rumpin diusut tuntas.
"Berikan keadilan kepada rakyat dan kembalikan ketentaraman di tanah Rumpin," katanya.
Selain itu, elemen mahasiswa itu juga meminta agar supremasi hukum ditegakkan di Indonesia dengan memperhatikan hak asasi manusia (HAM).
Pada hari Kamis (25/1) Kapolres Bogor AKBP Irlan menyatakan, kondisi Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, saat ini sudah kondusif paska kerusuhan antara warga dan aparat TNI-AU dari Lanud Atang Sanjaya, pada Senin (22/1) lalu.
Dengan kondisi itu, Polres Bogor sudah menarik pasukannya dari Rumpin, dan hanya aparat dari Polsek Rumpin yang memang bertugas di sana.
"Pada musyawarah antara Polres, Muspika, dan warga, pada Senin malam lalu, sudah disepakati untuk saling menahan diri. Warga sudah menyatakan sikap, tidak melakukan aksi unjuk rasa lagi. Saat ini kondisinya sudah normal," kata Kapolres Bogor AKBP Irlan kepada ANTARA di Cibinong, Kamis.
Dalam musyawarah tersebut warga juga menyatakan bahwa menyikapi tindakan kekerasan yang terjadi, warga akan menempuh jalur hukum, yakni melakukan gugatan melalui pengadilan negeri (PN).
"Warga akan meminta bantuan pengacara yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.
Sedangkan terhadap keberadaan TNI-AU yang melakukan penggalian tanah untuk pembuatan "water training" di lokasi yang terjadi kerusuhan, menurut dia, hal itu di luar wewenang Polri, karena TNI memiliki kesatuan sendiri.
Kepala Bagian Humas Pemkab Bogor, M Sjahuri menyatakan, menindaklanjuti kerusuhan di Rumpin, Pemkab Bogor minta semua pihak terkait, terutama TNI-AU dari Lanud Atang Sanjaya dan warga setempat, agar bisa saling menahan diri.
Pemkab akan segera mengirimkan surat ke pimpinan TNI-AU di Lanud Atang Sanjaya Bogor untuk segera menarik pasukannya dari Rumpin. "Pemkab juga akan segera mengirimkan surat kepada Kapolres Bogor untuk menerjunkan pasukannya di Rumpin, guna menjamin keamanan warga yang masih trauma," katanya.
Dijelaskannya, konflik yang terjadi di Rumpin bisa segera diatasi, jika para pihak bisa saling menahan diri. Saat ini, warga laki-laki masih trauma sehingga mereka memilih mengungsi di rumah keluarga masing-masing di luar Desa Sukamulya dan masih takut untuk kembali ke desanya.
"Karena itu, Pemkab minta Kapolres Bogor menerjunkan pasukannya untuk menjamin keamanan di Desa Sukamulya, sehingga situasinya bisa berangsur-angsur kondusif," katanya.
Sementara itu, Camat Rumpin Dace Supriyadi menyatakan, setelah terjadi kerusuhan, pada Senin (22/1) malam, Kapolwil Bogor Kombes Sukrawardi Dahlan dan Kapolres Bogor AKBP Irlan mengunjungi Desa Sukamulya.
Kapolwil dan Kapolres kemudian melakukan musyawarah dengan Muspika Kecamatan Rumpin dan tokoh masyarakat setempat di Kantor Kecamatan Rumpin.
Dari musyawarah tersebut, menurut dia, kedua belah pihak, baik TNI-AU maupun warga masyarakat diminta untuk bisa saling menahan diri dan segera mencapai penyelesaian.
"Warga menyatakan akan mematuhi permintaan Kapolwil untuk tidak melakukan aksi unjukrasa selama persoalan ini diproses," katanya.
Dalam diskusi tersebut, katanya, warga juga meminta agar Kapolwil bisa menghentikan kegiatan TNI-AU dan warga warga juga menyatakan akan menempuh jalur hukum atas tindakan kekerasa yang terjadi terhadap warga setempat.
Selain itu, warga juga akan meminta bantuan DPRD Kabupaten Bogor, untuk mengadukan persoalan ini ke DPR-RI.
Sementara itu, seorang warga Rumpin, Yaya Sudira menuturkan, kerusuhan yang meletus di Rumpin, berawal dari aksi unjuk rasa warga setempat terhadap aktivitas yang dilakukan TNI-AU yang melakukan penggalian menggunakan alat berat eksavator.
Pada Senin (22/1) siang, aparat TNI-AU melakukan aktivitas lagi dan dihadang oleh warga. "Terjadi aksi saling hadang. Kemudian, ada yang melempar bata merah ke arah warga dan mengenai seorang warga. Lemparan tersebut memicu kemarahan warga dan kerusuhan pun meletus," katanya.
Ia menyayangkan meletusnya kerusuhan yang menimbulkan korban di kalangan warga serta sikap aparat Polsek Rumpin yang tidak segera melerai kerusuhan.
Menurut Kepala Desa Sukamulya, Suganda, sampai Rabu (24/1) malam, situasi Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, masih sunyi dan mencekam.
"Banyak warga laki-laki yang mengungsi dan belum berani pulang ke rumah mereka masing-masing. Di Kampung Cibitung, hanya ada beberapa warga laki-laki, termasuk saya," katanya.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Bogor, Jumat, menurut jurubicara PMII Komisariat UIKA, Ade, selain menuntut ditariknya pasukan TNI dari desa tersebut, mereka juga meminta agar aparat TNI-AU yang melalukan kekerasan terhadap warga sipil di Rumpin diusut tuntas.
