azizi
New member
Pemerintah Jangan Terjebak Opsi meski masih sebatas wacana, niat pemerintah melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sepeda motor mendapat respons serius.
Kalangan pengguna dan produsen kendaraan roda dua itu menilai rencana pemerintah tersebut tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada. Kesannya pemerintah sudah kehilangan akal sehat dalam upaya memangkas nilai subsidi BBM yang terus meningkat tiap tahun.
Di dunia maya, terutama pada situs jejaring sosial, tiba-tiba merebak provokasi untuk memboikot rencana pemerintah tersebut, Mereka yang menamakan diri kelompok biker (pemakai sepeda motor) menebar kata-kata penuh amarah Yang menjadi pertanyaan, pemerintah kok bisa segegabah itu?
Sepertinya respons negatif tersebut sama sekali tidak terlintas dibenak para pengambil kebijakan. Sebelumnya,kabar yang tersiar, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Evita Legowo sudah sepakat dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor.
Terlepas dari kemanahan para biker dengan menggunakan akal sehat, apakah kebijakan pelarangan sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi akan berdampak dalam menekan angka subsidi bahan bakar?
Direktur Eksekutif Reforminen Institute Pri Agung Rakhmanto menilai wacana kebijakan tersebut tak layak untuk diwujudkan. Mengapa? Berdasarkan hasil penelitian, sepeda motor hanya menghabiskan premium bersubsidi sebanyak 5,76 juta kiloliter (kl) per tahun, atau sekitar 27 % dari total kuota premium bersubsidi sebesar 21 juta kl.
Bandingkan dengan konsumsi untuk automotif yang mencapai 73% dari total kuota. Artinya, sebelum "menertibkan” sepeda motor dari penggunaan premium bersubsidi, alangkah bijaknya pemerintah menuntaskan dulu pada kelompok pengguna paling dominan. Yang terjadi saat ini, kebijakan pelarangan pemakaian premium bersubsidi pada automotif masih dalam tahap perdebatan. Padahal,rencana pemerintah yang semula akan menerapkan kebijakan tersebut tahun depan telah dikoreksi dengan menargetkan aturan itu dapat diberlakukan paling lambat akhir tahun ini.
Karenaitu,tak ada salahnya pemerintah kembali menimbang-nimbang untuk tidak membahas dulu rencana pelarangan penggunaan premium bersubsidi untuk kendaraan roda dua. Jangan sampai berharap menekan subsidi bahan bakar tetapi dampak yang timbul justru lebih merugikan. Apalagi belakangan AISI membela din bahwa pertemuan dengan pemerintahbarusebataspembahasansecarateknis,belummenyentuhsoal kebijakan pelarangan penggunnan premium bersubsidi untuk sepeda motor.
Pihak AISI sendiri belum bersikap sehubungan merebaknya kabar rencana kebijakan pemerintah meminimalisasi angka subsidi BBM. Pengurus AISI mengaku, dalam pertemuan dengan pemerintah tidak ada kesepákatan mendukung atau menolak wacana kebijakan pemerintah yang langsung direspons luas masyarakat. “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya menanyakan masalah teknis, tidak terkait rencana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi,” papar Ketua AISI Gunadi Sindhuwinata yang mencoba meluruskan pernyataan pemerintah sebelumnya.
Kebijakan pemerintah untuk membatasi subsidi BBM memang sedang berlomba dengan waktu,dimana kebijakan itu harus jalan tahunini. Disisi lain, konsumsi BBM bersubsidi terus melambung, tahun ini diprediksi mencapai 40,1 juta kl menurut versi BPH Migas.
sindo
Kalangan pengguna dan produsen kendaraan roda dua itu menilai rencana pemerintah tersebut tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada. Kesannya pemerintah sudah kehilangan akal sehat dalam upaya memangkas nilai subsidi BBM yang terus meningkat tiap tahun.
Di dunia maya, terutama pada situs jejaring sosial, tiba-tiba merebak provokasi untuk memboikot rencana pemerintah tersebut, Mereka yang menamakan diri kelompok biker (pemakai sepeda motor) menebar kata-kata penuh amarah Yang menjadi pertanyaan, pemerintah kok bisa segegabah itu?
Sepertinya respons negatif tersebut sama sekali tidak terlintas dibenak para pengambil kebijakan. Sebelumnya,kabar yang tersiar, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Evita Legowo sudah sepakat dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor.
Terlepas dari kemanahan para biker dengan menggunakan akal sehat, apakah kebijakan pelarangan sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi akan berdampak dalam menekan angka subsidi bahan bakar?
Direktur Eksekutif Reforminen Institute Pri Agung Rakhmanto menilai wacana kebijakan tersebut tak layak untuk diwujudkan. Mengapa? Berdasarkan hasil penelitian, sepeda motor hanya menghabiskan premium bersubsidi sebanyak 5,76 juta kiloliter (kl) per tahun, atau sekitar 27 % dari total kuota premium bersubsidi sebesar 21 juta kl.
Bandingkan dengan konsumsi untuk automotif yang mencapai 73% dari total kuota. Artinya, sebelum "menertibkan” sepeda motor dari penggunaan premium bersubsidi, alangkah bijaknya pemerintah menuntaskan dulu pada kelompok pengguna paling dominan. Yang terjadi saat ini, kebijakan pelarangan pemakaian premium bersubsidi pada automotif masih dalam tahap perdebatan. Padahal,rencana pemerintah yang semula akan menerapkan kebijakan tersebut tahun depan telah dikoreksi dengan menargetkan aturan itu dapat diberlakukan paling lambat akhir tahun ini.
Karenaitu,tak ada salahnya pemerintah kembali menimbang-nimbang untuk tidak membahas dulu rencana pelarangan penggunaan premium bersubsidi untuk kendaraan roda dua. Jangan sampai berharap menekan subsidi bahan bakar tetapi dampak yang timbul justru lebih merugikan. Apalagi belakangan AISI membela din bahwa pertemuan dengan pemerintahbarusebataspembahasansecarateknis,belummenyentuhsoal kebijakan pelarangan penggunnan premium bersubsidi untuk sepeda motor.
Pihak AISI sendiri belum bersikap sehubungan merebaknya kabar rencana kebijakan pemerintah meminimalisasi angka subsidi BBM. Pengurus AISI mengaku, dalam pertemuan dengan pemerintah tidak ada kesepákatan mendukung atau menolak wacana kebijakan pemerintah yang langsung direspons luas masyarakat. “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya menanyakan masalah teknis, tidak terkait rencana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi,” papar Ketua AISI Gunadi Sindhuwinata yang mencoba meluruskan pernyataan pemerintah sebelumnya.
Kebijakan pemerintah untuk membatasi subsidi BBM memang sedang berlomba dengan waktu,dimana kebijakan itu harus jalan tahunini. Disisi lain, konsumsi BBM bersubsidi terus melambung, tahun ini diprediksi mencapai 40,1 juta kl menurut versi BPH Migas.
sindo