askom
New member
JAKARTA - Kebijakan redenominasi oleh Bank Indonesia dan pemerintah dapat menaikkan martabat bangsa di kancah dunia. Redenominasi membuat rupiah semakin berwibawa karena pecahan rupiah jadi tidak terpaut jauh dengan dolar AS, dolar Singapura, dolar Australia, Euro, Yen dan mata uang lainnya.
"Jadi langkah melakukan redenominasi tidak perlu dikhawatirkan sama sekali," kata aktivis Gerakan Pemuda Anshor, Munadi Herlambang, hari ini.
Menurut dia, Indonesia adalah negara urutan ke 3 dengan pecahan uang besar. Urutan pertama negara Zimbabwe dengan pecahan 10 juta Dollar, Vietnam 500 ribu Dong, dan Indonesia dengan 100 ribu Rupiah
Dia menambahkan proses redenominasi hanya pemotongan mata uang tanpa mengubah nilai tukar. Redenominasi beda dengan sanering, devaluasi dan revaluasi. Devaluasi terjadi ketika pemerintah mematok kurs tetap. Sementara dalam Sanering akan terjadi pemotongan harga namun jika kondisi perekonomian tidak stabil, atau jika terjadi hiper inflasi maka masyarakat akan sangat dirugikan.
Dilain sisi, kata Herlambang mengingatkan, perlu pemahaman dari pemerintah agar sosialisasi dilakukan dengan masif dan jangka waktu yang agak panjang agar penerapan redenominasi lebih stabil dan jangka panjang terjaga. Karena dapat dipresiksi bahwa mengganti mata uang lama ke jenis baru lebih susah dibanding perubahan dimana dulu kita belum memiliki mata uang sehingga menetapkan rupiah sebagai mata uang negara.
"Potensi kendala penerapan juga akan timbul di masyarakat pedesaan yang memang tidak terlalu aware terhadap kebijakan pemerintah yang sifatnya high economy ini," katanya.
Dia menambahkan, sosialisasi pemerintah soal redenominasi tidak akan tepat sasaran jika hanya dilakukan di kota-kota besar. Pemerintah tidak hanya perlu belajar dari pengalaman Turki, Romania, Polandia dan Ukraina yang berhasil menerapkan redenominasi, tapi juga dari proses redenominasi yang gagal seperti yang terjadi di Rusia, Argentina, Brasil dan Zimbabwe.
"Kami di GP Ansor sangat gencar melakukan sosialisasi ini seiring dengan kegiatan organisasi kami di pelosok pelosok daerah," demikian Munadi.
Ekonom Rizal Ramli menyatakan penolakan keras terhadap rencana dilakukannya redenominasi tersebut. "Kami meminta agar Bank Indonesia dan pemerintah segera menghentikan rencana kebijakan redenominasi yang tidak ada urgensinya, tidak bermanfaat, dan merugikan daya beli mayoritas rakyat Indonesia," katanya.
KLIK --- > SELENGKAPNYA