"Berikan keadilan kepada rakyat dan kembalikan ketentaraman di tanah Rumpin," katanya.
Selain itu, elemen mahasiswa itu juga meminta agar supremasi hukum ditegakkan di Indonesia dengan memperhatikan hak asasi manusia (HAM).
Pada hari Kamis (25/1) Kapolres Bogor AKBP Irlan menyatakan, kondisi Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, saat ini sudah kondusif paska kerusuhan antara warga dan aparat TNI-AU dari Lanud Atang Sanjaya, pada Senin (22/1) lalu.
Dengan kondisi itu, Polres Bogor sudah menarik pasukannya dari Rumpin, dan hanya aparat dari Polsek Rumpin yang memang bertugas di sana.
"Pada musyawarah antara Polres, Muspika, dan warga, pada Senin malam lalu, sudah disepakati untuk saling menahan diri. Warga sudah menyatakan sikap, tidak melakukan aksi unjuk rasa lagi. Saat ini kondisinya sudah normal," kata Kapolres Bogor AKBP Irlan kepada ANTARA di Cibinong, Kamis.
Dalam musyawarah tersebut warga juga menyatakan bahwa menyikapi tindakan kekerasan yang terjadi, warga akan menempuh jalur hukum, yakni melakukan gugatan melalui pengadilan negeri (PN).
"Warga akan meminta bantuan pengacara yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.
Sedangkan terhadap keberadaan TNI-AU yang melakukan penggalian tanah untuk pembuatan "water training" di lokasi yang terjadi kerusuhan, menurut dia, hal itu di luar wewenang Polri, karena TNI memiliki kesatuan sendiri.
Kepala Bagian Humas Pemkab Bogor, M Sjahuri menyatakan, menindaklanjuti kerusuhan di Rumpin, Pemkab Bogor minta semua pihak terkait, terutama TNI-AU dari Lanud Atang Sanjaya dan warga setempat, agar bisa saling menahan diri.
Pemkab akan segera mengirimkan surat ke pimpinan TNI-AU di Lanud Atang Sanjaya Bogor untuk segera menarik pasukannya dari Rumpin. "Pemkab juga akan segera mengirimkan surat kepada Kapolres Bogor untuk menerjunkan pasukannya di Rumpin, guna menjamin keamanan warga yang masih trauma," katanya.
Dijelaskannya, konflik yang terjadi di Rumpin bisa segera diatasi, jika para pihak bisa saling menahan diri. Saat ini, warga laki-laki masih trauma sehingga mereka memilih mengungsi di rumah keluarga masing-masing di luar Desa Sukamulya dan masih takut untuk kembali ke desanya.
"Karena itu, Pemkab minta Kapolres Bogor menerjunkan pasukannya untuk menjamin keamanan di Desa Sukamulya, sehingga situasinya bisa berangsur-angsur kondusif," katanya.
Sementara itu, Camat Rumpin Dace Supriyadi menyatakan, setelah terjadi kerusuhan, pada Senin (22/1) malam, Kapolwil Bogor Kombes Sukrawardi Dahlan dan Kapolres Bogor AKBP Irlan mengunjungi Desa Sukamulya.
Kapolwil dan Kapolres kemudian melakukan musyawarah dengan Muspika Kecamatan Rumpin dan tokoh masyarakat setempat di Kantor Kecamatan Rumpin.
Dari musyawarah tersebut, menurut dia, kedua belah pihak, baik TNI-AU maupun warga masyarakat diminta untuk bisa saling menahan diri dan segera mencapai penyelesaian.
"Warga menyatakan akan mematuhi permintaan Kapolwil untuk tidak melakukan aksi unjukrasa selama persoalan ini diproses," katanya.
Dalam diskusi tersebut, katanya, warga juga meminta agar Kapolwil bisa menghentikan kegiatan TNI-AU dan warga warga juga menyatakan akan menempuh jalur hukum atas tindakan kekerasa yang terjadi terhadap warga setempat.
Selain itu, warga juga akan meminta bantuan DPRD Kabupaten Bogor, untuk mengadukan persoalan ini ke DPR-RI.
Sementara itu, seorang warga Rumpin, Yaya Sudira menuturkan, kerusuhan yang meletus di Rumpin, berawal dari aksi unjuk rasa warga setempat terhadap aktivitas yang dilakukan TNI-AU yang melakukan penggalian menggunakan alat berat eksavator.
Pada Senin (22/1) siang, aparat TNI-AU melakukan aktivitas lagi dan dihadang oleh warga. "Terjadi aksi saling hadang. Kemudian, ada yang melempar bata merah ke arah warga dan mengenai seorang warga. Lemparan tersebut memicu kemarahan warga dan kerusuhan pun meletus," katanya.
Ia menyayangkan meletusnya kerusuhan yang menimbulkan korban di kalangan warga serta sikap aparat Polsek Rumpin yang tidak segera melerai kerusuhan.
Menurut Kepala Desa Sukamulya, Suganda, sampai Rabu (24/1) malam, situasi Kampung Cibitung, Desa Sukamulya, masih sunyi dan mencekam.
"Banyak warga laki-laki yang mengungsi dan belum berani pulang ke rumah mereka masing-masing. Di Kampung Cibitung, hanya ada beberapa warga laki-laki, termasuk saya," katanya.