LENSAINDONESIA.COM: Front Revolusioner Selamatkan Banten (FOROS Banten) menilai gaya hidup glamor dari Gubernur Banten Ratu Atut sama halnya sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyatnya. Gaya hidup tersebut dianggap bertolak belakang bila menengok kondisi Banten sebagai Provinsi paling tinggi angka penganggurannya dengan TPT mencapai 10,72 persen dari jumlah penduduk.
Provinsi Banten masuk dalam posisi kelima dalam peringkat gizi buruk, selain itu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ratu Atut Choisiyah tersebut juga berada pada 15 besar Provinsi terkorup di Indonesia.
“Hal tersebut merupakan penghinaan, nilai-nilai kemanusiaan hilang terberangus oleh tirani yang merajalela” ujar Koordinator Aksi FOROS, Yandi di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Dalam aksi kali ini, FOROS Banten juga meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas semua kasus yang diduga melibatkan Ratu Atut seperti kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Banten, proyek pembangunan Rumah Sakit Balaraja, dan proyek pembangunan jalan Serang-Pandeglang.
“Tak hanya korupsi, praktek politik Dinasti (kekerabatan) yang menggurita di Banten itu sesungguhnya sudah mencederai nilai-nilai demokrasi,” tambah Yandi.
Sebelumnya, Ratu Atut memang memiliki urusan dengan KPK. Selain dugaan penyelewengan dana Bansos Banten yang sedang diselidiki oleh KPK, Atut juga diduga bertanggung jawab atas kasus pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Banten. Kasus serupa sudah menimpa adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana dalam kasus pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan.
Namun, sampai saat itu kasus pengadaan alat kesehatan Banten maupun dana Bansos masih dalam tahap penyelidikan, KPK masih belum bisa menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kedua, kasus tersebut diduga ada kaitannya dengan gurita bisnis Atut dimana seluruh perusahaan yang ikut tender dalam proyek di Provinsi Banten adalah milik keluarga Ratu Atut.
