sakradeva
New member
Jakarta - Sentilan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) terhadap Menkominfo Tifatul Sembiring seolah mempunyai efek domino. Teguran Presiden terhadap Tifatul agar tidak membuat polemik terkait RPM Konten Multimedia, sepertinya didengar seksama oleh menteri yang lain.
Adalah Menteri Agama Suryadharma Ali mungkin salah satu yang memasang telinga lebar-lebar atas teguran atasan ke rekannya tersebut. Maklum saja, permintaan Presiden kepada Tifatul untuk menghindari polemik terkait pembahasan RPM Konten Multimedia secara tidak langsung juga mengarah kepadanya.
"Sebaiknya terhadap peraturan, masyarakat dijajaki, diajak bicara yang lain, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya. Ini proses awal, andai kata ada isu lain atau masalah lain yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, ada mekanisme yang perlu ditempuh," kata Presiden SBY dalam pembukaan Rapat Kabinet di kantor Presiden, 18 Februari lalu.
Seperti diketahui, meski tidak sekencang polemik RPM Multimedia, Suryadharma juga sedang dirundung polemik perihal RUU Hukum Materil Peradilan Agama yang di dalamnya berisi aturan pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan (nikah siri). Nah, Jumat 19 Februari kemarin Menag meminta masyarakat menghentikan polemik seputar RUU Nikah Siri tersebut.
Permintaan Menag tersebut juga diawali oleh kejanggalan dan ketidakkonsistenan pernyataannya terkait 'status' RUU Nikah Siri dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Terakhir, pada 18 Februari, dengan waktu yang hampir bersamaan dengan teguran Presiden tersebut, Menag mengatakan RUU tersebut belum masuk dalam Prolegnas.
"Belum, kan masih draf, bagaimana bisa masuk prolegnas? Wong presiden saja belum menyerahkan ke DPR," kata Menag saat itu.
Pernyataan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pernyataan yang ia buat sendiri dua hari sebelumnya, 16 Februari 2010. Menag membenarkan RUU itu telah masuk dalam Prolegnas.
"Baru masuk di Badan Legislasi. Itu rancangan itu dari Depag, begitu," kata Menag saat itu.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ida Fauziah, menyatakan RUU Nikah Siri sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014, bahkan termasuk satu dari 54 RUU yang menjadi prioritas pembahasan 2010.
Seperti diketahui, untuk bisa masuk Prolegnas prirotas 2010 (dibahas DPR), draf RUU usulan pemerintah harus disampaikan dari Kementrian terkait ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden. Apa bisa draf RUU sampai ke DPR tanpa persetujuan (ditandatangani) Presiden?
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan para menteri seharusnya tidak terlalu reaktif menanggapi teguran Presiden SBY. Jika para menteri yakin atas apa yang dilakukannya, apalagi sudah mendapat persetujuan Presiden, menteri tidak perlu ragu.
"Tidak perlu over reaktif. Tidak perlu paranoid. Kalau yakin benar, dan sesuai dengan garis presiden, jalan terus dong," kata Effendi.
Untuk kasus Tifatul, jelas Effendi, teguran Presiden SBY memang beralasan. Sebab apa yang dilakukan Tifatul bertentangan dengan pesan Presiden pada Hari Pers Nasional 9 Februari lalu, yakni people-centered democracy, bukan media-centered democracy. RPM Konten Multimedia yang diwacanakan Tifatul jelas berdampak pada yang terakhir.
Dalam hal ini, lanjut Effendi, para menteri harus bisa membaca dan mengerti dengan baik teguran dan pesan presiden tersebut. "Jangan serta merta demi menarik simpati lantas mundur," kata dia.
Staf Divisi Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), Abdul Hamim Jauzie, mengatakan pro kontra atas sebuah rencana pembahasan dan penetapan RUU adalah hal yang baik bagi sebuah negara demokrasi.
"Hal ini juga menandakan demokrasi yang sudah mulai maju," kata Jauzie.
Dengan kata lain, kebenaran akan muncul lewat diskursus sosial yang sehat, meski prosesnya panjang dan berliku. Seperti kata pepatah: katakan kebenaran walau itu pahit, ketimbang manis (baca: menenangkan) namun menjerumuskan. Tapi, jika teguran dan sikap tersebut dilatarbelakangi situasi politik yang memanas belakangan ini, apalagi soal Century, jelas itu pahit untuk rakyat!
==========================================================
hayoo... sapa lagi yang mo disentil ... ?
klo disentil ga mempan , mo diapain pak ... ?
Adalah Menteri Agama Suryadharma Ali mungkin salah satu yang memasang telinga lebar-lebar atas teguran atasan ke rekannya tersebut. Maklum saja, permintaan Presiden kepada Tifatul untuk menghindari polemik terkait pembahasan RPM Konten Multimedia secara tidak langsung juga mengarah kepadanya.
"Sebaiknya terhadap peraturan, masyarakat dijajaki, diajak bicara yang lain, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya. Ini proses awal, andai kata ada isu lain atau masalah lain yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, ada mekanisme yang perlu ditempuh," kata Presiden SBY dalam pembukaan Rapat Kabinet di kantor Presiden, 18 Februari lalu.
Seperti diketahui, meski tidak sekencang polemik RPM Multimedia, Suryadharma juga sedang dirundung polemik perihal RUU Hukum Materil Peradilan Agama yang di dalamnya berisi aturan pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan (nikah siri). Nah, Jumat 19 Februari kemarin Menag meminta masyarakat menghentikan polemik seputar RUU Nikah Siri tersebut.
Permintaan Menag tersebut juga diawali oleh kejanggalan dan ketidakkonsistenan pernyataannya terkait 'status' RUU Nikah Siri dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Terakhir, pada 18 Februari, dengan waktu yang hampir bersamaan dengan teguran Presiden tersebut, Menag mengatakan RUU tersebut belum masuk dalam Prolegnas.
"Belum, kan masih draf, bagaimana bisa masuk prolegnas? Wong presiden saja belum menyerahkan ke DPR," kata Menag saat itu.
Pernyataan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pernyataan yang ia buat sendiri dua hari sebelumnya, 16 Februari 2010. Menag membenarkan RUU itu telah masuk dalam Prolegnas.
"Baru masuk di Badan Legislasi. Itu rancangan itu dari Depag, begitu," kata Menag saat itu.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ida Fauziah, menyatakan RUU Nikah Siri sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014, bahkan termasuk satu dari 54 RUU yang menjadi prioritas pembahasan 2010.
Seperti diketahui, untuk bisa masuk Prolegnas prirotas 2010 (dibahas DPR), draf RUU usulan pemerintah harus disampaikan dari Kementrian terkait ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden. Apa bisa draf RUU sampai ke DPR tanpa persetujuan (ditandatangani) Presiden?
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan para menteri seharusnya tidak terlalu reaktif menanggapi teguran Presiden SBY. Jika para menteri yakin atas apa yang dilakukannya, apalagi sudah mendapat persetujuan Presiden, menteri tidak perlu ragu.
"Tidak perlu over reaktif. Tidak perlu paranoid. Kalau yakin benar, dan sesuai dengan garis presiden, jalan terus dong," kata Effendi.
Untuk kasus Tifatul, jelas Effendi, teguran Presiden SBY memang beralasan. Sebab apa yang dilakukan Tifatul bertentangan dengan pesan Presiden pada Hari Pers Nasional 9 Februari lalu, yakni people-centered democracy, bukan media-centered democracy. RPM Konten Multimedia yang diwacanakan Tifatul jelas berdampak pada yang terakhir.
Dalam hal ini, lanjut Effendi, para menteri harus bisa membaca dan mengerti dengan baik teguran dan pesan presiden tersebut. "Jangan serta merta demi menarik simpati lantas mundur," kata dia.
Staf Divisi Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), Abdul Hamim Jauzie, mengatakan pro kontra atas sebuah rencana pembahasan dan penetapan RUU adalah hal yang baik bagi sebuah negara demokrasi.
"Hal ini juga menandakan demokrasi yang sudah mulai maju," kata Jauzie.
Dengan kata lain, kebenaran akan muncul lewat diskursus sosial yang sehat, meski prosesnya panjang dan berliku. Seperti kata pepatah: katakan kebenaran walau itu pahit, ketimbang manis (baca: menenangkan) namun menjerumuskan. Tapi, jika teguran dan sikap tersebut dilatarbelakangi situasi politik yang memanas belakangan ini, apalagi soal Century, jelas itu pahit untuk rakyat!
==========================================================
hayoo... sapa lagi yang mo disentil ... ?
klo disentil ga mempan , mo diapain pak ... ?
)