Sumber : http://www.rumah.com/berita-properti
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menunggu respon dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan insentif bagi pengembang. Tujuannya, agar pengembang lebih tertarik membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) sehingga program 1.000 tower dapat diaktifkan kembali.
Djan Faridz mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Joko Widodo agar merevisi kebijakan terkait besaran Koefisien Luas Bangunan (KLB). "Maksudnya, agar bersama-sama meninjau peraturan tentang KLB. Jadi supaya pengembang lebih tertarik membangun," kata Menteri Perumahan Rakyat di Jakarta, hari ini (4/1).
Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, pengembang harus memenuhi persyaratan KLB 3,5, sehingga satu bangunan terdiri dari 12 lantai. Menurut Djan, setidaknya KLB dinaikkan menjadi 6, sehingga pengembang dapat membangun hingga ketingggian 24 lantai, atau bahkan 30 lantai.
Usulan tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Setyo Maharso, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI). Latar belakangnya adalah tingginya harga tanah di Jakarta, yang membuat program 1.000 tower yang telah dicanangkan sejak 2007 lalu tersendat.
Di sisi lain, Djan Faridz melanjutkan, Kemenpera dalam program 1.000 tower ini berkomitmen untuk membantu menyediakan lahan. "Kami akan dorong realisasi program ini dengan menyediakan lahan. Caranya kami akan bekerja sama dengan BUMN seperti PT Pertamina, PT PLN, Bulog, dan lain-lain," urai dia.
SOURCE
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menunggu respon dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan insentif bagi pengembang. Tujuannya, agar pengembang lebih tertarik membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) sehingga program 1.000 tower dapat diaktifkan kembali.
Djan Faridz mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Joko Widodo agar merevisi kebijakan terkait besaran Koefisien Luas Bangunan (KLB). "Maksudnya, agar bersama-sama meninjau peraturan tentang KLB. Jadi supaya pengembang lebih tertarik membangun," kata Menteri Perumahan Rakyat di Jakarta, hari ini (4/1).
Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, pengembang harus memenuhi persyaratan KLB 3,5, sehingga satu bangunan terdiri dari 12 lantai. Menurut Djan, setidaknya KLB dinaikkan menjadi 6, sehingga pengembang dapat membangun hingga ketingggian 24 lantai, atau bahkan 30 lantai.
Usulan tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Setyo Maharso, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI). Latar belakangnya adalah tingginya harga tanah di Jakarta, yang membuat program 1.000 tower yang telah dicanangkan sejak 2007 lalu tersendat.
Di sisi lain, Djan Faridz melanjutkan, Kemenpera dalam program 1.000 tower ini berkomitmen untuk membantu menyediakan lahan. "Kami akan dorong realisasi program ini dengan menyediakan lahan. Caranya kami akan bekerja sama dengan BUMN seperti PT Pertamina, PT PLN, Bulog, dan lain-lain," urai dia.
SOURCE
Last edited: