Pemerintah akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara atau pusat pemerintahan Indonesia yang baru. Lokasi persisnya di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah mengklaim telah menguasai lahan 180 ribu hektar. Di mana, tahap untuk pembangunan ibu kota negara awalnya di atas lahan 40.000 hektar dengan pemakaian untuk pusat pemerintahan seluas 4.000-6.000 hektar.
Pemerintah merealisasikan pemindahan ibu kota dimulai dengan menuntaskan perencanaan hingga akhir tahun dilanjut dengan mulai tahap konstruksi. Sehingga tahun 2024 kepala negara sudah pindah alias bekerja di Kaltim.
Ahok Luruskan Omongan Lama Soal Pemindahan Ibu Kota
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meluruskan video lawas yang berisi wawancara dirinya tentang pemindahan ibu kota. Menurut Ahok, video lawas yang beredar itu ibarat politik gaya kolonial.
Video lawas wawancara Ahok itu ramai beredar di media sosial setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dalam video itu, Ahok masih menjabat sebagai Wagub DKI mendampingi Jokowi.
Wawancara itu direkam pada sekitar 2013. Presenter awalnya membacakan pertanyaan dari warga tentang pemindahan ibu kota. Berikut ini cuplikan tanya jawab dalam video itu:
Presenter: Menurut Pak Jokowi dan Ahok, perlukah pemindahan ibu kota ke tempat lain? Atau menunggu Jakarta menjadi megapolitan yang crowded? Ada lagi "apakah Bapak setuju jika ibu kota dipindahkan? Atau Bapak berpikir bahwa Jakarta masih layak untuk menjadi ibu kota?"
Ahok: Saya kira kalau soal pindahkan ibu kota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Kalau buat saya, rakyat kita masih susah, kalau buat saya pribadi, untuk apa habisin Rp 800 triliun hanya untuk mengatasi gara-gara sini macet, lalu ibu kota pindah padahal bikin loopline kereta api cuma Rp 30 triliun. Jadi kan ini bukan karena ada masalah lalu lari dari masalah gitu lho, itu pendapat saya. Kalau sini macet ya diatasi dong macetnya. Bukan berarti lalu bikin proyek yang lebih berapa ratus triliun. Itu juga masalah baru lagi. Lebih cepat di sini kok. Kalau saya, lebih gampang gimana? Beli aja bus yang banyak kalau pemerintah pusat mau bikin lancar. Kasih bus gratis.
Saat dihubungi pada Selasa (27/8/2019), Ahok menjelaskan sikapnya soal rencana pemindahan ibu kota yang sudah diumumkan Jokowi. BTP, sapaan lain Basuki, menyebut beredarnya video lama tersebut seperti politik peninggalan kolonial Belanda.
"Itulah politik peninggalan kolonial Belanda. Maunya adu domba dengan konteks berbeda dan pertanyaan yang tidak sama," kata Ahok lewat pesan singkat.
